//
you're reading...
Sosial Politik

PEMBANGUNAN EKONOMI TRADISIONAL DAN PEMBANGUNAN WILAYAH

A. Pembahasan

Sebelum kita membahas perbedaan ekonomi tradisional dengan ekonomi wilayah ada baiknya kita melihat sekilas dinamika ekonomi Indonesia. Hal ini diperlukan agar kita mendapat gambaran tentang proses sosio-ekonomi yang pernah berlangsung dan dialami bangsa ini. Kilas balik semacam ini biasanya dibuat agar menyadarkan kita tentang pentingnya pembangunan wilayah dalam memberi kemakmuran kepada masyarakat wilayah tertentu.

Tahun 1945 Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan dan menjadi sebuah negara merdeka. Kemerdekaan diraih dengan biaya yang cukup besar. Selain harta benda, korban jiwa pun tidak sedikit. Walaupun negara ini telah merdeka, Indonesia masih terbelenggu kemiskinan. Sebagian besar penduduk berharap negara yang baru berdiri dapat membawa kesejahteraan yang lebih baik dari masa sebelumnya. Kondisi ini dapat dianggap sebagai kontrak yang harus diperhatikan oleh pemerintahan yang baru. Oleh karena itu sejak awal kemerdekaan pembangunan ekonomi adalah program utama pemerintah Indonesia (Mackie 1971).

Republik yang baru ini dipimpin Soekarno, seorang pemimpin kharismatik. Strategi pembangunan pemerintahan Soekarno dianggap kurang berhasil mengeluarkan Indonesia dari lembah kemiskinan. Pembangunan ekonomi sedikit terabaikan karena hampir seluruh enerji pemerintahan Soekarno pada masa awal kemerdekaan adalah memperjuangkan kedaulatan Indonesia atas semua daerah bekas Hindia Belanda. Pada waktu itu prioritas Soekarno adalah memasukkan Papua Barat menjadi bagian integral keutuhan wilayah Indonesia. Memang Indonesia sempat menikmati “boom Korea” namun ini tidak berlangsung lama. Pendapatan ekspor tidak seimbang dengan nilai impor yang harus dibayar menyebabkan neraca perdagangan selalu mengalami defisit. Pada umumnya Indonesia mengimpor barang barang manufaktur yang menyerap banyak devisa luar negeri (Mackie 1971; The Kian Wie 2005).

Kehancuran ekonomi Indonesia dimulai ketika Soekarno mulai tidak mengindahkan saran para penasehat ekonominya. Soekarno memperkenalkan jargon politik seperti “sosialisme ala Indonesia” atau “berdiri di atas kaki sendiri” yang menyebabkan negara negara Barat mengambil jarak dengan Indonesia. Akibatnya Indonesia mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman membiayai pembangunan. Situasi ini berakibat pada defisit anggaran yang lebih besar karena di satu pihak Indonesia ingin tetap mempertahankan momentum pembangunan tapi di lain pihak dana pembangunan tidak mencukupi. Isolasi negara Barat terhadap Indonesia tidak membuat Soekarno surut. Defisit anggaran dibiayai dengan pencentakan uang yang dilakukan sejak tahun 1950-an (The Kian Wie 2005). Kebijakan ini membawa malapetaka ekonomi Indonesia yaitu hyper inflasi. Harga barang barang tiba-tiba melambung tinggi menggerogoti pendapatan masyarakat, terutama kelas menengah dan bawah. Soekarno tidak dapat dipertahankan dan membuka jalan bagi Soeharto naik ke puncak kepemimpinan negara melalui suatu kudeta halus (polished coup d’etat).

Tantangan yang dihadapi pemerintah Soeharto adalah menurunkan tingkat inflasi dalam rangka mengembalikan kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia. Masalah inflasi dapat diatasi dalam waktu yang relatif singkat sehingga mengejutkan para ekonomi dunia (Hill 1996). Prestasi yang dibuat Indonesia dengan arsitek ekonom tamatan Berkeley (Berkeley Mafia) mendapat pujian khalayak luas dan dibuat sebagai contoh resep negara lain jika menghadapi masalah ekonomi makro yang mirip. Negara negara Barat berlomba memanjakan Indonesia dengan hutang luar negeri sebagai pendukung cadangan devisa dalam rangka menjamin impor barang modal dan bahan baku yang diperlukan berbagai industri (Harinowo 2002). Pertumbuhan ekonomi sangat menakjubkan sekitar 6-8 persen pertahun sehingga Indonesia sudah bisa dimasukkan sebagai bagian dari “negara ajaib” dari Asia Timur (McVey 1992)1.

Namun prestasi ini sirna seiring krisis keuangan melanda Indonesia Oktober 1997. Krisis ini dimulai dengan kejatuhan nilai mata uang Baht, Thailand pada awal bulan Juli 1997. Setelah itu sebagai bola salju krisi keuangan melanda, Korea dan Indonesia. Kedua negara yang pertama dapat bangkit kembali tapi tidak demikian dengan Indonesia. Perekonomian Indonesia hancur babak belur yang pada akhirnya berakibat pada berakhirnya kekuasaan Soeharto. Walaupun sudah mengalami empat kali pergantian presiden tapi ekonomi Indonesia masih belum pulih benar.

Perekonomian daerah ikut hancur seiring dengan hancurnya perekonomian nasional. Tentu sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia, daerah ikut menerima dampak krisis ekonomi yang dialami negara ini. Hal ini karena mata uang rupiah yang berlaku di wilayah kedaulatan Republik Indonesia mengalami tekanan dari spekulan di pasar uang internasional. Dari sini jelas dinamika ekonomi daerah berkaitan dengan dinamika ekonomi nasional. Pembangunan Ekonomi dari Aliran Transformasi Struktural ke Aliran Kebijakan Ketika perang dunia kedua berakhir sejumlah negara baru tumbuh di Asia dan Afrika setelah melepaskan diri dari penjajahan. Walaupun secara politik negara negara tersebut telah merdeka, secara ekonomi negara negara ini masih terbelit kemiskinan. Akibatnya sebagian besar negara yang baru merdeka menoleh ke bekas negara induk (negara bekas penjajah) atau negara Barat lain mendapatkan kajian teoritis membantu negara yang baru merdeka lepas dari tekanan kemiskinan. Mereka berupaya membangun teori pembangunan yang dapat dipakai sebagian besar negara berkembang. Dengan kata lain para pemikir pembangunan mencoba membangun teori besar (grand theory) bagi pembangunan negara berkembang.

Teori pembangunan pada tahun 1950-an didominasi aliran transformasi struktural (structural tarnsformation) (Meier 2001). Menurut aliran ini pertumbuhan ekonomi suatu negara akan lebih cepat jika ditunjang perkembangan sektor industri. Tujuan pembangunan adalah terjadinya transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri. Bagi negara yang baru merdeka atau negara berkembang tidak ada pilihan lain kecuali melakukan proses industrialisasi jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Banyak negara berkembang terbuai dengan gagasan ini dan berlomba merancang perekonomian agar cepat melepaskan diri dari lingkungan sektor pertanian. Negara berkebang tidak mau terlambat melakukan transformasi karena mereka berupaya mempersempit jurang kemakmuaran antara negara maju dan negara berkembang.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur dari kenaikan pendapatan perkapita yaitu nilai pendapatan domestik bruto (PDB) dibagi dengan jumlah penduduk negara bersangkutan. Kemakmuran suatu negara diukur dari kemamapuannya mencapai tingkat pendapatan perkapita tingi. Untuk itu laju pendapatan negara harus lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk. Banyak negara berkembang tidak mencapai tingkat prtumbuhan yang tinggi karena laju pertumbuhan penduduk jauh lebih besar dari pertumbuhan pendapatannya.

Kuznets adalah ekonom yang menghubungkan pembangunan dengan kenaikan pendapatan perkapita. Pembangunan dianggap berhasil jika terjadi kenaikan pendapatan perkapita negara tersebut (Kuznets 1966). Sebagai bagian dari aliran transformasi struktural, Kuznet percaya aselerasi pembangunan dapat dicapai jika terjadi perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri. Salah satu syarat mencapai tingkat pendapatan yang tinggi adalah tersedianya modal bagi pembangunan. Akumulasi modal (capital accumulation) atau pembentukan modal (capital formation) sangat penting dalam hal ini. Menurut mereka akumulasi modal terjadi jika ada tabungan masyarakat yang cukup besar yang nantinya dipinjamkan kepada dunia usaha atau pemerintah. Pengalaman negara maju memang demikian. Lembaga keuangan yang kuat seperti bank dan pasar modal telah memainkan peran penting menghimpun dana masyarakat yang nantinya dipinjamkan kepada masyarakat.

Pengalaman negara maju ternyata tidak bisa begitu saja ditiru negara berkembang. Pembentukan modal selalu menjadi masalah. Beberapa ekonom meragukan kemampuan pembentukan modal di negara berkembang. Hal ini karena infrastruktur kelembagaan keuangan di negara berkembang masih lemah. Walaupun negara negara ini mampu menghimpun dana masyarakat masih ada masalah lain yaitu mata uang negara berkembang dianggap sebagai mata uang lunak sehingga kurang diterima luas sebagai alat pembayaran di beberapa negara Barat. Lemahnya mata uang negara berkembang menghambat kemampuan mereka mengimpor barang modal untuk keperluan proses industri. Agar pembangunan tidak terhambat para ekonom menganjurkan agar impor barang modal dibiayai dari pinjaman luar negeri (Meier 2001). Pinjaman luar negeri biasanya dalam bentuk mata uang dolar Amerika yang dianggap keras dan diterima di mana mana. Pandangan ini merupakan pisau bermata dua. Di satu pihak pinjaman diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang, namun di pihak lain jika pinjaman ini salah dikelola, negara berkembang akan masuk lingkaran jebakan hutang (Reitsma 1991).

Sebagian besar pemikir pembangunan adalah pendukung sistem ekonomi pasar bebas. Dalam sistem pasar bebas campur tangan pemerintah dalam harus seminim mungkin. Tapi ketika membahas pembangunan di negara berkembang para ahli pembangunan tidak keberatan dengan model Keynesian. Model Keynes memberi kesempatan kepada pemerintah berperan aktif dalam kebijakan dan aktivitas ekonomi. Keterlibatan pemerintah dibutuhkan untuk menutup kelemahan sistem mekanisme pasar di negara berkembang (market failure). Untuk itu pemerintah harus:

  1. Berperan dalam proses perencanaan dan pembuatan program
  2. Berperan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan pembangunan
  3. Berperan dalam kebijakan kependudukan

Dari ketiga aspek di atas yang perlu mendapat penanganan serius adalah masalah kependudukan. Laju pertumbuhan penduduk di rata rata negara berkembang lebih tinggi daripada negara maju sebagai akibat tingkat kelahiran alamiah yang cukup tinggi. Oleh karena itu pemerintah harus berupaya mengurangi tingkat kelahiran melalui program keluarga berencana. Peran semacam ini tidak mungkin dibiarkan pada mekanisme pasar atau dikerjakan swasta.

Sebagai suatu gagasan teori transformasi struktural dapat diterima namun dianggap terlalu umum dan abstrak. Problem yang dihadapi negara berkembang sulit diselesaikan dengan model berpikir semacam ini. Para pemikir pembangunan kemudian mencoba mengembangkan teori lain yang lebih teknis. Muncul generasi baru pemikir pembangunan ekonomi yang tidak mau muluk muluk dan lebih realistis. Mereka ini lebih dipengaruhi aliran neo-klasik. Kelompok ini tidak setuju jika masalah sumberdaya dianggap sebagai persoalan yang dihadapi negara berkembang. Menurut mereka masalah utama negara berkembang adalah kebijakan ekonomi yang tepat. Banyak negara berkembang tidak bisa keluar dari kemiskinan karena pemerintahnya membuat kebijakan yang keliru. Penganut aliran ini dapat disebut sebagai aliran kebijakan.

Penganut aliran kebijakan kurang setuju dengan teori lingkaran setan kemiskinan. Teori lingkaran setan selalu pesimis dengan perbaikan nasib negara berkembang. Mereka percaya negara berkembang dapat melepaskan diri dari rantai kemiskinan jika negara negara ini membuat kebijakan ekonomi yang tepat. Studi mereka lebih bersifat mikro yaitu pada sisi produksi dan rumah tangga. Mereka mengandalkan data empiris dan alat kuantitatif menganalisis fenomena ekonomi. Mereka selalu bekerja dengan membuat model yang bisa dipakai memecahkan masalah ekonomi di negara berkembang.

Para penganut aliran kebijakan melihat masalah pembangunan di negara berkembang bukan terletak pada akumulasi modal tapi pada alokasi modal. Bisa saja tingkat tabungan sebuah negara tinggi tapi tingkat pertumbuhannya lambat karena alokasi modal yang kurang tepat sehingga tidak efisien. Oleh karena itu yang terpenting di sini adalah pengetahuan analisa cost-benefit yang akan sangat membantu pembuat kebijakan membuat keputusan alokasi modal yang tepat. Para pembuat kebijakan perlu mempunyai pengeahan teknis semacam ini agar mereka bisa membuat rancangan kebijakan yang lebih realistis, bermanfaat, dan efisien.

Rangkuman

Ada dua macam aliran yang mendominasi kebijakan pembangunan yaitu aliran struktural dan aliran kebijakan. Teori pembangunan pada tahun 1950-an didominasi aliran transformasi struktural (structural tarnsformation). Menurut aliran ini pertumbuhan ekonomi suatu negara akan lebih cepat jika ditunjang perkembangan sektor industri.

Aliran kebijakan lebih bersifat mikro yaitu pada sisi produksi dan rumah tangga. Mengandalkan data empiris. Aliran ini lebih sering mengandalkan alat kuantitatif menganalisis fenomena ekonomi dan selalu bekerja dengan membuat model yang bisa dipakai memecahkan masalah ekonomi di negara berkembang. Para penganut aliran kebijakan melihat masalah pembangunan di negara berkembang bukan terletak pada akumulasi modal tapi pada alokasi modal.

Diklat Teknis LAN

Iklan

About aliwear

Tenaga Edukatif Politeknik Perikanan Negeri Tual

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: