//
you're reading...
Sosial Politik

MODAL SOSIAL, NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Para ekonom melihat bahwa modal sosial mempercepat pertumbuhan ekonomi sejauh jaringan yang ada memberi dampak positif. Selanjutnya kerjasama yang baik dalam sebuah lembaga kemungkinan memberi dampak positif terhadap lembaga dan jaringan lain. Ketika berbicara tentang kerjasama dan jaringan bisa saja berlangsung secara otomatis namun bisa juga didorong melalui kebijakan pemerintah. Dalam hal ini kualitas birokrasi dan aparat pemerintah menjadi faktor penentu keberhasilan membangun modal sosial dalam masyarakat.

Selain itu modal sosial juga dapat mempengaruhi karakteristik sosial di suatu wilayah. Sebuah wilayah yang penduduknya mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi dan tingkat partisipasi sosial masyarakat yang tinggi cenderung mempunyai kualitas pemerintahan yang lebih baik (Putnam, 1993). Selain itu ada juga yang melihat pada aras nasional, korupsi dan kualitas birokrasi berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Penelitian lain juga mendapati hubungan positif antara modal sosial dengan tingkat kriminalitas dan kesehatan masyarakat. Modal sosial yang tinggi akan memudahkan penataan masyarakat dan mereka bisa mengatur diri sendiri dengan biaya yang lebih murah.

Walaupun uraian di atas lebih menekankan pada peran komunitas namun individu dan anggota rumah tangga memainkan peran dalam pembentukan modal sosial. Komunitas mungkin akan mengambil sikap bermusuhan terhadap negara jika negara tidak menghormati kebebasan individu, mentaati aturan, dan menghormati kontrak, dan korupsi. Modal sosial juga sangat bermanfaat menghubungkan negara dan komunitas. Keberhasilan pembangunan tergantung pada kapasitas komunitas dan berfungsinya negara. Pemerintah perlu melakukan evaluasi kondisi masyarakat agar dapat membuat kebijakan sosial dalam rangka mencapai hasil pembangunan yang maksimal. Untuk menjaga hubungan baik antara masyarakat dan negara, pemerintah perlu memberi perhatian pada bridging social capital dalam kelompok, dalam komunitas atau masyarakat. Woolcock dan Narayan (2000) memberi gambaran tentang bagaimana pemerintah dapat memanfaatkan modal sosial bagi pembangunan (lihat gambar 1). Suatu masyarakat atau komunitas yang mempunyai sistem kepemerintahan yang baik dan modal sosial bridging yang tinggi mendorong hubungan negara dan masyarakat saling melengkapi (complementary) yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan ketertiban sosial. Namun ketika modal sosial terbatas pada kelompok utama saja sehingga tidak ada hubungan dengan kelompok lain maka ada kelompok yang kuat mendominasi negara dan kelompok lain akan terpinggirkan

Gambar 1 Hubungan antara Modal Sosial Bridging dengan Kepemerintahan

Keadaan semacam ini akan menimbulkan konflik laten antar kelompok. Perang suku dan perang yang berlandaskan agama adalah contoh modal sosial yang lemah antara kelompok sosial walaupun negara berfungsi dengan baik. Biasanya kelompok yang mengalami subordinasi terus memperjuangkan hak politik mereka dengan, mencoba mempengaruhi kekuasaan. Negara harus membuka diri memberi akses kepada kelompok subordinat terhadap sumber ekonomi dan politik sehingga dapat menghindari konflik.

Dominasi sebuah kelompok dalam negara dapat menyebabkan negara tidak berfungsi dengan baik karena tingkat partisipasi kelompok lain tidak maksimal. Keadaan ini bisa membawa negara ke dalam konflik dengan komunitas yang merasa terpinggirkan. Perlawanan PRRI/Permesta pada masa awal berdirinya republik ini merupakan contoh kasus suku Jawa diangap paling dominan sebagai pengambil keputusan pada waktu itu. Bisa juga terjadi ketika negara tidak berfungsi dengan baik namun terdapat modal sosial bridging yang tinggi maka kelompok sosial dapat menjalin hubungan jaringan informal sebagai upaya mengatasi masalah ekonomi yang mereka hadapi. Hal ini terjadi jika negara benar benar lumpuh menjalankan fungsinya.

A. Pendahuluan

Modal sosial biasanya diukur melalui partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial. Misalnya, keterlibatan dalam pemilihan umum, keterlibatan dalam organisasi sosial dan seberapa besar komitmen masyarakat dalam kelompok. Wilayah yang mempunyai tingkat modal sosial yang tinggi ditandai dengan banyaknya penduduk yang terlibat dalam organisasi sukarela dan jaringan antar warga yang kuat. Jaringan semacam ini sangat berperan dalam menggalang masyarakat dalam perbaikan kesejahteraan ekonomi. Para ahli sangat prihatin dengan lemahnya modal sosial dalam suatu wilayah karena akan berpotensi menghambat program perbaikan kesejahteraan.

Perlu kita sadari bahwa jumlah dan kualitas modal sosial sangat bervariasi antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Ada wilayah tertentu yang mungkin mempunyai modal finansial yang berlimpah tapi modal sosial sangat rendah. Hal ini banyak kita saksikan di kompleks perumahan yang sebagian besar warga yang dianggap elit yang berpenghasilan tinggi. Namun sebaliknya ada wilayah yang dari sisi penghasilan penduduk rendah tapi mempunyai tingkat modal sosial yang tinggi. Kondisi seperti ini sering kita saksikan di kawasan miskin yang walaupun hidup berdesakan tapi keterikatan sosial mereka tinggi. Memang ada kesan penduduk yang tinggal di wilayah kumuh mengalami stress yang tinggi namun dengan jaringan yang sudah terbentuk di kalangan mereka akan memudahkan pemerintah menjalankan berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu masalah yang dihadapi para pengambil keputusan adalah membangun modal sosial yang mendekatkan masyarakat dengan pemerintah secara psikologis. Kedekatan masyarakat dengan pemerintah merupakan syarat masyarakat mempunyai kepercayaan terhadap program pemerintah. Masalah yang sering dihadapi masyarakat di kawasan miskin adalah kondisi pemukiman yang kurang layak sehingga perlu pembenahan. Seringkali penataan kembali tata ruang selalu mengalami masalah jika tingkat modal sosial masih rendah. Misalnya, penataan jalan di pemukiman mendapat perlawanan karena penduduk yang tempat tinggalnya terkena gusuran dengan meminta ganti rugi yang terlalu tinggi yang tidak mungkin dipenuhi pemerintah. Namun jika tingkat modal sosial cukup tinggi maka biasanya pemerintah tinggal memberi penyadaran kepada tokoh kunci dan biar mereka yang melakukan negosiasi dengan kelompok yang terkena gusuran. Biasanya cara ini lebih berhasil karena ada rasa saling percaya antar mereka sebagai akibat dari kedekatan sosial yang mengikat mereka.

Hampir semua daerah urban dihuni oleh kelompok sosial yang berbeda berdasarkan etnisitas, agama, dan kebudayaan. Masyarakat dari berbagai latar belakang ini tinggal bersama, namun ada juga yang tetap tinggal bersama anggota kelompoknya sehingga menjadi enclave di daerah tertentu. Kebijakan yang dibuat pemerintah daerah dalam hal ini harus berbeda. Pemerintah perlu membangun infrastruktur sipil (civic infrstructure), lembaga yang menghubungkan sebuah kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lain. Biasanya masyarakat yang sudah berbaur dengan kelompok lain telah membangun modal sosial bridging, sedang masyarakat yang tinggal dalam kelompok yang tertutup lebih kuat modal sosial bonding. Masyarakat yang tertutup kurang membangun jembatan relasi dengan kelompok lain sehingga bisa timbul rasa curiga satu dengan yang lain. Dalam upaya menggalang dukungan dari kelompok yang telah tinggal bebaur tidaklah sulit karena mereka biasanya lebih terbuka. Sebaliknya untuk masyarakat yang masih tertutup pemerintah perlu mendekati tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat agar program pemerintah lebih diterima. Namun tugas pemerintah adalah membuka isolasi sosial agar lebih banyak masyarakat yang mau hidup berbaur dengan masyarakat lain. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketegangan sosial yang dapat memicu konflik terbuka.

Selain itu lingkungan sosial dengan sekat yang longgar memungkinkan masyarakat melakukan kontak dengan kelompok lain. Kondisi ini akan memungkinkan mereka melakukan kontak sehingga terbentuk jaringan sosial yang nantinya mendorong jaringan usaha. Dalam hal ini pemerintah perlu menata pemukiman sedemikian rupa sehingga kontak antar kelompok yang berbeda beda sering terjadi. Pemukiman yang tertutup biasanya terjadi di kalangan para migran di daerah perkotaan, sedang di daerah pedesaan masyarakat cenderung homogen. Pola pemukiman seperti ini sering kita dapati di kota kecil sedang untuk kota besar pola pemukiman berbaur lebih menonjol. Pemerintah perlu mendorong kehidupan bersama sehingga terjadi mosaik sosial, yaitu walaupun berbeda latar belakang sosial semua kelompok sosial memberi warna bagi keseluruhan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Pemahaman tentang modal sosial di wilayah tertentu akan sangat membantu dalam pembuatan kebijakan yang tepat. Seringkali kebijakan publik dibuat berdasarkan teori yang lebih menekankan pada motivasi individu dan kurang memperhatikan mekanisme dan dinamika yang ada dalam kelompok (Lang 1998). Dengan pemahaman seperti ini para pengambil keputusan akan menempatkan tindakan individu dalam konteks kelompok. Jika muncul masalah dengan individu tertentu maka sebaiknya perlu dipahami perilaku kelompok sebelum membuat kebijakan. Bagaimanapun seorang individu selalu berada dalam jaringan dengan individu yang lain sehingga ada norma bersama yang mereka taati bersama. Misalnya, ketika pemerintah ingin memberdayakan kelompok miskin tertentu secara ekonomi maka ada baiknya melakukan penelitian tentang norma dan jaringan yang ada dalam masyarakat tersebut. Pemahaman tentang norma ini memungkinkan pemerintah berhati hati mengucurkan bantuan sehingga lebih kena sasaran.

Banyak kasus kredit bergulir yang diberikan pemerintah macet karena kurang memperhatikan jaringan dan norma yang ada. Dalam pembuatan kebijakan pemerintah perlu mengidentifikasi kondisi modal sosial dalam masyarakat. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti diungkapkan oleh Lang dan Hornburg (1998) sebagai berikut:

  1. Membuat definisi dan pengukuran modal sosial yang terstandar
  2. Mengidentifikasi bentuk modal sosial dalam masyarakat
  3. Mengidentifikasi wilayah dengan perekat sosial yang kuat dan wilayah yang kurang perekat sosialnya
  4. Tentukan apakah infrastruktur sipil dapat menjadi jembatan kelompok sosial yang berbeda
  5. Membuat evaluasi manfaat membangun modal sosial dan infrastruktur sipil bagi masyarakat
  6. Mengidentifikasi aktor kunci yang berperan meningkatkan atau membangun modal sosial

Kebijakan publik yang memperhatikan modal sosial dapat meningkatkan stabilitas kehidupan bertetangga dalam komunitas. Rumah tangga yang tinggal di lingkungan tetangga yang mempunyai tingkat modal sosial yang tinggi lebih stabil dibanding rumah tangga yang tinggal di lingkungan yang mempunyai modal sosial yang rendah. Tingkat kriminalitas dan tingkat pertengkaran antar tetangga sangat rendah di lingkungan dengan modal sosial yang tinggi. Jarang anggota masyarakat melakukan tindakan kriminal di lingkungan mereka sendiri. Pada umumnya tindakan kriminal berasal dari luar komunitas tersebut dan mudah di atasi karena masyarakat secara bersama sama mengatasinya.

Tata ruang pemukiman ikut pula mendukung peningkatan modal sosial dalam masyarakat. Pemukiman yang ideal adalah yang memberi kemungkinan interaksi yang intensif antar anggota masyarakat. Perlu dipikirkan bahwa untuk memberi ijin pembangunan pemukiman supaya ada ruang terbuka yang memungkinkan kontak antar anggota komunitas bisa terjadi. Jangan sampai penataan ruang kurang hati hati sehingga yang terjadi adalah isolasi antar anggota komunitas. Jika ini yang terjadi jangan harap akan terbentuk jaringan yang kuat karena ruang untuk interaksi sangat terbatas. Memang selama ini pengusaha real estate di beberapa daerah kurang memperhatikan masalah ini karena hanya ingin mengeruk untung yang besar. Oleh karena itu pemerintah harus secara tegas membuat aturan yang jelas dan mewajibkan agar setiap pemukiman harus ada tempat masyarakat bertemu. Melalui pertemuan semacam ini bisa terjadi pertukaran informasi dan kesepakatan bisinis.

Hubungan yang intensif seseorang dengan kelompok lain bisa menjadi sarana mobilitas sosial seseorang. Dari interaksi yang terus menerus dengan kelompok lain akan tumbuh kepercayaan dan jaringan yang luas. Melalui jaringan ini seseorang bisa mendapatkan informasi tentang pekerjaan yang lebih baik atau ditawari pekerjaan yang lebih baik. Misalnya, orang yang menjadi anggota kelompok pengajian akan membina relasi dengan orang lain yang mungkin akan memberi informasi tentang peluang mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tingi. Jika orang tersebut terlalu terikat dengan komunitasnya ada kemungkinan kesempatan mobilitas sosial tidak terjadi karena dunia mereka hanya dibatasi oleh sekat primordialnya. Di sini pengambil kebijakan kadang perlu memfasilitasi kegiatan kelompok yang melibatkan orang dari berbagai latar belakang sosial agar terjadi kontak yang intensif. Xavier de Souza Briggs menyebut dua macam modal sosial yaitu: (1) dukungan sosial (sosial support) dan (2) modal sosial yang mengangkat harkat seseorang (leverage social capital) (Lang 1998). Dukungan sosial yang dimaksud adalah semua bentuk bantuan dari orang lain agar kebutuhan sehari hari bisa terpenuhi. Bantuan tersebut meliputi peminjaman uang tanpa bunga dari tetangga hingga bantuan menjaga anak ketika orang tua pergi untuk urusan lain. Modal sosial yang mengangkat harkat adalah kemampuan seseorang memanfaatkan jaringan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi. Misalnya, seseorang memanfaatkan informasi tentang lowongan pekerjaan dari kenalan. Bentuk modal sosial yang pertama sangat terikat dengan komunitas lokal sedang bentuk modal sosial kedua lebih mengandalkan hubungan dengan kelompok sosial di luar komunitas mereka.

Kadang ada kegiatan ekonomi yang kelihatan merugikan tapi sebenarnya kegiatan tersebut mempunyai peran merekatkan berbagai kelompok. Misalnya, lembaga kredit yang beroperasi di daerah pedesaan sering dilihat sebagai penetrasi kapitalisme yang merugikan masyarakat desa. Namun dalam kenyataan lembaga ini sangat membantu penduduk desa yang tidak mempunyai akses di lembaga keuangan formal. Lembaga lembaga ini menjadi perantara antar perbankan dengan masyarakat desa atau perantara antara lembaga non-profit dengan masyarakat desa. Dengan kata lain lembaga kredit informal membangun jembatan untuk menghubungkan masyarakat pedesaan dengan dunia luar. Pengalaman selama ini tingkat kredit macet tidak terlalu banyak walaupun pinjaman tersebut tanpa agunan. Keberhasilan lembaga kredit pedesaan ini ditunjang oleh modal sosial yang kuat. Lembaga keuangan informal tersebut mengenal peminjamnya melalui jaringan yang telah mereka bangun selama bertahun tahun.

Rangkuman

Salah satu masalah yang dihadapi para pengambil keputusan adalah membangun modal sosial yang mendekatkan masyarakat dengan pemerintah secara psikologis. Kedekatan masyarakat dengan pemerintah merupakan syarat masyarakat mempunyai kepercayaan terhadap program pemerintah. Dominasi sebuah kelompok dalam negara dapat menyebabkan negara tidak berfungsi dengan baik karena tingkat partisipasi kelompok lain tidak maksimal. Keberhasilan pembangunan tergantung pada kapasitas komunitas dan berfungsinya negara. Oleh karena itu perlu menjaga agar tingkat kepercayaan terhadap pemerintah tetap stabil. Kebijakan publik yang memperhatikan modal sosial dapat meningkatkan stabilitas kehidupan bertetangga dalam komunitas. Rumah tangga yang tinggal di lingkungan tetangga yang mempunyai tingkat modal sosial yang tinggi lebih stabil dibanding rumah tangga yang tinggal di lingkungan yang mempunyai modal sosial yang rendah. Di sisni kebijakan pemerintah tentang tata ruang akan sangat menentukan kualitas hubungan antar kelompok masyarakat.

Diklat Teknis LAN

Iklan

About aliwear

Tenaga Edukatif Politeknik Perikanan Negeri Tual

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: