//
you're reading...
Sosial Politik

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH: FUNGSI PELAYANAN DAN FUNGSI PENGARAHAN

Pada masa yang lalu pemerintah daerah lebih berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Oleh karena itu kegagalan pembangunan suatu daerah akan ditimpakan tanggung jawabnya ke pemerintah pusat dan bukan pemerintah daerah bersangkutan. Hal ini merupakan pencerminan dari sistem sentralistik yang diterapkan orde baru pada masa yang lalu.

Dalam masa otonomi kepala daerah sudah dipilih langsung masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut. Pada masa otonomi seharusnya pemerintah daerah memainkan peran yang berbeda tetapi dalam kenyataan masih banyak yang melihat kehariran mereka sebagai wakil pusat di daerah. Hal ini karena sebagian besar kepala daerah yang terpilih adalah mantan birokrat pada masa yang lalu. para kepala daerah lebih berperan sebagai administrator dan bukan ahli strategi pembangunan wilayah. Salah satu aspek kelembagaan yang perlu mendapatkan perhatian adalah birokrasi pemerintah. Kata birokrasi bisa bermakna administrasi pemerintahan tapi bisa juga berarti organisasi pemerintah. Pada awalnya birokrasi mempunyai arti yang positif, sebagai suatu metode organisasi yang rasional dan efisien (metode mengatasi pelaksanaan kekuasaan yang sewenang wenang oleh rejim yang otoriter). Birokrasi diibaratkan teknisi pabrik yang bekerja berdasarkan hirarki dan spesialisasi sehingga tugas yang sulit sekali pun dapat dilaksanakan secara efisien (Osborne 2003).

Saat ini kata birokrasi mempunyai makna sedikit negatif. Kata birokrasi dipakai menggambarkan suatu proses pelayanan yang bertele tele dan tidak efisien. Birokrasi dilihat sebagai momok yang harus dihindari karena lebih banyak menghambat daripada melancarkan suatu urusan. Selain itu birokrasi juga dianggap tidak efisien karena mereka yang berurusan dengan birokrasi merasa tidak mendapatkan pelayanan semestinya. Hal ini kemudian menimbulkan slogan yang dilekatkan pada birokrasi, “kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah?”.

Dalam rangka mengatasi masalah di atas maka perlu suatu sistem kontrol terhadap birokrasi. Sistem kontrol ini dimaksudkan agar masalah yang muncul dalam pelayanan secepatnya diatasi. Fungsi ini seharusnya dimainkan DPRD namun tidak efektif. Memang pemerintah sendiri terus berupaya memperbaiki kwalitas birokrasi atau administrasinya melalui pelathaan dan penataran.

A. Fungsi Pelayanan

Pelayanan adalah kata kunci yang sering dikaitan dengan kehadiran brokrasi pemerintah. Kata ini paling sering dikutip dalam pidato pejabat. Dua hal yang melekat pada pelayanan yaitu :

Pertama, aparat menempatkan diri sebagai pelayan dengan demikian masyarakat mendapat tempat terhormat sebagai tuan. Hal ini berarti tugas utama aparat pemerintah adalah memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Namun pengalaman selama ini menunjukan pelayanan kepada masyarakat masih belum memadai di beberapa wilayah. Masyarakat harus menunggu untuk urusan tertentu.

Kedua, pelayanan yang baik sering dikaitkan dengan jumlah pegawai negeri. Hal ini karena ada pemahaman bahwa jumlah pegawai yang lebih banyak berkorelasi positif dengan kwalitas pelayanan yang lebih baik Dalam kenyataan hampir sebagian besar lembaga pemerintah di daerah kelebihan pegawai. Jumlah pegawai yang besar bukannya memperlancar pelayanan tapi menjadi faktor penghambat pelayanan. Sering terjadi anggota masyarakat yang membutuhkan pelayanan menunggu berjam jam sebelum dilayani petugas. Para petugas asyik melakukan pekerjaan lain yang tidak berhubungan dengan tugas mereka. Dalam hal pelayanan kualitas lebih penting daripada kuantitas pelayanan. Kwalitas pegawai yang tinggi akan memberi pelayanan yang memadai kepada masyarakat.

Oleh karena itu jumlah pegawai tidak perlu banyak tapi cukup berkwalitas sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Jika ini bisa dijalankan kita bisa mendapatkan pemerintah ideal yang ramping dan efisien.

Lembaga pemerintah perlu mempersiapkan diri menanggapi setiap kondisi yang cepat berubah dan semakin kompleks. Tentu hal ini sangat sulit dilakukan jika para penentu kebijakan hanya menggunakan satu metode pelayanan. Sistem pelayanan yang kaku ada kaitan dengan sistem birokrasi yang kaku. Hal ini mengganggu kwalitas pelayanan itu sendiri. Memang persoalan yang dihadapi selama ini adalah tidak mudah memberhentikan seorang pegawai negari walaupun kinerjanya kurang baik. Paling paling dipindahkan ke bidang lain dan terus membawa masalah di tempat abru. Pada hal jika menginginkan perubahan, pemerintah perlu lebih fleksibel, pegawai yang kinerjanya bagus dipromosikan sedang yang tidak berprestasi sebaiknya diberhentikan. Memang sulit pemerintah melakukan pemutusan hubungan kerja karena terbentur aturan pegawai negeri dengan masa kerjanya.

Ada pendekatan lain yang dilakukan pemerintah di beberapa negara yang dikenal sebagai “pelayanan alternatif.” Dengan pendekatan ini pemerintah tidak harus selalu melakukan fungsi pelayanan tapi bisa dikontrakkan kepada pihak ketiga dan pemerintah hanya tinggal mengawasi saja. Kebijakan ini akan mengancam posisi pegawai negeri tapi ini merupakan satu jalan jika pemerintah ingin mendorong terjadinya pelayanan yang lebih baik (Osborne 2003).

B. Fungsi Pengarahan

Selain fungsi pelayanan, pemerintah juga dituntut melakukan fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan yan dimaksud adalah kemampuan pemerintah membuat kebijakan yang tepat. Dengan fungsi pengarahan pemerintah hanya berperan sebagai agen yang membuat rambu rambu kebijakan dan pelaksanaannya bisa bekerjasama dengan pihak ke tiga. Pemerintah menggerakkan lembaga sosial dan ekonomi yang ada dalam masyrakat mengambil peran dalam pelayanan masyarakat. Pada saat tertentu pemerintah hanya berperan sebagai koordinator tapi tidak berperan aktif dalam pelayanan. Akibatnya jumlah pegawai pemerintah tidak terlalu banyak karena fungsi pelayanan dilakukan lembaga lain (Osborne 2003).

Alasan pemerintah fokus pada fungsi pengarahan karena ingin memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pengguna. Pilihan suatu pemerintah sebagai pengarah ada kaitan dengan proses globalisasi.

Kompetisi di aras global membutuhkan pelayanan yang cepat jika tidak daerah tersebut akan disalip daerah lain. Misalnya, beberapa daerah industri di Korea Selatan mengahruskan pemerintahnya siap dikonsultasi setiap waktu berkenaan dengan posisi produk mereka di luar negeri (Hermes 1997). Pelayanan seperti ini sangat dibutuhkan karena kompetisi produk negara lain. Pemerintah harus sigap kaena kompetisi bisa mematikan industri lokal dan pada akhirnya kesempatan kerja semakin menyusut.

Dalam menghadapi persaingan diperlukan pemerinah daerah yang visioner. Pemerintah harus bisa mendorong perusahan yang beroperasi di wilayahnya mampu bersaing dengan usaha di daerah lain. Untuk itu dibutuhkan kebijakan yang menunjang pengadaan input yang berkwalitas, tenaga kerja, riset, modal, dan infrastruktur. Pemerintah juga berperan membuat kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, dan bertindak sebagai regulator, peletak hukum, penyandang dana riset, dan penyedia infrastruktur ekonomi.

Akhir akhir ini mulai muncul istilah pemerintahan yang enterpreneur. Konsep ini dapat diartikan sebagai penerapan sistem kerja dunia usaha di dalam sistem birokrasi pemerintah. Dalam sistem pemerintahan yang berwawasan wirausaha dipisahkan fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan (mengarahkan) dengan fungsi pemeritah sebagai pemberi pelayanan. Disini fungsi pembuat kebijakan dilakukan oleh elit birokrat yang mensyaratkan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi. Sedang fungsi pelayanan bisa dilakukan oleh pegawai negeri ataupun oleh lembaga luar pemerintah. Pemisahan ini sangat penting agar para elit birokrat mampu berkonsentrasi pada pengambilan keputusan dan pembuatan pengarahan.

Pemerintah yang enterpreneurial lebih menekankan pada upaya pengarahan daripada mengayuh atau pelayanan. Dengan posisi mengarahkan pemerintah bertindak sebagai pembeli yang merangsang produsen jasa melalui daya belinya. Para pelaksana baik pemerintah maupun swasta sama sama adalah produsen jasa publik. Khusus untuk jasa publik yang disediakan pemerintah sendiri dapat dilihat sebagai in-house production.

Jika pemerintah hanya berperan sebagai penentu kebijakan mereka bebas menilai dan memilih jasa yang paling baik dan murah daari para penyedia jasa. Cara ini memberi kesempatan kepada para pemberi jasa bersaing menawarkan jasa yang baik dan murah. Ini tentu berbeda jika pemerintah mendapatkan posisi monopoli sebagai pemberi jasa. Biasanya jasa yang ditawarkan lebih mahal dengan mutu yang lebih rendah. Sebagai pengarah memungkinkan pemerintah menuntut standar kwalitas yang baik terhdap jasa yang diberikan. Pemerintah bisa meminta tanggung jawab jika para penyedia jasa mangkir dan bahkan tidak dipakai pada masa yang akan datang.

Ketika bertindak sebagai pengarah pemerintah bisa bertindak fleksibel. Misalnya, pemerintah bisa menjalin kerja sama dengan pihak swasta karena mereka bisa menyediakan jasa yang lebih murah. Kontrak bisa dibuat setiap tahun dan terus diperbarui jika pelayanan mereka memuaskan. Namun jika pelayanan swasta kurang memadai maka kontrak bisa ditinjau kembali pada masa yang akan datang. Namun jika dilakukan pegawai negeri bisanya mereka lebih mempertahankan status quo sehingga pelayanan tidak mengalami perubahan (Osborne 2003). Memang bisnis dan pemerintah adalah dua lembaga yang berbeda secara mendasar. Motif seorang direktur perusahan adalah laba, sedang motif seorang kepala daerah adalah kekuasaan. Kepala daerah memperoleh pendapatan melalui kekuasaan sedang pengusaha mencari laba kemudian kekuasaan. Hal lain yang membedakan adalah pengusaha mengandalkan konsumen sebagai sumber pendapatan sedang pemerintah mengandalkan pembayar pajak sebagai sumber pendapatan. Para pembayar pajak mau melakukan kewajiban pajak karena berharap pelayanan yang memadai (Osborne 2003).

Memang kadang pemerintah terlibat secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Sejauh mana pemerintahan terlibat dalam kegiatan ekonomi? Ada dua pendapat berbeda menyangkut keterlibatan pemerintah dalam perekonomian. Kelompok pertama adalah mereka yang ingin memangkas keterlibatan pemerintah secara luas dalam perekonomian. Bagi kelompok ini keterlibatan pemerintah yang luas hanya akan berdampak negatif terahadap perekonomian. Mengurangi peran pemerintah akan menngkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun ada pendapat kelompok lain

yang melihat keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih menyeluruh. Kelompok yang terakhir ini dikenal sebagai aliran ekonomi kesejahteraan (Atkinson 1996).

Rangkuman

Birokrasi yang awalnya hanya menggambarkan organisasi pemerintahan bisa bermakna negatif, sebagai institusi yang menghambat. Oleh karena tiu perlu ditegaskan kembali fungsi yang seharusnya dimainkan aparat birokrat. Ada dua fungsi yang perlu diperhatikan yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pengarahan. Pelayanan adalah aparat menempatkan diri sebagai pelayan dengan demikian masyarakat mendapat tempat terhormat sebagai tuan. Hal ini berarti tugas utama aparat pemerintah adalah memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Ada pendekatan lain yang dilakukan pemerintah di beberapa negara yang dikenal sebagai “pelayanan alternatif.” Dengan pendekatan ini pemerintah tidak harus selalu melakukan fungsi pelayanan tapi bisa dikontrakkan kepada pihak ketiga dan pemerintah hanya tinggal mengawasi saja.

Fungsi pengarahan adalah kemampuan pemerintah membuat kebijakan yang tepat. Dengan fungsi pengarahan pemerintah hanya berperan sebagai agen yang membuat rambu rambu kebijakan dan pelaksanaannya bisa bekerjasama dengan pihak ke tiga.

 Diklat Teknis LAN

Iklan

About aliwear

Tenaga Edukatif Politeknik Perikanan Negeri Tual

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: