//
you're reading...
Sosial Politik

STRATEGI PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN

A. Pendahuluan

Hingga saat ini Indonesia masih terus berkutat dengan kemiskinan. Jika dibanding dengan awal kemerdekaan, saat ini Indonesia telah berhasil menekan kemiskinan, namun belum sepenuhnya berhasil menuntaskan kemiskinan. Salah satu masalah besar yang dihadapi berbagai wilayah di Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan ekonomi antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Jangan heran jika tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) juga bervariasi dari satu daerah dengan daerah lain. Ada daerah yang penduduk miskinnya sangat banyak dan ada daerah lain yang penduduk miskinnya sedikit.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk melepaskan negeri ini dari belitan kemiskinan. Ketika pemerintahan orde baru naik ke tampuk kekuasaan para pembuat kebijakan dan perencana pembangunan ekonomi percaya bahwa Indonesia akan bebas dari kemiskinan jika menerapkan strategi pembangunan yang mempunyai efek menetes ke bawah (trickle down effects). Para penganut teori ini percaya bahwa strategi utama pembangunan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi atau dalam retorika pemerintah orde baru yaitu memberbesar kue pembangunan. Mereka percaya jika pertumbuhan telah tercapai maka secara otomatis akan terjadi pemerataan karena proses menetes ke bawah berlangsung secara otomatis.

Pemeritah menggunakan kerangka pikir ini sebagai dasar membuat kebijakan pembangunan pada awal kekuasaan orde baru. Strategi pembangunan ekonomi pemerintahan pada waktu itu lebih terfokus pada mencapai suatu laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat.Diilhami teori modernisasi, pembangunan ekonomi identik dengan proses industrialisasi. Sektor industri dilihat sebagai motor yang akan menggerakkan perekonomian Indonesia pada masa selanjutnya. Pembangunan industri akan mempunyai efek multiplier terhadap sektor lain.

Proses industrialisasi dimulai di beberapa kota di pulau Jawa, terutama Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ini dibuat secara sadar dengan alasan bahwa wilayah ini yang paling siap dari segi infrastruktur. Sebenarnya Jawa Barat dari sisi lokasi diuntungkan dengan kedekatannya dengan ibukota Jakarta. Hampir sebagian besar fasilitas seperti pelabuhan, jalan raya, kereta api, dan telekomunikasi sudah tersedia secara baik di Jakarta sehingga propinsi Jawa Barat dapat langsung memanfaatkannya. Kompleks industri yang dibangun terintegrasi dengan baik dengan kompleks industri di Jakarta (Tambunan 2001).

Pemerintah pada saat itu hanya memusatkan perhatian pada sektor-sektor tertentu yang dianggap potensial dan memiliki kemampuan besar menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Tentu mereka berharap hasil pembangunan nantinya akan menetes dengan sendirinya ke sektor lain di berbagai wilayah Indonesia. Namun setelah waktu berlalu sejak Pelita I (dimulai pada tahun 1969), efek proses mengalir ke bawah yang diharapkan sangat lambat. Memang Indonesia sempat menikmati laju pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, namun ini harus ini harus dibayar dengan tingkat kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin semakin melebar dan semakin besar jumlah orang miskin.

Kesenjangan kaya dan miskin sebenarnya sudah disadari pemerintah sejak awal 1970-an sehingga mulai melakukan perubahan dalam strategi pembangunan dengan sasaran utama pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemerintah tidak lagi hanya memperhatikan sisi pertumbuhan seperti pada masa yang lalu. Berdasarkan wilayah terjadi pergeseran strategi pembangunan.

Konsentrasi pembangunan juga tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar Jawa. Sejak itu perhatian mulai diberikan pada usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan mengembangkan industri-industri yang padat karya dan pengembangan sektor pertanian. Hingga menjelang krisis nilai tukar rupiah pada pertengahan tahun 1997 lalu, sudah cukup banyak program-program yang dilakukan pemerintah dengan tujuan mengurangi jumlah orang miskin dan mengurangi perbedaan pendapatan kelompok kaya dan miskin, seperti inpres desa tertinggal (IDT), pengembangan industri kecil dan rumah tangga, khususnya di daerah pedesaan, transmigrasi, dan masih banyak lagi.

Krisis nilai tukar rupiah muncul dan prestasi pembangunan orde baru yang telah dibangun selama kurang lebih 30 tahun. Krisis ini juga mencoreng wajah pembuat kebijakan ekonomi yang terlalu berorientasi pada mekanisme pasar. Krisis ini akhirnya menciptakan suatu resesi ekonomi yang besar dan dengan sendirinya memperbesar tingkat kemiskinan dan gap distribusi pendapatan di Indonesia. Krisis ekonomi selain menghancurkan perekonomian makro juga menghancurkan ekonomi rumah tangga. Banyak kejadian rumah tangga masuk dalam perangkap kemiskinan kronis (chronic poverty) setelah krisis. Rumah tangga yang awalnya hanya bertahan hidup setelah krisis bertambah buruk kondisi ekonominya. Akibat lanjutan dari krisis ekonomi adalah fragmentasi keluarga dan yang paling menderita dalam hal ini adalah perempuan. Tingkat perceraian meningkat sebagai akibat semakin banyak orang yang stres.

B. Kemiskinan Suatu Definisi

Kemiskinan bisa dilihat dari berbagai aspek tergantung pada tekanan yang ingin diberikan. Secara umum yang ditekankan dalam studi kemiskinan adalah pendapatan per kapita yang rendah, sumber daya manusia yang rendah, pendidikan yang rendah, lahan yang sempit, kurangnya modal, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, kekurangan gizi, dan tingkat investasi yang rendah. Pemahaman konsep kemiskinan ini sangat berguna dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ada definisi yang melihat dari aspek makro saja dengan melihat kemiskinan dari sisi rata rata pendapatan perkapita atau dari aspek rumah tangga yaitu pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) (Sangaji 2005).

Dalam berbagai literatur kemiskinan dipilah menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif dapat dijabarkan sebagai ketidakmampuan seseorang memenuhi standar hidup sesuai dengan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan relatif menggunakan garis kemiskinan (poverty line) sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu wilayah berada di bawah atau di atas garis kemiskinan. Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Kemiskinan relatif dapat diukur dengan melihat proporsi tingkat pendapatan rata-rata per kapita. Sebagai suatu ukuran kemiskinan relatif dapat berbeda dari satu negara dengan negara lain, atau dari satu periode dengan periode lain dalam suatu negara (Tambunan 2001).

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana seseorang berada pada tangga kemiskinan bawah. Mereka yang ada dalam lingkaran kemiskinan absolut tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum atau sekedar untuk bertahan hidup. Ini adalah suatu ukuran tetap (tidak berubah) di dalam bentuk suatu kebutuhan kalori minimum ditambah komponen-komponen non makanan yang juga sangat diperlukan untuk survive. Seseorang masuk dalam klasifikasi miskin secara absolut apabila tingkat pendapatan lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut, atau ketika jumlah pendapatan orang tersebut tidak cukup dipakai memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut. Walaupun kemiskinan absolut sering juga disebut kemiskinan ekstrim, tetapi maksud dari yang terakhir ini bisa bervariasi, tergantung pada interpretasi setempat atau kalkulasi. Berbeda dengan kemiskinan relatif, kemiskinan absolut tidak menggunakan garis kemiskinan sebagai acuan.

Ada penulis yang memperkenalkan konsep kemiskinan kronis (chronic or abject poverty). Mereka yang berada pada situasi kemiskinan kronis tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan terus bergantung pada orang lain. Para pengemis di daerah urban masuk dalam kategori ini (Sachs 2005). Dengan kata lain, kemiskinan kronis dapat dilihat sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, berlangsung untuk jangka waktu yang cukup panjang, dan mereka yang berada dalam situasi ini sulit keluar dari kemiskinan.

Berdasarkan pola waktu kemiskinan dibedakan sebagai: (a) kemiskinan yang turun menurun (persistent povert)y, yaitu kemiskinan yang telah kronis orang tersebut terus berada dalam lilitan kemiskinan, (b) kemiskinan berdasarkan siklus waktu (cyclical poverty), yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; (c) kemiskinan musiman (seasonal poverty), yaitu kemiskinan yang terjadi secara musiman yang sering dijumpai seperti pada kasus nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan (d) kemiskinan yang terjadi secara kebetulan (accident poverty), adalah kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik, dan kekerasan, atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Sangaji 2005). Menurut UNDP orang miskin adalah mereka yang tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai pekerjaan, akibatnya orang orang ini tidak mempunyai pendapatan. Jika pun mereka mempunyai pendapatan, jumlahnya sangat tidak memadai untuk hidup. Oleh karena itu mereka sangat bergantung pada orang lain untuk bisa hidup sehari hari.

Sedangkan wilayah yang mempunyai banyak penduduk miskin disebut wilayah miskin. Wilayah miskin ditandai oleh pendapatan perkapita yang rendah, produktivitas penduduk yang rendah, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kesenjangan yang tinggi antar yang kaya dan yang miskin. Lebih jauh dari itu penduduk miskin mempunyai akses yang minim terhadap fasilitas kesehatan dan bahan makanan yang mereka konsumsi mempunyai kualitas rendah dan dalam jumlah yang sedikit (Garuband).

Kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang tidak mempunyai kapasitas memenuhi kebutuhan dasar untuk mencapai kehidupan yang layak. Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang multi dimensi. Kelangkaan sumber yang dimiliki seseorang hanyalah satu aspek kemiskinan. Kemiskinan meliputi pula ketidak setaraan secara sosial, rasa tidak aman, buta huruf, kondisi kesehatan yang buruk, kesempatan terbatas untuk berkembang, atau tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk pengembangan diri dan tidak ada kesempatan untuk realisasi diri.

Kemiskinan dilihat sebagai cara hidup yang ditandai oleh konsumsi kalori yang rendah, tidak mempunyai akses terhadap fasilitas kesehatan, tingkat kualitas pendidikan yang rendah, tidak mempunyai akses terhadap fasilitas perumahan dan fasilitas sosial lain. Secara umum kemiskinan dapat dilihat dari kekurangan materi, pendidikan dan kesehatan yang rendah, kerentanan orang miskin terhadap berbagai resiko, dan tidak mempunyai kekuatan terhadap terpaan guncangan ekonomi makro.

C. Bagaimana Mengukur Kemiskinan

Pendekatan ekonomi sering mengukur kemiskinan berdasarkan pendapatan rumah tangga yang dapat dilihat dari kepemilikan aset dalam rumah tangga. Sebenarnya yang terpenting di sini bukan nilai aset rumah tangga tapi apakah aset tersebut cukup produktif memberikan hasil kepada pemiliknya. Kita dapat menggambarkan rumah tangga yang miskin dari kurangnya kepemilikan dan penguasaan atas aset rumah tangga. Semakin besar aset yang dimiliki semakin jauh posisi rumah tangga tersebut dari kategori rumah tangga miskin. Rumah tangga yang kaya akan memanfaatkan aset mereka bagi kenaikan pendapatan. Dengan kata lain rumah tangga miskin tidak bisa mengandalkan aset produktif bagi ekonomi rumah tangga.

Beberapa penelitian selama ini menunjukkan anggota rumah tangga merasa miskin jika mereka tidak mempunyai tanah atau modal uang. Untuk masyarakat desa yang sebagian penduduknya adalah petani tanah sangat vital sebagai lahan kehidupan rumah tangga. Sedangkan untuk rumah tangga perkotaan modal uang sangat esensil sebagai modal usaha bagi ekonomi rumah tangga. Ada juga yang melihat bahwa tanah bisa berlimpah tapi jika mereka tidak mempunyai akses ke pasar maka mereka tetap berada dalam belitan kemiskinan. Pajak yang tinggi, kurangnya informasi, kepemimpinan yang lemah, korupsi atau ketidakamanan juga dianggap faktor yang memperpanjang kemiskinan.

Berdasarkan kerangka pikir bertahan hidup (livelihood framework), strategi bertahan hidup rumah tangga tergantung pada akses mereka terhadap aset yang ada seperti, keuangan, modal manusia, modal fisik dan modal sosial. Selain itu tidak kalah pentingnya adalah faktor yang menunjang akses terhadap aset tersebut seperti, hubungan jender atau pasar; dan faktor kontekstual seperti kebijakan makro dan krisis ekonomi. Secara keseluruhan faktor lokal, kedaerahan, nasional dan global sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Bank Dunia memperkenalkan ukuran tingkat kemiskinan dari sisi konsumsi kalori. Sebuah rumah tangga dianggap miskin jika tidak mampu menyediakan kalori sebesar 2100 perhari untuk setiap anggota rumah tangga. Bank Dunia menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi rumah tangga. Selain itu rumah tangga miskin dianggap akan membelanjakan 70 persen pendapatannya untuk makanan, sedang 30 persen dibelanjakan untuk pakaian, kesehatan, pendidikan, dan transportasi (Duong 1999).

Sayogyo memperkenalkan parameter kemiskinan dengan menggunakan konsumsi beras sebagai ukuran. Sebuah rumah tangga dianggap miskin jika konsumsi beras peranggota rumah tangga di bawah 420 kg per tahun untuk daerah perkotaan dan 320 kg untuk daerah pedesaan (Sangaji 2005). Perbedaan ini dibuat dengan asumsi kebutuhan penduduk kota lebih beragam dari penduduk desa. Ukuran Sayogyo sangat cocok untuk mengukur kemiskinan di wilayah yang masyarakatnya memang mengkonsumsi beras sebagai kebutuhan pokok. Ukuran ini sulit dipakai di wilayah yang makanan utama masyarakatnya bukan beras. Misalnya, di wilayah Indonesia bagian Timur sebagian besar penduduk pedesaan mengandalkan jagung atau sagu sebagai makanan pokok. Konsumsi kalori seperti dikeluarkan Bank Dunia lebih cocok sebagai ukuran untuk daerah seperti ini. Ukuran yang dikemukakan Sayogyo ini dapat dikatakan bias Jawa dan bias daerah perkotaan.

Selain itu ada ukuran yang sering digunakan di dalam banyak studi empiris. Pertama, the incidence of poverty yang menggambarkan persentase populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan. Indeksnya disebut the poverty headcount index. Kedua, the depth of poverty yang menggambarkan dalamnya kemiskinan di suatu wilayah yang diukur dengan indeks yang disebut the poverty gap index (PGD). Indeks ini mengestimasi jarak/ perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut.

D. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan sudah banyak dikemukakan para peneliti. Penelitian selama ini menunjukkan ada hubungan positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita semakin besar perbedaan antara kelompok miskin dan kelompok kaya. Dengan kata lain semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin besar jurang kesenjangan antara mereka yang berpendapatan tinggi dan mereka yang berpendapatan rendah. Jantti membuat kesimpulan bahwa semakin besarnya ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara karena pergeseran demografi, perubahan pasar tenaga kerja, dan perubahan kebijakan publik (Jantti 1997).

Perbedaan pendapatan yang besar mencerminkan konsentrasi sebagian besar pendapatan di tangan segelintir orang dan mayoritas sisa penduduk hidup dengan pendapatan yang rendah. Proporsi penduduk kecil menguasai sebagian besar resources. Situasi ini sekaligus menandai tingkat kemiskinan yang meluas di daerah yang bersangkutan sebagai akibat tidak meratanya distribusi pendapatan. Kondisi seperti ini bisa disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang keliru yaitu dengan mengandalkan mekanisme pasar atau disebabkan oleh suatu kondisi struktural yang tidak memungkinkan partisipasi orang lain mendapatkan kue pertumbuhan ekonomi.

Muncul pertanyaan mengapa ada keterkaitan antara pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi? Dalam literatur ekonomi dikenal hipotesis Kuznets yang mengatakan bahwa pada masa awal pembangunan akan terjadi kesenjangan ekonomi yang terus meningkat. Kesenjangan ini akan menurun sesuai dengan perjalanan waktu pembangunan. Jika hipotesis ini dipaparkan dalam bentuk grafik akan diperoleh kurva U terbalik. Hipotesis Kuznets dipakai menjelaskan proses transisi dari kegiatan ekonomi yang berorientasi desa ke kegiatan ekonomi yang berorientasi kota. (Tambunan 2001). Pada awal proses pembangunan, ketimpangan distribusi pendapatan meningkat sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi dan pada akhir proses pembangunan ketimpangan berangsur menurun karena sektor industri di daerah perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian).

Bagaimana mengukur tingkat kesenjangan di suatu daerah. Ukuran yang sering dipakai adalah index Gini atau sering dikenal sebagai index Gini Ratio (Kuncoro 2000). Intinya, semakin tinggi nilai rasio gini maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu negara. Sebaliknya, semakin rendah nilai rasio gini semakin merata distribusi pendapatannya. Ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0,50-0,70; ketidakmeratan sedang berkisar antara 0,36-0,49; dan ketidakmerataan rendah berkisar antara 0,20-0,35. Secara teoritis index Gini Ratio bisa berada pada angka 0 atau 1. Jika 0 berarti terjadi pemerataan yang sempurna, dan sebaliknya jika nilai tersebut 1 maka dapat dimaknai sebagai tingkat ketimpangan sempurna. Dalam kenyataan nilai Gini tidak mungkin mencapai angka ekstrim 0 atau 1. Dengan kata lain belum pernah terjadi bahwa pemerataan berlangsung secara sempurna atau ketimpangan terjadi secara sempurna.

Selama beberapa tahun terakhir di Indonesia, index Gini Ratio daerah perkotaan selalu lebih besar dari daerah pedesaan. Daerah perkotaan selalu menunjukkan index Gini Ratio sebesar sekitar 0,36 dan daerah pedesaan sekitar 0,26 (Tambunan 2001). Berdasarkan kategori di atas, tingkat ketimpangan ekonomi di daerah perkotaan sudah masuk kategori ketimpangan sedang dan untuk daerah pedesaan masih masuk dalam kategori rendah. Angka index tersebut memberi kita gambaran bahwa ketimpangan di daerah perkotaan cenderung lebih besar dibanding daerah pedesaan. Ini berbeda dengan kondisi tahun 1960an tingkat ketimpangan di pedesaan selalu lebih rendah dari daerah perkotaan. Tingkat ketimpangan yang menurun di pedesaan dapat disebabkan beberapa hal.

Pertama, mungkin disebabkan oleh migrasi penduduk dari desa ke kota. Proses industrialisasi pada masa awal orde baru hampir seluruhnya berlangsung di daerah perkotaan. Hal ini berarti kesempatan kerja lebih besar terbuka di daerah perkotaan. Inilah yang mendorong migrasi dari desa ke kota. Proses migrasi ini mengurangi tekanan atas penggunaan sumberdaya yang ada di desa, namun memberi tekanan di daerah perkotaan. Tentu kondisi ini yang membuat tingkat ketimpangan di daerah pedesaan lebih kecil dibanding tingkat ketimpangan di kota.

Kedua, pemerintah membuat banyak program dalam rangka pembangunan desa. Program tersebut dibuat dalam rangka perbaikan ekonomi masyarakat pedesaan. Hal ini akan membuka banyak peluang di sektor non-pertanian di desa, seperti industri manufaktur (kebanyakan dalam skala kecil atau industri rumah tangga), perdagangan, perbengkelan, bangunan, dan jasa lainnya. Diversifikasi ekonomi pedesaan ini tentu menambah jumlah kesempatan kerja di pedesaan dan juga menambah pendapatan petani.

Ketiga, penduduk desa mengadopsi teknologi baru sehingga meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Misalnya, mereka juga menggunakan pupuk baru untuk meningkatkan hasil pertanian. Kenaikan produktivitas tentu dibarengi oleh kenaikan pendapatan masyarakat. Jika hampir seluruh masyarakat pedesaan melakukan ini maka perbedaan pendapatan semakin kecil.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu wilayah memberi kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Ada dua elemen yang perlu diperhatikan di sini adalah komponen pertumbuhan (components of growth) dan elastisitas kemiskinan (poverty elasticity of growth). Analisis komponen pertumbuhan dipakai menaksir pengaruh pendapatan berdasarkan sektor terhadap tingkat kemiskinan. Analisis ini berupaya melihat konsentrasi kemiskinan berdasarkan sektor (Research and Analysis Working Group 2005). Analisis elastisitas kemiskinan dipakai mengkaji seberapa besar tingkat kemiskinan berkurang karena pertumbuhan ekonomi.

Dalam upaya menganalisis komponen pertumbuhan maka perekonomian daerah dipilah berdasarkan sektor. Dari sini kemudian diurut sumbangan masing masing sektor terhadap total PDRB dari yang tinggi sampai yang rendah. Selain itu perlu diurut pula tingkat pertumbuhan masing masing sektor dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Poverty elasticity growth diukur dari pengaruh pertumbuhan terhadap pengentasan kemiskinan. Index ini diukur dari perubahan tingkat pendapatan dibagi tingkat perubahan kemiskinan.

Menurut Tambunan (2001), cara pengukuran lain yang bisa digunakan adalah dengan mengelompokkan seluruh penduduk suatu wilayah menjadi 3 kelompok berdasarkan pendapatan. Kelompok pertama adalah 40 persen penduduk yang berpendapatan rendah, kelompok kedua, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah, dan ketiga, 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi dari jumlah penduduk. Selanjutnya, ketidakmerataan pendapatan dapat diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah. Menurut kriteria Bank Dunia, tingkat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dinyatakan tinggi apabila 40% penduduk dari kelompok berpendapatan rendah menerima lebih kecil dari 12% dari jumlah pendapatan, tingkat ketidakmerataan sedang apabila kelompok tersebut menerima 12% sampai 17% dari jumlah pendapatan, dan tingkat ketidakmerataan rendah apabila kelompok tersebut menerima lebih besar dari 17% dari jumlah pendapatan.

E. Penyebab Kemiskinan

Mencari sebab kemiskinan kita mendapati jawaban yang sangat bervariasi. Hal ini karena masing-masing daerah mempunyai pengalaman tersendiri dengan kemiskinan. Tentu penyebab kemiskinan sangat beragam tergantung pada pengalaman setiap wilayah. Walaupun demikian beberapa literatur berupaya mengiventarisasi beberapa faktor sebagai penyebab. Paling tidak ada dua pendekatan tentang kemiskinan yang berkembang selama ini, yaitu pendekatan kultural dan pendekatan struktural (Reitsma 1991). Pendekatan kultural membebankan kesalahan kemiskinan kepada orang miskin itu sendiri. Mereka yang miskin karena malas atau tidak cakap mengelola ekonomi mereka. Mereka yang menganut pendekatan ini percaya bahwa setiap orang yang bekerja keras dan pandai memanfaatkan peluang tidak mungkin melarat.

Sebaliknya pendekatan struktural sangat percaya bahwa penyebab kemiskinan karena struktur masyarakat yang membatasi seseorang berkembang atau tidak mendapatkan peluang untuk berkembang. Semua orang mempunyai kapasitas untuk berkembang secara ekonomi tapi karena mereka berada pada posisi tangga piramida yang paling bawah sehingga mereka sulit mengembangkan diri. Menurut pendekatan ini sruktur kemasyarakatan yang ada menjadi perisai yang tidak memungkinkan mereka keluar dari kemiskinan. Semua hasil jerih payah mereka tersedot ke atas dan dinikmati para elit yang berkuasa. Oleh karena itu para penganut teori strukturalis lebih mengedepankan perubahan struktur jika ingin memperbaiki nasib kelompok miskin.

Korupsi adalah masalah lain yang disebut mempunyai korelasi positif dengan kemiskinan (Pegg 2003). Pemerintah yang korup biasanya memberikan pelayanan yang berlebihan kepada masyarakat memberi imbalan tambahan. Praktek semacam ini banyak ditemukan di negara berkembang. Praktek semacam ini juga sudah menjadi kebiasaan di Indonesia. Dalam situasi seperti ini masyarakat yang tidak mempunyai uang akan mendapatkan pelayanan yang kurang memadai. Masyarakat idealis yang tidak mau menyogok tentu tidak menikmati pelayanan yang baik. Misalnya, seseorang yang ingin membuka usaha baru dan tidak mau membayar akan sulit mendapat ijin usaha. Kondisi ini menambah tingkat kemiskinan suatu daerah.

Ada juga pendapat bahwa wilayah yang hanya mengandalkan sumberdaya alam ekstraktif sebagai sumber pendapatan cenderung lebih miskin daripada wilayah yang tidak terlalu mengandalkan sumber alam. Dalam beberapa buku teori menyatakan bahwa wilayah yang mempunyai sumber daya alam melimpah akan berpotensi mempunyai pendapatan yang tinggi. Menurut Pegg (2003), wilayah yang mempunyai sektor ekstraktif yang besar akan diuntungkan dalam hal:

  1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal
  2. Meningkatkan penerimaan pemerintah yang dipakai membiayai upaya pengentasan kemiskinan dan membiayai pelayanan publik
  3. Menciptakan lapangan kerja baru
  4. Memfasilitasi transfer teknologi
  5. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang memadai
  6. Memfasilitasi pertumbuhan industri lain sebagai ikutan dari investasi sektor ekstraktif

Wilayah yang kaya akan bahan mineral dapat memanfaatkan hasilnya bagi perbaikan pelayanan publik. Hal ini terjadi karena output sektor ekstraktif akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dialami suatu wilayah tidak hanya menguntungkan segelintir orang saja namun menguntungkan kaum miskin, misalnya, perbaikan fasilitas kesehatan, gizi, dan pendidikan. Selain itu penerimaan pemerintah dari sektor ekstraktif memberi sumbangan tidak langsung bagi penghapusan kemiskinan. Penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak dari perusahan yang bergerak dalam sektor pertambangan dapat dipakai sebagian membiayai proyek pemerintah dalam rangka pengurangan dan penghapusan kemiskinan.

Walaupun demikian masih muncul pertanyaan apakah wilayah yang mempunyai sumber alam melimpah dapat menikmati pendapatan melalui perpajakan? Ada keraguan kemampuan aparat di wilayah tersebut menarik pajak dari perusahan yang melakukan investasi di sektor ekstraktif. Pada umumnya mengolah sektor ekstraktif membutuhkan kemampuan teknologi yang canggih. Negara berkembang sering tidak mempunyai teknologi yang disyaratkan sehingga negara negara ini sangat tergantung pada teknologi luar negeri. Untuk itu maka mereka harus membuka sektor ini bagi pemodal luar negeri (foreign investment).

Dalam upaya mendorong investasi di sektor ini pemerintah terpaksa memberi keistimewaan seperti, keringanan pajak dan penyediaan fasilitas lain. Lembaga donor internasional seperti Bank Dunia justru mendorong agar pemerintah membuat kebijakan mendorong investasi asing. Kebijakan ini sebenarnya buah simalakama bagi daerah. Pendapatan daerah sudah pasti turun karena pajak yang seharusnya diterima ternyata dinikmati investor. Jika mereka tetap bertahan dengan sistem pajak yang ada maka tidak ada investor yang berarti tidak ada pendapatan. Biasanya dalam posisi seperti ini tidak ada pilihan lain bagi pemerintah kecuali menerima persyaratan investor dengan konsekuensi pendapatan yang lebih sedikit.

Situasi ini menjelaskan mengapa wilayah yang terlalu bergantung pada sumber daya alam sebagai sumber pendapatan utama selalu ketinggalan dari wilayah yang mempunyai sumber daya alam terbatas (Pegg 2003). Secara ekonomi dan sosial pertumbuhan wilayah yang mempunyai sumberdaya alam cenderung lebih rendah dari wilayah yang sumber daya alamnya sedikit. Beberapa indikator sosial seperti standar hidup, tingkat kemiskinan, tingkat kematian anak balita, dan tingkat harapan hidup, dan prestasi akademik selalu lebih rendah. Secara Politik wilayah yang mengandalkan sumber mineral menunjukkan tingkat korupsi, otoriterianisme, perang saudara, dan pemerintah yang kurang efektif. Secara umum dampak negatif situasi ini disebut sebagai “resource curse.”

Lebih lanjut eksploitasi sumber mineral mempunyai dampak negatif terhadap komunitas dan ekosistem lingkungan baik secara, ekonomi maupun secara sosial. Proyek pertambangan sering menyebabkan degradasi kualitas udara dan air. Bahkan iklim pun ikut terganggu. Selain itu eksploitasi sumber daya alam mematikan kegiatan ekonomi produktif tanpa memberi peluang kegiatan ekonomi alternatif. Proyek proyek ini menarik migran ke daerah bersangkutan sehingga mendorong penggunaan infrastruktur lokal secara berlebihan. Tentu ini bisa menimbulkan ketegangan antara migran dengan penduduk lokal. Bisa terjadi kehadiran migran dapat membawa penyakit menular (communicable diseases) yang membahayakan penduduk lokal seperti TBC, demam berdarah, dan HIV/AIDS. Penduduk yang paling rentan terhadap berbagai dampak negatif tersebut adalah perempuan dan anak anak.

Lembaga donor Internasional mendorong negara berkembang membuat kebijakan ekonomi yang berorientasi ekspor melalui program penyesuaian struktural (structural adjustment), pinjaman pembangunan sektoral, dan bantuan teknis. Selain itu lembaga donor mendorong deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi sektor ekonomi yang ada sehingga menarik modal asing masuk. Harapan mereka agar program ini dapat meningkatkan pendapatan devisa ekspor yang dapat digunakan membayar hutang negara berkembang. Wilayah yang mampunyai sumber daya alam yang besar akan menjadi sangat penting bagi pemerintah pusat.

Pendekatan ini mendapat kritik dari para ahli dan masyrakat luas. Bantuan dengan syarat seperti ini tidak mendukung pengentasan kemiskinan dan justru mendorong kerusakan lingkungan dan biaya sosial lainnya. Bila pertumbuhan ekonomi rendah maka akan berpengaruh pada pengentasan kemiskinan selanjutnya termasuk memenuhi kebutuhan pokok saja akan menjadi masalah.

Iklan

About aliwear

Tenaga Edukatif Politeknik Perikanan Negeri Tual

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: