//
you're reading...
Sosial Politik

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN UKM

Telah dikemukakan bhawa peranan UKM membantu perekonomian suatu daerah. Kehadiran UKM bukan saja dalam rangka peningkatan pendapatan tapi juga dalam rangka pemerataan pendapatan. Hal ini bisa dimengerti karena sektor UKM melibatkan banyak orang dengan beragam usaha. Pemerintah sudah mempunyai komitmen memberdayakan ekonomi kerakyatan dalam hal ini UKM dan koperasi. Hal ini tercantum dalam GBHN 1999-2004. Namun misi ini sempat belum terlaksana seiring dengan sikap pemerintah yang masih mengandalkan usaha besar sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Ada ketakutan pemerintah tentang pertumbuhan yang rendah sehingga mereka kembali dengan kebijakan ekonomi konglomerasi mengingat tekanan dari dunia internasional agar Indonesia mengejar pertumbuhan daripada pemerataan.

Tentu tantangan yang dihadapi pemerintah pusat berbeda dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah banyak disibukkan dengan masalah khas di daerah seperti kemiskinan sehingga tidak ada alasan untuk tidak memberdayakan kelompok masyarakat miskin. Beberapa penelitian mendapatkan hubungan yang erat antara pemberdayaan UKM dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Schmitz (Ananda 2003), UKM mampu tumbuh lebih cepat dari usaha besar bila diberi peluang. Di Jepang, Jerman, Swedia, dan Italia usaha kecil elektronika, mampu melakukan penemuan, inovasi, dan bisa efisiensi. Schmitz percaya bahwa usaha kecil dan menengah akan mendominasi dan mendorong perkembangan ekonomi suatu bangsa, dengan syarat mereka mampu meningkatkan efisiensi dan daya saingnya.

Pertanyaanya adalah apa yang harus dilakukan pemerintah? Pemerintah perlu membuat kebijakan kelembagaan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi beroperasinya UKM. Untuk itu maka ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Prawirokusumo (1999) mengemukakan beberapa hal yang harus mendapat perhatian dalam pemberdayaan UKM: (a) kebijakan persaingan sehat dengan pengurangan distorsi pasar, (b) kebijakan ekonomi yang memberi peluang UKM dapat mengurangi beban biaya yang tidak berhubungan dengar proses produksi, dan (c) kebijakan penumbuhan kemitraan dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan. Selanjutnya dukungan penguatan yang meliputi: peningkatan kualitas SDM koperasi dan UKM; peningkatan penguasaan teknologi; peningkatan penguasaai informasi; peningkatan penguasaan permodalan; peningkatan penguasaan pasar, pengoptimalan organisasi dan manajemen; pencadangan tempat usaha ; dan pencadangan bidang-bidang usaha.

Pemerintah daerah dapat memberdayakan UKM melalui pembuatan peraturan yang tepat. Pemberdayaan dimaksudkan untuk menjadikan UKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri dalam perekonomian nasional. Dalam proses pemberdayaan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus menciptakan iklim yang usaha yang kondusif dan melakukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan dan bantuan lainnya. Memang banyak UKM yang masih menghadapi kendala yaitu lingkungan yang tidak kondusif untuk berusaha. Misalnya, ijin yang sulit atau penyogokan yang memberatkan usaha UKM. Jika ini dilakukan berarti pemerintah membantu UKM keluar dari kendala internal dan eksternal.

Dalam upaya pemberdayaan usaha kecil pemerintah membuat aturan kebijakan pendanaan. Aturan tersebut ditetapkan dalam rangka membantu UKM untuk bisa tumbuh lebih sehat (Prawirokusumo 1999). Pemerintah telah menetapkan peraturan dan kebijaksanaan untuk: (a) memperluas sumber pendanaan, (b) meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan, dan (c) memberikan kemudahan dalam pendanaan. Dalam aspek pendanaan ini, pemerintah menyediakan berbagai skim kredit perbankan untuk koperasi dan usaha kecil antara lain Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Kepada KUD (KKUD), Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), Kredit Usaha Kecil (KUK), dan Kredit Kelayakan Usaha (KKU). KKU lebih menitikberatkan pada potensi atau kelayakan usaha dan bukan agunan yang biasanya dijadikan persyaratan oleh bank selama ini dalam pemberian kredit untuk berusaha. Adapun persyaratan permohonan kredit lewat KKU adalah:

  1. Jaminannya adalah proyek yang dibiayai oleh kredit, tanpa jaminan tambahan;
  2. Formulir permohonannya disederhanakan menjadi 1-2 lembar;
  3. SIUP, NPWP, dan surat perizinan lainnya ditiadakan atau diganti dengan izin kepala desa atau camat setempat

Jawaban ditolak atau diterimanya permohonan kredit dalam waktu paling lama 14 hari, dan KKU diberikan kepada pengusaha kecil yang mempunyai volume usaha maksimum Rp600 juta per tahun dengan maksimum kredit sebesar Rp50 juta per orang.

A. Pemberdayaan melalui Kemitraan

Dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional dan daerah yang tangguh tantangan yang dihadapi semakin berat. Sistem ekonomi yang sangat terbuka menyebabkan persaingan bukan saja datang dari sektor domestik tapi datang juga dari sektor luar negeri. Oleh karena itu berbagai komponen perlu bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Salah satu strategi ke arah itu adalah pengembangan kemitraan. Tentu kondisi ini baru terwujud jika diantara pelaku usaha tercipta rasa saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Ada beberapa konsep yang sering dipakai dalam kaitan dengan kemitraan. Dalam bahasa Inggris sering dipakai istilah partnerships, business networking, dan strategic alliances. Istilah apa pun yang dipakai sebenarnya merujuk pada pengertian yang sama tentang kemitraan. Pada intinya kemitraan dimaknai sebagai dua institusi bisnis atau lebih bergabung mnyatukan keunggulan masing masing untuk memperoleh hasil yang maksimal. Tentu ada beberapa alasan untuk menggalang kemitraan seperti yang diungkapkan Prawirokusumo (1999):

  1. Meningkatkan keuntungan atau penjualan pihak pihak yang terlibat dalam kemitraan
  2. Mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang pasar
  3. Meningkatkan jumlah pelanggan atau pemasok baru
  4. Membantu peningkatan pengembangan produk
  5. Memperbaiki proses produksi
  6. Meningkatkan perbaikan kualitas produk
  7. Meningkatkan akses terhadap teknologi

Sebenarnya kemitraan antar pelaku usaha bukan hal baru sehingga mustahil dilaksanakan di daerah. Negara maju seperti Amerika dan Kanada juga mendorong kemitraan antar pengusaha di semua lini usaha. Di Indonesia untuk industri tertentu sudah terjadi kemitraan yang saling menguntungkan. Pola perusahan intiplasma (PIR) adalah contoh menarik tentang kemitraan tersebut. Pola PIR berkembang dengan baik di sektor perkebunan, perikanan, dan peternakan. Usaha besar menjadi perusahan inti sedang UKM menjadi plasma. Dalam pola PIR perusahan besar melakukan pembinaan terhadap UKM, melalui penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai pemasaran hasil produksi. Hal ini sudah sering terlihat dalam perkebunan kelapa sawit.

Oleh karena peran UKM dianggap penting perlu upaya yang terus-menerus memberdayakan mereka dalam rangka menghadapi tantangan dan kecenderungan di masa mendatang. UKM harus bisa membangun mitra kerja sama dengan usaha besar dengan prinsip saling menguntungkan. UKM bisa berperan sebagai distributor produk usaha besar dan sebaliknya produk usaha kecil dapat dipakai sebagai bahan baku usaha besar. Mengingat pentingnya kemitraan ini maka Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, telah memasukkan kemitraan sebagai bab tersendiri. Dalam upaya mendorong kemitraan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan.

Pengembangan kemitraan usaha ini dipandang strategis dan perlu terus dikembangkan mengingat peran penting UKM selain merupakan wahana utama dalam penyerapan tenaga kerja, juga mampu menggerakkan roda ekonomi serta pelayanan masyarakat. Hal ini dimungkinkan mengingat ciri-ciri UKM yang ketahanan terhadap krisis ekonomi. UKM mempunyai ketergantungan rendah terhadap pendanaan sektor perbankan, serta tersebar di seluruh pelosok nusantara sehingga merupakan jalur distribusi yang efektif untuk menjangkau sebagian besar rakyat.

Pada masa yang lalu untuk mempercepat proses kemitraan telah dilaksanakan gelar kemitraan usaha di daerah-daerah. Menjelang tumbangnya orde baru telah dilaksanakan gelar kemitraan usaha di 11 propinsi yaitu Jabar, DKI aya, Riau, Jambi, Sumbar, Jatim, Sumut, D.I. Yogyakarta, Sulsel, Lampung, dan Jateng (Prawirokusumo 1999). Meningkatnya kemitraan tersebut menunjukkan bahwa kemitraan emakin diperlukan oleh para pengusaha besar, menengah, dan kecil. Dalam kondisi krisis ekonomi, di mana kebutuhan bahan baku relatif sulit diperoleh, maka kemitraan menjadi sangat strategis bagi pengembangan UK. Melalui kemitraan, di samping diharapkan memperluas akses pada pasar barang dan jasa UK, juga yang sangat penting adalah terjadinya alih teknologi dan manajemen dari usaha besar kepada UKM.

Untuk mempercepat pelaksanaan kemitraan usaha dan meningkatkan mutu kemitraan, peranan pemerintah daerah sangat penting di sini. Pemda harus mampu membuat sosialisasi dan penyadaran kepada berbagai unsur yang terlibat dalam dunia usaha di daerah mereka masing masing. Tentu pemerintah harus mempersiapkan forum dialog antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Pemerintah harus mampu mendekati pengusaha besar di daerah masing masing agar mau berpartisipasi. Biasanya pengusaha besar enggan berhubungan dengan UKM.

Pemerintah perlu behati hati sehingga kebijakan mewujudkan kemitraan UKM dan usaha besar jangan sampai nmerugikan UKM. Seringkali UKM tidak berpengalaman sehingga mereka sering dalam posisi yang dirugikan dalam kerjasama tersebut. Dalam pelaksanaan transaksi UKM biasanya dalam posisi yang lemah. Misalnya, usaha besar cenderung mengalihkan resiko lebih banyak ke UKM, atau sengaja menunda pembayaran sehingga UKM mengalami kesulitan pendanaan. Selain itu usaha besar sering membuat pungutan pungutan tambahan yang mengurangi marjin UKM. Peran pemerintah di sini adalah menyadarkan berbagai pihak yang terlibat dalam dunia usaha tentang etika usaha yang baik. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa untuk menghadapi tantangan ke depan UKM perlu diperkuat. Untuk itu di dalam pemberdayaannya, diperlukan kerja keras dan kesabaran dari seluruh pihak yang terkait, baik dari pemerintah maupun dari seluruh masyarakat pengusaha Indonesia. Salah satu upaya yang paling strategis dilakukan adalah melalui kemitraan usaha. Pemerintah dalam hal ini bisa melibatkan lembaga perguruan tinggi untuk turut memikirkan pola kemitraan yang relevan untuk dikembangkan antara pengusaha kecil dengan usaha besar. Dengan meningkatkan kerja keras dan semangat yang tinggi diharapkan UKM akan mampu menjadi penggerak dan pendorong guna terwujudnya pengusaha Idonesia yang tangguh dan mandiri.

B. UKM dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kehadiran UKM yang tangguh dapat menjadi motivator pengusaha lain. Kinerja UKM dapat ditingkatkan jika berbagai kendala sebagaimana disebutkan di muka dapat dilonggarkan. Bagi UKM faktor ketrampilan pemilik atau pengelola usaha merupakan faktor penentu. Oleh karena itu, pendekatan pengembangan SDM menjadi sangat strategis. Melalui peningkatan kualitas keterampilan SDM diharapkan berbagai kendala yang dihadapi UKM dapat diatasi. Peningkatan kualitas dan pengembangan SDM dilakukan secara simultan dengan penciptaan iklim yang kondusif bagi UKM untuk tumbuh dan berkembang. Iklim yang kondusif sebagaimana disebutkan di muka dirancang secara makro yang sifatnya publik dan berlaku umum. Hal ini perlu dilakukan mengingat jumlah UKM sangat besar.

Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui peningkatan keterampilan manajemen dan kewirausahaan. Ini menyangkut dua aspek SDM yang umumnya lebih efektif dilakukan melalui pendekatan learning by doing. Bagi pengusaha UKM lebih mudah belajar melalui praktik langsung dari pada belajar teori yang rumit terutama menyangkut kewirausahaan. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kewirausahaan pada kebanyakan kasus tumbuh dari keluarga wirausaha pula. Pendekatan semacam ini akan cenderung terus dikembangkan. Berbagai program magang, inkubator, klinik usaha, konsultasi lapangan kini tengah digodok melalui berbagai projek percontohan yang nantinya dapat direplikasikan di tempat-tempat lain.

Dengan demikian, pendekatan pembangunan SDM akan diprioritaskan dalam upaya memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan khususnya dalam rangka pembinaan UKM. Perlu disadari bahwa pendekatan semacam ini tidak cepat dilihat buahnya (quick yielding), melainkan merupakan investasi jangka panjang yang buahnya mungkindinikmati setelah beberapa waktu. Namun, setiap investasi jangka panjang biasanya juga memiliki daur hidup yang relatif panjang pula. Sekali berhasil membangun suatu generasi pengusaha muda yang tangguh dan andal, maka hal serupa akan mengalami replikasi untuk generasi-generasi berikutnya. Proses semacam ini akan terus terjadi secara berulang-ulang sehingga roda pembangunan berputar dengan sendirinya. Dengan demikian, suatu ketika setiap daerah akan memiliki pengusaha daerah yang tangguh dan mandiri. Oleh karena itu, diharapkan dari pengusaha UKM harus secara proaktif memikirkan hal ini dan terjun langsung sebagai wirausaha dalam rangka memperkokoh perekonomian masing masing daerah.

C. Rangkuman

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan UKM untuk pengentasan kemiskinan. Untuk itu pemerintah daerah malalui kewenangan pembuatan peraturan bisa memberdayakan UKM. Pemberdayaan dimaksudkan untuk menjadikan UKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri dalam perekonomian nasional. Dalam proses pemberdayaan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus menciptakan iklim yang usaha yang kondusif dan melakukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan dan bantuan lainnya.

Dalam hal ini pemerintah dapat mendorong agar dalam menilai UKM bisa dilihat dari kelayakan usaha dan bukan hanya atas dasar agunan. Pemerintah dapat mendorong agar UKM membangun kemitraan dengan usaha besar dalam semangat saling menguntungkan. Pemda harus mampu membuat sosialisasi dan penyadaran kepada berbagai unsur yang terlibat dalam dunia usaha di daerah mereka masing masing. Tentu pemerintah harus mempersiapkan forum dialog antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Kualitas SDM UKM rata rata rendah dan pemerintah dalam hal ini dapat melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha UKM. Dengan demikian, pendekatan pembangunan SDM akan diprioritaskan dalam upaya memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan khususnya dalam rangka pembinaan UKM.

Diklat Teknis LAN

Iklan

About aliwear

Tenaga Edukatif Politeknik Perikanan Negeri Tual

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: