//
you're reading...
Pendidikan, Umum

TECHNOPRENUERSHIP Pada Perguruan Tinggi (Bagian Kedua “Tecnopreneurship dan Daya Saing Bangsa”)

1.Indonesia dan Negara Lain

Apabila ada orang yang mengatakan bahwa Singapura adalah negara yang paling maju dalam penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas hidup penduduknya di Asia Tenggara mungkin tidak banyak orang yang meragukan pernyataan tersebut.

Negara dengan luas wilayah tidak lebih dari seperdua-ratus Pulau Jawa ini begitu lincah, gesit dan sangat cepat memposisikan dirinya sebagai negara yang mampu bangkit, maju dan berkembang menjadi “raksasa” dunia tidak terkendala oleh kecilnya luas wilayah dan “miskin”-nya sumberdaya alam. Bisa kita bayangkan, ketika Singapura memperoleh kemerdekaan pada tahun 1965 dari Inggris, masa depan ekonomi Singapura dapat dikatakan suram, tidak banyak yang dapat diharapkan. Infrastruktur relatif sangat tertinggal, angka pengangguran tinggi dan perdagangan Internasional sangat terbatas. Tetapi ternyata tidak demikian, karena dalam waktu beberapa dekade saja kebijakan perdagangan bebas Singapura yang dipadukan dengan pengendalian fiskal yang ketat menjadikan Singapura sebagai salah satu negara yang paling cepat pertumbuhan ekonominya di dunia. Ekonomi Singapura yang berorientasi pada pasar ekspor telah memacu sektor manufaktur dan keuangan mengambil alih peranan mengatasi keterbatasan luas wilayah dan kekayaan alam. Pelabuhan-pelabuhan Singapura menjadi salah satu pelabuhan yang paling sibuk di dunia.

Tidak hanya itu, dalam tiga dekade terakhir ini, pertumbuhan ekonomi Singapura umumnya telah mengungguli pertumbuhan ekonomi dunia. Angka infrasi selalu berada di bawah rata-rata angka inflasi dunia dengan surplus budget yang sangat besar. Karena pertumbuhan ekonomi yang fenomenal inilah kemudian Singapura dikenal sebagai salah satu macan Asia (the Asia’s Four Tigers) bersama-sama dengan Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan.

Kebijakan fiskal yang canggih dan jalinan kerjasama perdagangan dengan partner yang sangat beragam menjadikan Singapura sebagai negara yang tidak banyak terpengaruh oleh krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Tenggara pada tahun 1997. Pada tahun 2002, gross domestic product (GDP) Singapura adalah sekitar USD 87 milyar atau setara dengan pendapatan per kapita senilai USD 20,890 yang mendudukan Singapura berada diantara negara-negara dengan GDP tertinggi di dunia.

Kita tentu bertanya, gerangan kemampuan apa yang dimiliki Singapura sehingga menjadi seperti sekarang ini? Kalau dari segi wilayah dan kekayaan alam sudah jelas kita ketahui Singapura begitu kecilnya dibandingkan negara kita. Oleh karena itu, tidak keliru mungkin apabila dikatakan bahwa satu-satunya yang menjadikan Singapura seperti itu adalah faktor manusianya, atau faktor sumberdaya manusia (SDM) yang mengelola, menata, mengolah, dan menjalankan negara itu. Ketika SDM yang menjalankan sistem negara dan sistem pemerintahan itu unggul, maka secara keseluruhan negara itu akan unggul. Ketika sumberdaya dan kekayaan alam melimpah tetapi SDM yang dimiliki negara itu tidak memiliki banyak pilihan untuk mengolah dan mengelolanya, sumberdaya dan kekayaan alam itu tidak banyak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kemajuan dan kesejahteraan. Di lain pihak, jika sumberdaya dan kekayaan alam itu melimpah dan didukung oleh kualitas dan kemampuan SDM yang tinggi, maka jelas ini adalah kombinasi yang sangat ideal untuk tidak hanya memajukan dan mensejahterakan negara itu, tetapi juga mampu menguasai kawasan dunia.

Pentingnya suatu negara memiliki SDM yang unggul dari segi kualitas sejalan dengan pemikiran Edward Deming dalam bukunya yang berjudul Out of the Crisis yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu bangsa lebih banyak ditentukan oleh SDM-nya, manajemen, dan pemerintahan daripada oleh berlimpahnya sumberdaya alam. Deming mencontohkan Jepang sebagai negara yang sangat cocok untuk keunggulan SDM yang sambil dengan tegasnya menyindir bahwa negara yang paling terbelakang di dunia saat ini adalah Amerika Serikat. Menurut Deming, pada tahun 1950 Jepang adalah negara dengan penerimaan bersih yang negatif. Pada saat itu, yang juga tidak jauh berbeda dengan sekarang, Jepang tidak memiliki sumberdaya alam: minyak, batubara, bijih besi, tembaga, mangan, bahkan kayu. Lebih dari itu, Jepang pun dikenal, saat itu, sebagai negara produsen barang-barang berkualitas rendah. Tetapi Jepang harus mengekspor barang-barang produksinya untuk ditukar dengan pangan dan peralatan. Kondisi yang demikian hanya dapat dilakukan dan diatasi oleh SDM dengan kualitas tinggi. Jika Jepang dan Singapura jadi contoh dua negara yang mengandalkan keunggulan SDM, seharusnya negara yang memiliki cukup SDM, cukup sumberdaya alam, dikelola dengan baik, memproduksi barang-barang yang sesuai dengan tuntutan pasar dan konsumen, negara tersebut semestinya akan maju dan tidak akan miskin. Persoalannya sekarang adalah dimana dan bagaimanakah kita mencari cara pengelolaan yang baik (good management). Kualitas SDM yang tinggi tentu saja harus ditunjukkan oleh banyak hal, salah satunya adalah keinginan untuk menjadi lebih baik, seperti yang dicontohkan oleh Korea. Korea adalah salah satu negara yang dapat dikatakan menyimpan “dendam” terhadap Jepang. Tetapi berbeda dengan pemikiran dunia persilatan, dendam Korea dilampiaskan dengan semangat bahwa Korea harus menjadi negara yang lebih baik dari Jepang. Maka sekarang Korea benar-benar sedang dalam proses untuk membuktikan dan mewujudkan ”balas dendam”-nya tersebut. Sekarang dunia bisa menyaksikan bahwa Korea telah berubah dari salah satu negara termiskin di dunia menjadi negara dengan kekuatan industri. Korea telah merubah diri dari awalnya pertanian merupakan penopang utama ekonomi Korea, sekarang ini ekonomi Korea mengandalkan industri manufaktur yang berorientasi ekspor.

Orientasi ekspor. Sepertinya ungkapan ini menjadi sangat penting ketika kita bicara tentang SDM yang berkualitas. Mengapa demikian? Jawabnya tentu terkait erat dengan kuantitas atau kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Suatu negara yang berhasil mengekspor produknya ke negara lain dapat diindikasikan oleh setidaknya dua hal:

Pertama, negara yang mengekspor memiliki kelebihan barang atau jasa dan negara yang mengimpor membutuhkan barang atau jasa itu tersebut.

Kedua, negara yang mengekspor memiliki standar kualitas barang atau jasa yang sangat tinggi dan negara yang mengimpor menerima standar kualitas tersebut yang kemudian tercipta kebutuhan akan barang atau jasa itu.

Kedua situasi di atas walaupun selintas tampak saling independen, tetapi dalam jangka panjang keduanya menimbulkan persoalan yang berbeda.

Pada kasus pertama, jika aspek kualitas tidak ikut dipertimbangkan, maka bisa jadi negara pengekspor tidak bisa lagi mengekspor barang atau jasanya walaupun negara pengimpor membutuhkannya. Contoh-contoh telah banyak sekali terjadi yang menimpa negara kita ketika barang-barang yang kita ekspor seperti hasil pertanian, perikanan, tekstil, dan lain-lain ditolak oleh negara pengimpor karena kualitasnya tidak memenuhi standar mereka.

Pada kasus kedua, jika aspek kualitas ini tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, maka negara pengimpor tidak ada alasan yang kuat untuk menolak masuknya barang atau jasa tersebut. Hal ini bisa kita amati dari barang-barang impor yang masuk ke negara kita baik hasil pertanian maupun hasil industri atau bahkan jasa, semua barang-barang impor itu secara kualitas telah jauh melampaui standar penerimaan konsumen di negara kita. Sejauh ini, atau kalaupun ada kasusnya sangat jarang, tidak pernah ada produk barang (mungkin juga jasa) yang diimpor ke Indonesia kemudian ditolak karena alasan kualitas, bahkan termasuk isu boikot produk beberapa waktu yang lalu tidak mampu menahannya.

Salah satu persoalan penting yang kini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia terutama dalam kaitannya dengan “wibawa” bangsa di mata Internasional adalah rendahnya dayasaing kita dibandingkan dengan negara-negara lain. Dari apa yang telah diuraikan di atas, ternyata dayasaing (competitiveness) pun sangat erat terkait dengan kemampuan SDM suatu bangsa dalam mengolah, mengelola, dan mengeksplor sumberdaya alam yang tersedia yang tidak perlu berada di negaranya, tetapi sumberdaya alam yang sudah tersedia di alam yang mungkin berada jauh dari negaranya.

Secara tegas dan jelas Michael E. Porter mengaitkan dayasaing suatu bangsa dengan kemampuan SDM-nya menguasai inovasi dan ilmu pengetahuan ketika ia mengatakan bahwa dayasaing suatu bangsa, yang diindikasikan oleh jumlah produk dari bangsa tersebut di pasar Internasional, tidak lagi ditentukan oleh melimpahnya sumberdaya alam dan tenaga kerja yang murah, tetapi oleh keunggulan inovasi dan ilmu pengetahuan atau kombinasi keduanya. Pernyataan Porter ini mengingatkan kepada kita ketika pada tahun 1980-an negara kita begitu semangatnya mengandalkan keunggulan komparatif dengan sumberdaya alam yang melimpah dan tenaga kerja yang murah. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Isu kualitas dan isu lingkungan dengan mudahnya mematahkan semua keunggulan komparatif yang kita miliki saat itu. Produk-produk ekspor kita; udang, jamur, kayu, kerajinan, dll—banyak diberitakan ditolak oleh negara pengimpor yang kita tuju. Hal ini semakin memperkecil dan merendahkan dayasaing kita di mata Internasional karena—sesuai dengan indikator dayasaing di atas—barang-barang produk Indonesia yang dapat masuk ke pasar Internasional semakin berkurang, apalagi sejauh ini produk-produk yang mampu kita ekspor barulah produk yang umumnya masih dalam kategori produk primer yang belum tersentuh banyak oleh inovasi teknologi.

Di lain pihak, jika kita identifikasi, maka barang-barang yang kita gunakan dan kita konsumsi setiap hari adalah mayoritas barang-barang produksi negara lain atau produk impor. Situasi seperti ini sudah sewajarnya menjadi keprihatinan kita bersama untuk kemudian berupaya untuk sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan terhadap produkproduk impor tersebut. Ketika dikatakan bahwa bahkan termasuk garam pun negara kita ini masih tergantung kepada negara lain disamping beras dan gula yang sudah menjadi langganan setiap tahun, banyak kalangan terperangah setengah tidak percaya. Tetapi memang itu adalah kenyataan yang selama ini kita hadapi. Setiap tahun Indonesia mengimpor garam tidak kurang dari satu juta ton, gula sedikitnya satu setengah juta ton, dan beras yang juga dalam skala jutaan ton. Itu baru kita bicara produk-produk yang semestinya kita telah mampu memenuhinya dari potensi kekayaan alam kita yang katanya sangat melimpah itu. Daftar produk yang merupakan kebutuhan masyarakat kita sehari-hari yang diimpor dari negara lain akan semakin panjang jika kita bicara produk-produk yang kita tidak berdaya untuk membuatnya padahal semua bahan bakunya tersedia di hadapan mata. Semakin menyedihkan, bukan? Tetapi, mengapakah semua ini bisa terjadi? Jawabanya sekali lagi terkait dengan kualitas SDM dan kecanggihan pengelolaan yang masih sangat jauh dari sebutan maju.

Pertanyaannya kemudian: Lantas kepada siapakah semua persoalan ini harus diserahkan untuk dicarikan solusinya? Kalau kita cermati, maka sesungguhnya persoalan dayasaing bangsa bukanlah persoalan sederhana yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat oleh segelintir orang. Pekerjaan untuk meningkatkan dayasaing bangsa merupakan pekerjaan berat yang memerlukan banyak kompetensi untuk mengatasinya. Walaupun demikian, tidak berarti peningkatan dayasaing merupakan sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan, buktinya negara-negara lain mampu melakukannya dan berhasil. Jika kita belajar dari negara-negara yang telah menunjukkan keberhasilan dalam mengukir berbagai kemajuan untuk meningkatkan dayasaing bangsa, maka setidaknya ada tiga aktor penting yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya peningkatan dayasaing, yaitu Pemerintah, Kalangan Bisnis, dan Perguruan Tinggi atau Universitas. Ketiga aktor ini memegang kompetensi kunci masing-masing yang kalau kompetensi-kompetensi mereka itu dipadukan, maka akan menghasilkan resultan kompetensi yang ampuh untuk segera bisa mengejar berbagai ketinggalan:

Pemerintah. Pemerintah adalah aktor yang paling bertanggungjawab terhadap maju atau mundurnya suatu bangsa. Dalam hal ini tanggungjawab pemerintah adalah menetapkan arah kemana negara ini akan menuju dan memfasilitasi semua keperluan untuk mencapai arah tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 1991 pemerintah Malaysia membuat visi yang mencanangkan bahwa pada tahun 2020 Malaysia akan menjadi salah satu negara maju di dunia. Dengan visi seperti ini, pemerintah Malaysia memiliki arah yang jelas untuk melakukan alokasi berbagai sumberdaya yang dimilikinya termasuk investasi dalam berbagai jenis infrastruktur yang menunjang tercapainya visi tersebut. Sebelum 2020, kini kita dapat menyaksikan dan membandingkan perjalanan Malaysia sejak tahun 1991 yang menunjukkan perubahan yang demikian pesat dalam sektor industrinya yang mencakup 80 persen dari total nilai ekspor Malaysia yang sebagian besar didominasi oleh produk-produk elektronik.

Kalangan Bisnis. Kalangan bisnis berperan sangat penting dalam memproduksi barang-barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Bisnis-bisnis apa yang akan berkembang di suatu negara terkait erat dengan visi negara itu sendiri. Peranan bisnis ini begitu pentingnya dalam mempromosikan identitas suatu negara dan bangsa, sehingga banyak produk yang dapat diasosiasikan dengan nama suatu negara. Misalnya, ke negara manakah kita mengasosiasikan produk-produk berikut ini: Sony, McDonald, CocaCola, BMW, Samsung, Durian, dan MicroSoft? Produsen dari produk-produk tersebut bisa saja tidak bercita-cita dan bermaksud mempromosikan negaranya melalui produk-produk yang dihasilkannya, tetapi karena demikian seriusnya mereka Memproduksi, mengelola, mendistribusikan, dan membentuk kesan (image) dimasyarakat, masyarakat kemudian memberikan apresiasi lebih terhadap upaya tersebut yang tidak hanya mengakui produk-produk itu, tetapi juga menaruh respek terhadap negara asal pembuatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kalangan bisnis memiliki peranan dan tanggungjawab yang tidak kecil dalam meningkatkan dayasaing suatu bangsa, terutama dalam hal menyediakan produk-produk yang dapat diterima masyarakat konsumen baik lokal maupun ekspor.

Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi memiliki tanggungjawab yang tidak ringan dalam berkontribusi terhadap peningkatan dayasaing suatu bangsa karena selain dituntut untuk menghasilkan SDM yang memiliki keunggulan, kompetensi, dan kualitas, juga dijadikan sebagai pusat untuk mengembangkan berbagai inovasi ilmu dan teknologi untuk mengelola dan mengolah berbagai sumberdaya yang kita miliki. Investasi yang telah terserap untuk menghasilkan SDM dan berbagai inovasi tersebut sudah semestinya dapat memberikan ”return” yang berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kemajuan. Dalam situasi dan kondisi negara kita yang seperti sekarang ini, sudah selayaknyalah setiap Perguruan Tinggi tampil, sesuai dengan bidang kajiannya masing-masing, menunjukkan peranan dan kontribusinya menciptakan berbagai solusi untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi dan mengasilkan inovasi untuk merespon terhadap setiap perubahan yang terjadi. Rendahnya dayasaing bangsa kita di tingkat Internasional dapat dipandang sebagai suatu kesempatan emas bagi Perguruan Tinggi untuk menghasilkan suatu terobosan yang tidak perlu luar biasa, tetapi dapat mengatasi esensi persoalan saja pun sudah memadai. Sebagai contoh, misalnya bagaimana mengupayakan agar impor garam dapat dikurangi atau bahkan kita bisa berswasembada. Kita mungkin sama-sama sadari bahwa komoditi garam dapat dianggap minor dan tidak berarti karena selain harganya yang murah juga statusnya di masyarakat yang memang posisinya tidak sepenting komoditi yang lain. Tetapi dari segi kemampuan kita sebagai bangsa, jelas ini menunjukkan bahwa bangsa kita bahkan untuk kebutuhan garam yang minor ini pun kita belum mampu memenuhinya, padahal kita meng-claim bahwa perairan kita (laut sebagai sumber garam) sangat luas. Situasi kita yang seperti contoh garam di atas menjadikan negara kita sebagai target bagi para produsen produk-produk industri negara lain—yang bisa jadi bahan bakunya berasal dari negara kita—untuk memasarkan produk-produk industrinya yang berarti merekalah yang memperoleh nilai tambah ekonominya sehingga bisa terus meningkatkan kesejahteraan bagi warganya. Pada sisi inilah salah satunya setiap Perguruan Tinggi tertantang untuk berinovasi dan mencari terobosan memperbaiki kualitas dan kuantitas.

Sekarang bagaimana kaitan peningkatan daya saing bangsa ini dengan sistem pendidikan yang berorientasi technopreneurship? Pertanyaan ini tentu saja sangat mendasar dan terkait dengan pengertian technopreneurship itu sendiri yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya. Oleh karena itu, untuk memformulasikan jawaban terhadap pertanyaan di atas ada baiknya kita rujuk lagi tiga aktor penting di atas terutama kita fokuskan pada Perguruan Tinggi. Secara umum, telah berapa banyakkah hasil inovasi atau teknologi produk Perguruan Tinggi kita di Indonesia yang diimplementasikan dalam dunia bisnis baik itu berupa inovasi produk, proses, maupun metode? Atau, telah berapa banyakkah lulusan Perguruan Tinggi yang terjun langsung mengimplementasikan teknologi yang dipelajarinya menjadi sebuah bisnis dan produknya diakui oleh banyak kalangan? Atau, berapa banyakkah Kalangan Bisnis yang mempercayakan program Research & Development-nya kepada Perguruan Tinggi? Tiga pertanyaan di atas walaupun mungkin ada jawabannya, tetapi lebih sulit dijawab dibandingkan dengan pertanyaan berapakah jumlah lulusan yang telah dihasilkan oleh suatu Perguruan Tinggi. Mengapa demikian?

Karena umumnya Perguruan Tinggi selama ini masih dianggap sebagai penyedia SDM terdidik yang akan terjun ke dunia kerja. Orientasi Perguruan Tinggi dan mahasiswanya masih berkisar pada pencarian kerja, belum berorientasi pada penciptaan lapangan kerja berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajarinya di bangku kuliah. Hal ini berimplikasi pada kenyataan yang sulit dihindari, yaitu bahwa mahasiswa berlomba-lomba memperoleh IPK tinggi dan cenderung mencari Program-Program Studi yang populer yang diharapkan nanti ”mudah mencari pekerjaan” apalagi banyak perusahaan yang menjadikan IPK tinggi sebagai salah satu kriteria dalam proses recruitment tenaga kerjanya. Akibat yang muncul kemudian adalah bahwa Perguruan Tinggi ”terpaksa” atau ”dipaksa” menyesuaikan proses pendidikannya dengan tuntutan dunia kerja. Akibat lain adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari di bangku kuliah tidak berkembang di dunia kerja karena banyak para lulusan yang bekerja tidak sesuai dengan keahlian dan bidang studinya. Statistik tentang ketidak sesuaian antara keahlian lulusan Perguruan Tinggi dengan dunia kerja mungkin tidak tercatat, tetapi banyaknya komentar di masyarakat menunjukkan bahwa kecenderungan itu memang ada.

Dengan sistem pendidikan yang berorientasi technopreneurship, keterkaitan antara Perguruan Tinggi dengan dunia kerja akan diperkuat karena sistem pendidikan seperti ini akan mengarahkan lulusannya untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajari dan dikembangkan di Perguruan Tinggi di dalam dunia kerja.

Lebih dari itu, sistem pendidikan ini akan menanamkan dan mendorong mahasiswa untuk sejak dini senantiasa memikirkan dan mengembangkan ide-ide kreatif merancang, membuat, dan mengembangkan bisnis yang didasarkan pada materi-materi kuliah yang dipelajarinya. Jika hal ini dapat diterapkan di Perguruan Tinggi, maka orientasi mahasiswa ketika mereka telah lulus tidak lagi pada pencarian kerja untuk menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta, tetapi pada penciptaan lapangan kerja berdasarkan ide-ide kreatif yang telah mereka pikirkan dan formulasikan sejak di bangku kuliah. Dengan semakin sulit dan sempitnya lapangan pekerjaan, sistem pendidikan berorientasi technopreneurship bukan saja sebuah sistem alternatif, tetapi dapat dianggap sebagai suatu keharusan untuk setiap Perguruan Tinggi mempertimbangkan untuk berupaya menerapkannya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Dalam jangka panjang, implementasi sistem pendidikan berorientasi technopreneurship ini benar-benar akan mengarah pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi baik oleh Perguruan Tinggi maupun oleh dunia usaha (bisnis). Hal ini dapat dimungkinkan mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi yang diaplikasikan adalah yang telah digeluti, ditekuni, dan dikembangkan secara konsisten sampai dapat dikatakan proven di

Perguruan Tinggi dan diaplikasikan di dunia usaha oleh lulusan Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Misalnya, pemerintah kita telah memproyeksikan bahwa Indonesia akan menjadi penghasil kelapa sawit dan karet terbesar di dunia. Dengan sistem pendidikan yang berorientasi technopreneurship, setiap Perguruan Tinggi sesuai dengan kapasitas dan bidang kajiannya segera mempersiapkan berbagai upaya sehingga tidak hanya keunggulan komparatif yang kita banggakan tetapi yang lebih utama adalah keunggulan kompetitif. Dalam hal ini Perguruan Tinggi dituntut untuk mengembangkan berbagai temuan untuk mengelola dan mengolah berbagai produk turunan dari kedua komoditi tersebut baik berupa produk maupun teknologi prosesnya.

Apakah dengan semangat Perguruan Tinggi menerapkan sistem pendidikan berorientasi technopreneurship akan secara otomatis mengatasi persoalan rendahnya dayasaing bangsa? Jawabannya ternyata tidak, karena semangat saja tidak cukup kuat untuk menjadikan technopreneurship benar-benar dapat diwujudkan. Semangat menerapkan sistem pendidikan technopreneurship harus dibarengi oleh adanya dukungan berbagai infrastruktur yang diperlukan dari Pemerintah dan kemauan dunia usaha (Bisnis) untuk bertindak baik sebagai investor maupun sebagai sponsor. Apabila ketiga aktor ini telah benar-benar menunjukkan peranannya dalam berkontribusi sesuai dengan fungsinya, maka tidak saja dayasaing bangsa dapat segera ditingkatkan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat dan negara akan terangkat.

2.Mengapa Berorientasi Technopreneurship?

Jika kita lakukan survey sederhana kepada mahasiswa di kelas yang kita asuh dengan mengajukan pertanyaan ”Siapa yang nanti kalau sudah lulus bercita-cita menjadi pegawai negeri?” atau ”Siapa yang nanti kalau sudah lulus bercita-cita menjadi pegawai swasta?”, maka bisa jadi sebagian besar mahasiswa di kelas tersebut akan mengangkat tangannya sebagai tanda bahwa mereka memang bercita-cita menjadi pegawai baik di instansi pemerintah maupun di swasta.

Kecenderungan seperti ini memang tidak mengherankan karena pilihan menjadi pegawai itu memang telah tertanam sejak kecil. Demikian pun dengan cita-cita para orang tua mahasiswa itu, kecenderungannya tidak jauh berbeda dengan cita-cita mahasiswa itu sendiri. Kondisi demikian wajar saja terjadi karena para orangtua tentu sangat menghendaki putra putrinya kelak menjadi orang yang sukses yang salah satu kunci sukses itu adalah apabila putra putri mereka dapat menempuh pendidikan di sekolah-sekolah unggulan atau di bidang-bidang studi yang ”menjanjikan”. Hal ini ditempuh dengan maksud agar setelah lulus mereka dapat mudah mendapat pekerjaan dengan tingkat penghasilan yang layak (baca: tinggi).

Lantas, apa yang salah dengan pilihan menjadi pegawai setelah menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi? Tidak ada yang salah memang bahkan pilihan itu dapat dikategorikan sebagai pilihan paling praktis, paling mudah, paling murah, dan paling aman dari segi resiko baik bagi lulusan maupun bagi Perguruan Tinggi. Bukankah bagi seorang lulusan yang ingin mencari pekerjaan, upaya yang harus ditempuhnya hanyalah menulis lamaran sebanyak yang dia mau dan mampu, menunggu jawaban, dan mengikuti testing serta wawancara? Modal yang diperlukan untuk upaya tersebut relatif kecil sehingga sangat jarang (mungkin tidak ada) kita mendengar ada lulusan yang tidak mampu membuat surat lamaran karena alasan mahalnya membuat dan mengirimkan surat lamaran. Demikian pula dengan modal pengorbanan yang relatif terbatas pada kesabaran yang bersangkutan untuk menunggu sampai ada lamarannya yang berhasil diterima. Bagi Perguruan Tinggi pun demikian, jika tujuan Perguruan Tinggi itu adalah menghasilkan lulusan yang dapat diserap dunia kerja, maka bekalilah mahasiswa itu dengan kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang diperlukan oleh dunia kerja. Pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Perguruan Tinggi adalah mendapatkan informasi tentang apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja dari seorang lulusan Perguruan Tinggi dan menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan tersebut.

Pada situasi dimana lapangan kerja cukup tersedia, menghasilkan lulusan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga di dunia kerja tidaklah menimbulkan permasalahan yang mengarah pada sulitnya para lulusan Perguruan Tinggi memperoleh pekerjaan yang akan berakibat pada tingginya angka pengangguran tenaga terdidik. Tetapi, ketika lapangan kerja semakin berkurang—karena berbagai hal—Perguruan Tinggi seyogyanya segera mempertimbangkan alternatif lain sehingga Perguruan Tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan yang diperlukan oleh dunia kerja tetapi juga menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja. Jelas ini adalah pekerjaan berat bagi Perguruan Tinggi untuk bisa melakukan hal tersebut terlebih variasi Perguruan Tinggi di Indonesia dalam banyak hal sampai saat ini begitu besarnya. Tetapi jika hal itu kita tundatunda menunggu semuanya mapan, maka cepat atau lambat kita akan semakin jauh tertinggal dari negara-negara lain termasuk negara tetangga terdekat

Iklan

About aliwear

Tenaga Edukatif Politeknik Perikanan Negeri Tual

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: