//
you're reading...
Sosial Politik

PEMBANGUNAN DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)

Peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia sudah diakui masyarakat luas saat negara ini menghadapi tantangan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Krisis ekonomi yang terjadi hampir satu dasawarsa lalu, telah memberikan pelajaran bagi pengambil keputusan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi yang mengandalkan utang dan impor modal sangat rentan terhadap perubahan faktor eksternal dan membawa negara ke dalam krisis berkepanjangan. Pelajaran lain adalah kebijakan pembangunan yang bersifat sentralistik, seragam, dan hanya berpusat pada pemerintah hanya menghasilkan struktur sosial ekonomi yang rapuh, dan cenderung didominasi usaha skala besar (Basri 2002).

Memang kebijakan pada masa awal orde baru lebih berpihak pada usaha besar dan tidak terlalu memperhatikan UKM. Padahal UKM sebenarnya merupakan basis ekonomi masyarakat luas. Dari total jumlah unit usaha (business entity) yang ada, lebih dari separuhnya berupa usaha kecil dan diperkirakan menyediakan 80 persen kesempatan kerja (Bobo 2003). Dengan potensi tersebut UKM telah memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UKM sangat dinamis dalam meningkatkan persaingan, menyesuaikan diri dengan gejolak ekonomi dan pengembangan teknologi, menciptakan ragam pasar baru, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan produksi. Oleh karena itu tidak ada alasan pemerintah untuk tidak berupaya mendorong dan memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan UKM di masa depan.

Dari perspektif Neoklasik, ada keraguan UKM menjamin pertumbuhan yang tinggi. Negara negara yang kemudian menjadi raksasa ekonomi mengandalkan perusahan raksasa untuk pembangunan ekonomi yang pesat. Oleh karena itu kehadiran UKM hanya bersifat. sementara dan akan lenyap dengan sendirinya ketika pendapatan perkapita sudah meningkat. Pendapat ini dibantah oleh suatu aliran pemikiran yang dikenal dengan tesis Flexible Specialization yang muncul pada tahun 1980-an. Tesis ini justru beranggapan bahwa UKM akan semakin penting di dalam proses pembangunan ekonomi. Di beberapa negara di Eropa Barat seperti Jerman, Itali, dan negara-negara Skandinavia terbukti bahwa jumlah UKM sangat banyak dan berkembang pesat (Tambunan 2001). Terlepas dari itu tampaknya inilah yang menjadi alasan mengapa para perencana ekonomi di masa orde baru cenderung berpihak pada usaha besar.

Memang pada masa awal orde baru ada doktrin yang diyakini oleh para teknokrat tentang efek menetes ke bawah (tricle down effect). Pilihan ini membawa konsekwensi memberi keistimewaan pada pengusaha kuat karena mereka dianggap berperan sebagai ujung tombak pertumbuhan, sehingga perlu mendapat perlindungan total. Pada saat ini muncul konglomerasi yang bukanlah hasil dari suatu proses alamiah, melainkan hasil rekayasa yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah orde baru (Basri 2002).

Meskipun demikian masih banyak masalah yang menjadi kendala perkembangan UKM. Masalah tersebut bisa datang dari dalam dunia usaha itu sendiri tapi bisa datang dari luar. Misalnya, dari segi sumberdaya manusia UKM masih tergolong rendah. Sebagian besar para pengusaha di sektor ini berpendidikan SD, sedangkan yang berpendidikan SLA ke atas tidak lebih dari satu per sepuluhnya. Hal ini barangkali bisa dipakai sebagai penjelasan mengapa UKM selalu diidentikkan dengan ekonomi masyarakat bawah. Rendahnya tingkat pendidikan para pengusaha kecil ini menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya.

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sehingga ada banyak peluang usaha baru. Namun demikian, sebagai akibat dari kelemahan UKM sendiri, mereka belum dapat memanfaatkan berbagai peluang usaha tersebut secara optimal dan tidak dapat berkembang secepat perkembangan usaha besar. Tantangan sangat besar ke depan bagi dunia usaha khususnya usaha kecil adalah globalisasi yang ditandai dengan persaingan ketat dibidang perdagangan dan investasi. Oleh karena itu daya saing usaha nasional harus lebih ditingkatkan. Terlebih lagi untuk menjadikan UKM berkembang dengan baik, tumbuh kokoh, dan mandiri, berbagai upaya harus dilakukan.

A. Batasan Usaha kecil, Usaha Mikro, dan Usaha Menengah

Dari berbagai literatur pembedaan berbagai kategori usaha didasarkan pada aset, jumlah pekerja, dan omset. Masing masing lembaga mebuat kriteria berbeda disesuaikan dengan kepentingan mereka. Paling tidak ada 5 sumber yang dapat dipakai sebagai acuan, yaitu, UU. No 9095 Tentang Usaha Kecil, BPS, Menteri Negara Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, dan Bank Dunia. UU No. 9/1995 hanya memberi defenisi untuk usaha kecil saja dan mengabaikan usaha mikro dan usaha menengah. Barangkali yang merancang undang undang pada waktu itu membuat klasifikasi sederhana saja dengan mengelompokkan dua macam dunia usaha, yaitu, usaha kecil dan usaha besar. Bank Indonesia membuat definisi yang lebih kwalitatif untuk usaha mikro. Kriteria Bank Dunia lebih cocok dipakai di Amerika daripada di Indonesia. Hingga sekarang belum ada kategori baru yang dibuat oleh karena itu kategori yang ada masih berlaku.

Tabel Penjabaran Kategori Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

Lembaga

Usaha Mikro Usaha Kecil

Usaha Menengah

UU. No. 9/95  
  • Aset = Rp. 200 juta di luar tanah dan bangunan
  • Omset = Rp. 1 milyar setahun
 
BPS

Pekerja < 5 orang termasuk tenaga kerja

keluarga

Pekerja 5-9 orang

Pekerja 20-99 orang

Menteri Negara

Koperasi dan UKM

 
  • Aset < Rp. 200 juta di luat tanah dan bangunan
  • Omset < Rp. 1 milyar/tahun
Independen

  • Aset > Rp. 200 juta
  • Omset antara Rp. 1 milyar-Rp. 10 milyar/ tahun
Bank Indonesia

Dijalankan oleh rakyrat miskin atau mendekati miskin, bersifat usaha keluarga, mengguna kan sumber daya lokal, menerapkan teknologi sederhana, dan mudah keluar masuk industri

  • Aset< Rp. 200 juta
  • Omset< Rp. 1 milyar
  •  Untuk kegiatan industri, aset <Rp.5 milyar, untuk lainnya (termasuk jasa) aset<Rp.600 juta di luar tanah dan bangunan
  • Omset < Rp. 3 milyar per tahun
Bank Dunia
  • Pekerja, <10 orang
  • Aset<$ 100 ribu
  • Omset< $. 100 ribu per tahun
  • Pekerja, <50 orang
  • Aset<$ 3 juta
  • Omset< $. 3 juta per tahun
  • Pekerja, <300 orang
  • Aset<$ 15 juta
  • Omset< $. 15 juta per tahun

B. Ciri Umum UKM

Ada beberapa hal yang merupakan ciri UKM dan usaha mikro. Menurut Mintzberg (Husen, 2005) bahwa sektor usaha UKM sebagai organisasi ekonomi/ bisnis mempunyai beberapa karakter seperti,

  1. Struktur organisasi yang sangat sederhana
  2. Mempunyai kekhasan
  3. Tidak mempunyai staf yang berlebihan
  4. Pembagian kerja yang lentur
  5. Memiliki hierarki manajemen yang sederhana
  6. Tidak terlalu formal
  7. Proses perencanaan sederhana
  8. Jarang mengadakan pelatihan untuk karyawan
  9. Jumlah karyawannya sedikit
  10. Tidak ada pembedaan aset pribadi dan aset perusahaan
  11. Sistem akuntansi kurang baik (bahkan biasanya tidak punya).

Sedangkan menurut Prawirokusumo (1999), jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, UKM secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut :

  1. Fleksibel, dalam arti jika menghadapi hambatan dalam menjalankan usaha akan mudah berpindah ke usaha lain.
  2. Dari sisi permodalan, tidak selalu tergantung pada modal dari luar, UKM bisa berkembang dengan kekuatan modal sendiri.
  3. Dari sisi pinjaman (terutama pengusaha kecil sektor tertentu seperti pedagang) sanggup mengembalikan pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi.
  4. UKM tersebar di seluruh Indonesia dengan kegiatan usaha di berbagai sektor, merupakan sarana distributor barang dan jasa dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat.

Dari penjabaran di atas UKM merupakan suatu unit organisasi yang sederhana. Karena lingkup usahanya terbatas maka UKM tidak mengunakan tenaga kerja secara berlebihan. Tenaga yang ada sering dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini bisa dilihat bahwa tenaga di UKM dapat mengerjakan beberapa jenis pekerjaan yang berlainan. Dengan demikian mereka dapat menekan biaya tenaga kerja. Biasanya tenaga kerja yang terlibat di UKM bisa bertahan lama karena hubungan yang dikembangkan di sana adalah pola kekeluargaan. Ini menjadi karakteristik UKM di mana hubungan antara pengusaha dan pekerja bersifat tidak formal. Walaupun kelihatan hubungan pengusaha UKM dengan tenaga kerja baik baik saja tidak berarti tidak ada masalah di sana. Sering terjadi konflik tapi langsung dapat terselesaikan dengan sendirinya.

C. Rangkuman

Walaupun sering diabaikan dalam pembuatan kebijakan, UKM telah memainkan peran sebagai basis ekonomi masyarakat luas dibanding usaha besar. Jumlah mereka yang terlibat di sektor UKM sangat besar. Dari sisi kualitas sumber daya manusia mereka yang terlibat di UKM rata rata mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Ini juga sebagai alasan lambatnya perkembangan sektor ini. Untuk pemahaman lebih lanjut UKM dijabarkan berdasarkan kepemilikan aset, jumlah pekerja, dan jumlah omset. Memang dari kategori yang dibuat belum nampak klasifikasi tentang usaha mikro (sektor informal). Secara segi organisasi, bentuk organisasi UKM lebih sederhana, lingkup usahanya terbatas dan mereka menggunakan tenaga kerja yang sedikit. Tidak dikenal spesialisasi tenaga kerja di sektor ini. Setiap pekerja dapat mengerjakan berbagai jenis pekerjaan yang berbeda. Dengan demikian biaya upah dapat ditekan. Dari segi kelanggengan bekerja, biasanya tenaga kerja yang terlibat di UKM bisa bertahan lama karena hubungan dengan pemilik usaha bersifat kekeluargaan dan tidak formal. Konflik yang terjadipun diselesaikan secara informal.

Diklat Teknis LAN

Iklan

About aliwear

Tenaga Edukatif Politeknik Perikanan Negeri Tual

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: