//
you're reading...
Sosial Politik

PERANAN UKM DALAM PEREKONOMIAN DAERAH

Perkembangan ekonomi dunia akan didominasi oleh usaha kecil dan menengah. Daerah yang memiliki jaringan yang kuat pada usaha kecilnya akan berhasil dalam persaingan industri di pasar domestik maupun global. Oleh karena pemerintah daerah sudah seharusnya memberi perhatian karena UKM adalah aset daerah. Pemerintah Daerah sudah mengetahui sejak awal peran UKM dalam perekonomian daerah masing-masing. Tantangan yang dihadapi setiap daerah adalah penyiapan lapangan kerja karena pertambahan angkatan kerja yang begitu pesat. Hal ini bisa dilihat dari tingkat penganguran yang cukup tinggi di hampir semua daerah. Peranan UKM dirasakan begitu penting karena sektor ini tidak hanya sebagai sumber mata pencarian, tetapi juga menyediakan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat dengan tingkat pengetahuan dan keterampilannya yang rendah. Sektor ini sangat terbuka kepada siapa saja maka jangan heran jika jumlahnya sangat banyak dan sangat bervariasi.

UKM dasarnya dapat melakukan transaksi dengan pelaku ekonomi dari mana saja, baik sesama UKM, usaha besar, dan dapat menggalang kerjasama internasional. UKM sangat berperan memenuhi sebagian besar kebutuhan hidup masyarakat. Pada saat yang sama UKM memberi kontribusi terhadap ekspor suatu negara. Dalam hal ini UKM berperan sebagai distributor sekaligus pangsa bagi berbagai produk yang dihasilkan usaha besar. Untuk produk konsumsi tertentu seperti mie instan dan kosmetik, UKM adalah pasar utama yang mencapai pangsa 91 persen (Yustika 2005) UKM memberi kontribusi pada PDRB melalui ekspor produknya baik ke luar negeri maupun perdagangan antar pulau. Memang studi dalam aras regional hampir tidak ada namun dari pengalaman beberapa negara kita mempelajari bahwa sumbangan UKM terhadap pendapatan nasional cukup besar. Sebagai gambaran kontribusi UKM terhadap PDB pada tahun 1994, di Australia sebesar 39,6%, Kanada 59,24%, Jepang 79,2%, dan Amerika 53,67%. Demikian juga dalam penyerapan tenaga kerja; peranan UKM di Australia sebesar 95,0%, Kanada 99,8%, Jepang 99,1%, dan Amerika 99,72% (Prawirokusumo 1999).

Gambaran yang sama juga cukup positif untuk Indonesia. Data hasil studi BPS bekerja sama dengan Departemen Koperasi dan UKM (1996) memberikan gambaran bahwa peranan UKM terhadap PDB di Indonesia tidak terlalu rendah, yaitu sebesar 38,9% di luar Migas. Bahkan gambaran yang lebih menggembirakan yaitu kemampuan UKM menyerap tenaga kerja. Peranan UKM dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia mencapai angka lebih dari 88 %. (Prawirokusumo 1999). Dari gambaran tersebut dapat memberi kesan bahwa hal yang sama berlaku pula dalam aras regional. Gambaran yang sama tentang kondisi UKM di Indonesia juga dipaparkan oleh Husen (2005). Menurut Husen, ada sekitar 40 juta pelaku usaha di Indonesia yang terdiri dari 39 juta pelaku usaha mikro, 640 ribu pelaku unit usaha kecil, 70 ribu pelaku usaha menengah dan 11 ribu pelaku usaha besar. Di antara usaha mikro tersebut, 93 persen di antaranya merupakan usaha tani dan usaha lain yang terkait dengan pertanian, termasuk petani penyekap, penyewa, dan petani gurem. Dengan demikian jelas bahwa mikro merupakan pelaku utama usaha dominan di Indonesia dan usaha mikro pertanian merupakan porsi terbesar.

Seperti telah diungkapkan di atas UKM membuka kesempatan kerja sehingga membantu daerah bersangkutan mengatasi pengangguran. Pengalaman Indonesia selama ini menunjukkan bahwa UKM dan usaha mikro menyediakan 97 persen kesempatan kerja. Dari keseluruhan kesempatan kerja yang disediakan usaha mikro, sektor distribusi barang (baca pedagang) sekitar 70 persen dan sisanya bergerak di sektor yang lain. Mereka yang mempunyai 2 atau lebih kegiatan usaha (distribusi barang dan usaha lain) sekitar 65 persen. Usaha lain yang sering digeluti adalah produksi barang dan jasa dalam aras rumah tangga.

UKM menjadi dewa penolong suatu daerah pada saat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran. Ketika terjadi masalah pada usaha besar akibat kondisi ekonomi makro, UKM menjadi penyedia kesempatan kerja bagi sebagian besar tenaga kerja yang baru di PHK. Namun ketika kondisi ekonomi membaik dan usaha besar kembali tumbuh, mereka tidak mudah menyerap pekerja di sektor UKM. Hambatan struktural berupa berbagai persyaratan seperti keterampilan khusus, pendidikan, dan sebagainya, sering menjadi faktor penyebab utama. Di sisi lain mobilitas tenaga kerja di antara UKM sendiri sangat terbuka. Fenomena-fenomena di atas menggambarkan UKM sesungguhnya memiliki sebuah sistem ekonomi tersendiri, yang sangat tahan terhadap dinamika perubahan ekonomi nasional. Kemampuan itulah yang oleh penulis disebut sebagai sistem kemandirian ekonomi. (Yustika 2005).

A. Masalah UKM

Masalah yang membuntuti UKM cukup beragam. Secara umum UKM memiliki kedudukan yang sangat potensial dalam perekonomian nasional, namun dalam kenyataan masih banyak masalah yang menghadang dalam pengembangannya. Dalam hal ini, diantaranya adalah (a) kelemahan akses dan perluasan pangsa pasar, (b) kelemahan akses dalam pemupukan modal, (c) kelemahan akses pada informasi dan teknologi, (d) kelemahan dalam organisasi dan manajemen, serta (e) kelemahan dalam pembentukan jaringan usaha dan kemitraan. Kesemuanya ini bersumber dari kelemahai sumber daya manusia (SDM) yang berdampak pada rendahnya kualitas produk dan jasa sehingga kurang memiliki daya saing, baik dalam pasar lokal maupui nasional dan internasional (Prawirokusumo 1999). Selain itu Husen (2005) mengutip Hafsah melihat permasalahan internal yang dihadapi usaha mikro, kecil, dan menengah meliputi (a) rendahnya profesionalisme tenaga pengelola usaha; (b) keterbatasan permodalan dan kurangnya akses terhadap perbankan dan pasar; dan (c) kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang. Sedangkan permasalahan eksternal yakni: (a) iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil; (b) kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan; (c) kurangnya dukungan; dan (d) masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah daerah perlu memahami persoalan yang dihadapi UKM. Dari berbagai permasalahan di atas tidak semuanya hadir secara bersamaan di setiap wilayah. Permasalahan yang dihadapi setiap wilayah berbeda. Mungkin kelompok UKM di wilayah tertentu mengalami keterbatasan modal, tapi di lain tempat mereka mengalami masalah dalam teknik produksi, pemasaran, manajemen, dan teknologi. Pemerintah daerah dalam hal ini harus mampu membuat analisis sehingga memberikan program pembinaan dan program pemberdayaan yang tepat sasaran. Masalah yang diungkapkan tadi berkaitan dengan masalah internal, namun ada juga masalah yang datang dari luar. Masalah yang dimaksud seperti, proses perizinan yang lambat, pungutan yang berlebihan, keamanan, dan masalah inflasi yang disebabkan oleh gejolak ekonomi makro.

Beberapa hasil penelitian beberapa ahli yang dirangkum oleh Husen menyebutkan bahwa faktor penyebab kegagalan sektor usaha kecil untuk berkembang di antaranya: (1) lemahnya kemampuan dalam pengambilan keputusan (poor decision making ability); (2) ketidakmampuan di dalam manajemen (management incompetence); (3) kurang berpengalaman (lack of experience); dan (4) lemahnya pengawasan keuangan (poor financial control). Penelitian lain menyatakan bahwa kegagalan yang dialami usaha kecil disebabkan oleh (i) kemerosotan posisi modal kerja (deterioration of working capital); (ii) penurunan volume penjualan (declining sales); (iii) penurunan laba atau keuntungan (declining prof its); dan (iv) meningkatnya utang (increasing debt). Sementara itu, ada juga penyebab kegagalan usaha kecil antara lain rendahnya volume penjualan UKM, biaya operasi yang tinggi, kesulitan penerimaan, dan investasi di aset yang berlebihan.

Masalah lain ialah penguasaan aset produktif formal yang timpang antar pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil. Sekitar 65 persen aset produktif formal dikuasai oleh 1 persen pelaku usaha besar. Ini pula yang menjadi sebab mengapa kontribusi nilai produk (GDP) kegiatan ekonomi rakyat hanya 32 persen (Husen 2005).

B. Ketahanan UKM

Salah satu pujian terhadap UKM dan usaha mikro adalah ketahanan mereka terhadap gejolak ekonomi sejak tahun 1998. UKM telah membuktikan daya survival yang tinggi dan mampu bertahan hidup di tengah berbagai kesulitan dan keterbatasan. Dalam hal ini dengan caranya sendiri UMK dan usaha mikro mampu mengatasi berbagai masalah secara lebih dinamis dan responsif dalam menghadapi perkembangan pasar. Ada penulis yang berpendapat bahwa ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan secara swadaya mengelola sumber daya yang dikuasainya dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya (Yustika 2005). Berdasarkan pemahaman di atas, yang dimaksud dengan UKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat (banyak) dengan skala kecil, dan bukan kegiatan ekonomi skala besar yang dikuasai segelintir orang

Alasan lain mengapa UKM tidak begitu terpengaruh krisis ekonomi dibanding usaha besar, dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Basri (2002. Basri mengemukakan 4 alasan. Pertama, sebagian besar produk usaha kecil adalah barang-barang konsumsi (consumer goods), yang tidak tahan lama. Ciri kelompok barang seperti ini adalah perubahan permintaan terhadap perubahan pendapatan (income elasticity of demand) yang relatif rendah. Menurut Basri, seandainya terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, permintaan atas kelompok barang ini tidak akan meningkat banyak; sebaliknya, jika pendapatan masyarakat merosot—sebagai akibat dari krisis sebagaimana yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini—maka permintaan tidak akan banyak berkurang.

Alasan kedua, menurut Basri lebih lanjut, mayoritas usaha kecil lebih mengandalkan pada sumber pembiayaan non-perbankan dalam aspek pendanaan usaha. Basri mensinyalir bahwa akses usaha kecil pada fasilitas perbankan sangat terbatas sehingga mereka tidak terpengaruh sama seklai ketika sektor perbankan terpuruk.

Alasan ketiga yang dikemukakan Basri bahwa pada umumnya usaha kecil melakukan spesialisasi produksi yang ketat, mereka hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja karena modal mereka terbatas. Mereka yang terlibat dalam UKM menghadapi struktur pasar yang mengarah pada persaingan sempurna (banyak produsen dan banyak konsumen), tingkat persaingan sangatlah ketat.

Memang ada yang keluara namun menurut Basri banyak juga yang masuk sebagai pemain baru sehingga secara umum tidak terjadi penurunan jumlah pelaku yang berarti. Spesialisasi dan struktur pasar persaingan sempurna inilah yang membuat usaha kecil cenderung lebih fleksibel dalam memilih dan berganti jenis usaha, apalagi mengingat bahwa usaha kecil tidak membutuhkan kecanggihan teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi.

Alasan keempat, terbentuknya usaha-usaha kecil, terutama di sektor informal, sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Banyaknya unit usaha baru di sektor informal ini pada akhirnya membuat tidak terjadinya penurunan jumlah UKM, bahkan sangat mungkin mengalami peningkatan (Basri 2002).

C. Pembiayaan UKM

Pengalaman menunjukkan bahwa UKM secara keseluruhan sedikit sekali mengandalkan sektor perbankan sebagai sumber pembiayaan. Hal ini karena UKM selalu diragukan kemampuannya mengembalikan kredit. Tentu keraguan ini dari sisi perbankan sangat masuk akal. Lembaga perbankan selalu berkeinginan agar dana yang mereka kucurkan aman. Sedang mereka yang terjun ke sektor UKM adalah kelompok sosial bawah yang kadang tidak mempunyai aset sebagai jaminan atau collateral. Bila pun para pelaku UKM mempunyai jaminan belum tentu mereka akan mulus menerima kredit karena masih ada keraguan terhadap kelangsungan usaha mereka. Inilah menjadi alasan mengapa UKM tidak terlalu mengandalkan lembaga keuangan formal dalam usaha mereka.

Studi yang dilakukan oleh lembaga PSP-IPB menunjukkan bahwa sampai tahun 1998 alokasi kredit perbankan ke kegiatan usaha mikro dan kecil perdesaan menjadi kurang dari 10 persen dari total kredit yang disalurkan per tahun antara tahun 1998 – 2001. Proporsi tersebut hampir tidak berubah tidak berubah walaupun rata-rata rupiah yang disalurkan relatif lebih rendah. Padahal dalam periode yang sama (1998 -2001) telah terjadi peningkatan peredaran uang di perdesaan dan kegiatan UKM rata-rata mencapai 17 persen per tahun. Hal tersebut menurut Husein, diduga terkait dengan penambahan anggaran belanja pemerintah setelah otonomi daerah, adanya arus dana dari kota ke desa setelah banyak terjadi PHK, adanya peningkatan dana dari luar negeri yang nilainya dalam rupiah meningkat akibat devaluasi, dan berkurangnya capital out-flow dari desa akibat kurang berfungsinya sektor perbankan yang selama ini masih bersifat branch banking system (Husen 2005).

Temuan yang sama juga diungkapkan Prawirokusumo. Pada posisi Mei 1998, dari Rp. 563,4 triliun yang disalurkan perbankan, yang disalurkan kepada koperasi dan UKM hanya Rp50,l triliun atau 9,5%. Rendahnya penyaluran kredit ini mencerminkan rendahnya tingkat aksesibilitas UKM pada sumber-sumber pendanaan. Selain dalam akses pada sumber pendanaan, keberpihakan pemerintah selama ini lebih kepada usaha besar (konglomerat) dengan harapan akan terjadi trickle down effect. Justru sebaliknya, yang terjadi adalah tingkat kesenjangan semakin tinggi.

Di samping itu, pada era Orde Baru yang menganut sistem ekonomi konglomerasi (SEK) telah terjadi pemusatan aset ekonomi produktif pada segelintir orang; terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN); adanya praktik-praktik bisnis yang mengarah ke monopoli dan oligopoli, yang merugikan UKM serta rakyat banyak. Ekonomi yang kurang mengakar karena mengandalkan pinjaman luar negeri. Akibatnya selain kesenjangan antar-wilayah, antar-pelaku, dan antar-sektor semakin tinggi. Selain itu dari kemandirian UKM sangat rendah. Tingkat kemiskinan pun semakin parah, menun BPS (1998) jumlah penduduk miskin sudah mencapai 79,4 juta atau hampi 40% dari jumlah penduduk yang ada (Prawirokusumo 1999).

Lebih lanjut masyarakat lapisan bawah (pada umumnya) nyaris tidak tersentuh (underserved) dengan kredit perbankan. Mereka dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal sehingga menyebabkan laju perkembangan ekonominya terhambat pada tingkat subsistensi saja. Kelompok masyarakat ini dinilai tidak layak oleh bank (not bankable), karena tidak memiliki agunan, serta diasumsikan kemam-puan mengembalikan pinjamannya rendah, kebiasaan menabung yang rendah, dan mahalnya biaya transaksi. Akibat asumsi tersebut, aksesibilitas dari pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal sangat rendah sehingga kebanyakan mereka mengandalkan modal sendiri. (Yustika 2005)

Jelas di sini bahwa pembiayaan menggunakan fasilitas perbankan konvensional sulit dilakukan, atau tidak dapat dimanfaatkan UKM yang sebagian besar termasuk dalam kelompok masyarakat miskin. Kalaupun dipaksakan untuk dapat dimanfaatkan masyarakat miskin, besar kemungkinan pinjaman bank tersebut tidak dikembalikan. Ada tiga faktor yang membatasi hubungan UKM dengan  perbankan konvensional, yaitu masalah agunan, formalitas, dan keluwesan.

Menurut Sumodiningrat, keengganan pihak perbankan komersial menyalurkan kredit kepada usaha kecil karena anggapan kelompok atau individu yang mempunyai predikat sebagai masyarakat miskin sangatlah tidak bankable (Sumohadiningrat 2003). Hal itu karena pihak perbankan memandang pelayanan terhadap masyarakat miskin hanya mendatangkan biaya transaksi tinggi dan penuh dengan risiko. Tingginya biaya disebabkan skala kredit yang mereka butuhkan terlalu kecil untuk bank komersial, kemudian tidak mampu memberikan agunan, ditambah lagi dengan pendapatan yang menjadi jaminan pengembalian juga rendah, dan kenyataan bahwa jarak lembaga keuangan dengan mereka demikian jauh. Di luar itu, bagi UKM sendiri, bukan hanya ketiadaan agunan yang menyebabkan mereka sulit memperoleh layanan perbankan, tetapi juga aspek legal formal dari itu sendiri. Belum lagi masalah keluwesan yang menjadi ciri sekaligus kekuatan UKM yang sulit diikuti oleh fleksibilitas fasilitas lembaga keuangan konvensional.

Para pelaku UKM walaupun tidak mempunyai akses ke sektor perbankan mereka masih bisa mengandalkan sumber lain yaitu kredit informal. Sekitar lebih dari 90% pengusaha mikro (industri kecil rumah tangga) mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, bila mereka meminjam dana untuk modal, lebih dari 70% mengandalkan rentenir dengan tingkat bunga yang tinggi. Hal ini tentu berbeda dengan pengusaha besar yang pinjam dari bank dengan tingkat bunga yang normal. Walaupun demikian UKM masih tetap survive (Husen 2005).

Setelah krisis ekonomi perhatian kepada UKM semakin besar. Ini tentu hikmah tersendiri bagi UKM karena tanpa krisis mungkin nasib mereka tetap sama karena pemerintah lebih memberi pehatian pada sektor usaha besar. Argumentasi tersebut didukung pula dengan terjadinya peningkatan peran lembaga keuangan mikro di perdesaan. Antara tahun 1998-2001, beberapa lembaga keuangan mikro (LKM) non-bank (juga non-BPR) rata-rata telah berhasil meningkatkan nilai kegiatannya hingga 31% per tahun (Husen 2005). Hal itu disebabkan oleh LKM yang umumnya lebih mampu memenuhi karakter layanan yang dibutuhkan masyarakat perdesaan. Kondisi pasar finansial seperti itu, ketika arus uang keluar dari UKM lebih besar dari pada arus masuknya, terjadi karena adanya set-up struktural dan institusional yang seolah memang dirancang untuk itu.

D. Rangkuman

Tantangan yang dihadapi setiap daerah adalah penyiapan lapangan kerja sebagai akibat pertambahan angkatan kerja yang begitu pesat. Hal ini bisa dilihat dari tingkat penganguran yang cukup tinggi di hampir semua daerah. Peranan UKM dirasakan begitu penting karena sektor ini tidak hanya sebagai sumber mata pencarian, tetapi juga menyediakan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat dengan tingkat pengetahuan dan keterampilannya yang rendah. Sektor ini sangat terbuka kepada siapa saja maka jangan heran jika jumlahnya sangat banyak dan sangat bervariasi. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa UKM memberi kontribusi besar terhadap PDRB. Salah satu kelemahan UKM adalah akses ke pasar yang sangat kompetitif. Hal ini karena jumlah UKM sangat banyak melayani pelanggan dari berbagai latar belakang. UKM juga mengalami masalah besar dalam hal pembiayaan. Masalah klasik adalah kurang mendapat respons yang positif dari sektor perbankan.

Diklat Teknis LAN

Iklan

About aliwear

Tenaga Edukatif Politeknik Perikanan Negeri Tual

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: