//
you're reading...
Sosial Politik

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Kemiskinan adalah masalah yang harus diatasi setiap daerah. Kemiskinan merupakan masalah multi-dimensi, jadi bukan semata mata masalah ekonomi atau masalah pengembangan sumberdaya manusia yang selama ini dipahami. Kemiskinan menyangkut pula hak untuk bersuara, hak untuk memperjuangkan nasib mereka. Jika hak ini tidak ada maka orang miskin sangat rentan terhadap kesewenangan dan korupsi. Ini menyangkut pula kurangnya kebebasan bertindak, kebebasan memilih dan kesempatan (Pegg 2003).

Masalah kemiskinan ini bukan saja menjadi masalah masing masing wilayah tapi sudah menjadi komitmen bersama secara global untuk menghapusnya. Oleh karena itu upaya penghapusan kemiskinan selalu melibatkan lembaga donor internasional. Dalam upaya tersebut Bank Dunia dan lembaga internasional lain mencanagkan Millenium Developmen Goals (MDGs) (Sachs 2005). Ini adalah komitmen politik yang harus tercapai dalam rangka perdamaian global. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui program MDGs ini seperti:

  1. Menghapus kemiskinan ekstrim atau kronis
  2. Memberikan pendidikan dasar bagi semua anak
  3. Menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan
  4. Mengurangi tingkat kematian bayi
  5. Mengurangi tingkat kematian ibu melahirkan
  6. Menghambat penyebaran penyakit menular hiv/aids
  7. Menjamin pelestarian lingkungan
  8. Membangun kerjasama pembangunan secara global

Lembaga internasional sudah mempunyai komitmen agar program MDGs ini sudah terlihat hasilnya pada tahun 2015. Masalah kemiskinan ekstrim sudah harus berakhir pada tahun 2025. Hal ini berarti sebelum 2025 banyak negara sudah keluar dari jebakan kemiskinan. Dalam rangka keberhasilan program ini perlu ada komitmen keuangan dari negara maju membantu lembaga lembaga donor internasional (Sachs 2005).

Dari uraian di atas pemerintah daerah dapat menggalang kerjasama dengan lembaga internasional dalam mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Untuk itu dibutuhkan pejabat pemerintah yang visioner, yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap penghapusan kemiskinan dan bukan pejabat tipe administrator. Sebenanrya dalam era otonomi seperti sekarang pejabat yang visioner yang lebih dibutuhkan daripada pejabat administrator. Pejabat administrator cenderung pasif dan menunggu instruksi dari pejabat di atasnya.

A. Desentralisasi dan Pengentasan Kemiskinan

Pada masa orde baru semua keputusan dipusatkan di Jakarta sehingga tidak memberi ruang bagi aspirasi dari bawah. Dalam upaya penghapusan kemiskinan konsentrasi pengambilan keputusan di Pusat tidak membawa hasil yang maksimal.Ada penduduk yang tidak terlayani dengan baik sehingga tujuan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat tidak tercapai. Pemerintah menyadari pelayanan kepada masyarakat akan sangat efektif jika kewenangan pengambilan keputusan diberikan ke daerah. Oleh karena itu sejak tumbangnya orde baru desentralisasi diberlakukan secara penuh di Indonesia.

Desentralisasi masih merupakan konsep yang belum jelas. Konsep ini terus mengalami perubahan makna dari waktu ke waktu. Konsep densentralisasi awal diperkenalkan pada 1950 ketika pemerintah Kolonial (baca Inggris) mulai mempersiapkan kemerdekaan negara jajahan mereka (Osmani 2005). Ada 5 prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses desentralisasi.

  1. Pemerintahan Lokal secara kelembagaan harus dipisahkan dari pemerintahan Pusat ;
  2. Pemerintahan Lokal harus mempunyai angaran belanja sendiri. Pendapatan pemerintahan Lokal dapat diperoleh dari pajak langsung;
  3. Pemerintah Lokal juga berhak mengangkat pegawai sendiri. Mungkin mulai dengan tenaga honorer;
  4. Pemerintahan Lokal perlu dikontrol oleh parlemen lokal yang dipilih secara demokratis;
  5. Administrasi Pusat, dalam hubungan dengan pemerintah Lokal, harus manarik diri dari urusan eksekutif lokal dan hanya bertindak sebagai penasehat atau pengawas.

Namun dalam kenyataan ke lima prinsip desentralisasi klasik yang dimaksud hampir tidak pernah berjalan di negara berkembang. Kemudian diperkenalkan klasifikasi lain yang membedakan desentralisasi menjadi 4 bentuk didasarkan pada proses pengambilan keputusan:

  1. Dekonsentrasi. Dekonsentrasi merupakan perubahan kelembagaan dimana kewenangan pengambilan keputusan oleh aparat pemerintah pusat digeser ke aparat pemerintah yang berada di daerah. Dalam sistem ini sumber sumber dari pusat ditransfer ke daerah dan wewenang keputusan penggunaan dana diberikan kepada aparat daerah tanpa harus konsultasi kepada pemerintah pusat.
  2. Devolusi. Devolusi yang dimaksud adalah upaya reorganisasi dimana daerah diberi kebebasan kewenangan membuat aturan dan kewenangan fiskal. Pemerintah daerah mempunyai otonomi dan diberi tanggung jawab membuat keputusan penggunaan dana tersebut.
  3. Delegasi. Delegasi adalah transfer kewenangan kepada Badan usaha milik negara atau petugas khusus ditunjuk negara yang berada di luar struktur birokrasi pemerintah. Delegasi wewenang dari pemerintah pusat kepada Badan atau petugas hanya dilakukan untuk tugas atau pekerjaan tertentu saja. Pemerintah pusat yang menetapkan tujuan proyek dan mentransfer sumber keuangan yang tersedia sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama. Pihak yang menerima wewenang bertindak sebagai agen yang memiliki otonomi yang cukup dalam melaksanakan tugasnya.
  4. Privatisasi dan partnership. Privatisasi dan partnership yang dimaksud adalah transfer tanggung jawab publik kepada organisasi volunter atau perusahan swasta. Tujuan privatisasi adalah memobilisir kapasitas dan inisiatif organisasi masyarakat sipil yang bekerja bagi perkembangan sosial dan pembangunan ekonomi. Sumber keuangan ditransfer kepada organisasi atau perusahan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan. Pemerintah biasanya tidak campur tangan dalam perencanaan dan anggaran, namun meminta pertanggungan jawaban penggunaan dana setelah program selesai (expostcontrol).

Dari keempat bentuk desentralisasi di atas, dekonsentrasi kurang memberi ruang bagi transfer kekuasaan kepada masyarakat lokal. Sama halnya dengan delegasi juga kurang memberi peluang bagi transfer kekuasaan, walaupun lembaga yang mendapat delegasi melibatkan masyarakat lokal dalam pembuatan keputusan. Devolusi dan privatisasi atau partnership yang paling memberi kesempatan bagi kepemerintahan lokal berdasarkan partisipasi masyarakat luas. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan prakondisi penting bagi keberhasilan penghapusan kemiskinan dari sisi efisiensi dan kesetaraan. Salah satu alasan adalah pelayanan terhadap masyarakat lokal dapat disesuaikan dengan keinginan masyarakat setempat.

B. Pengentasan Kemiskinan

Di negara mana pun upaya menghapus kemiskinan tidak mungkin dilepaskan pada sektor swasta tapi merupakan tugas utama pemerintah. Namun pemerintah perlu menyadari bahwa pembangunan ekonomi regional merupakan suatu proses jangka panjang dan bukan unutk jangka pendek (The NGO Committe for Social Development 2003). Oleh karena itu ketika pemerintah daerah membuat rencana pembangunan regional yang perlu diperhatikan adalah dimensi keberlangsungan. Untuk itu pemerintah perlu menyadari beberapa hal berikut:

  1. Perlu pemahaman pemerintah bahwa projek pembangunan selalu untuk jangka panjang;
  2. Konsekuensinya perlu ada tanggung jawab jangka panjang untuk manajemen dan pengawasan;
  3. Pemerintah harus menyediakan infrastruktur dan teknologi dasar;
  4. Menjamin stabilitas sosial dengan menciptakan satbilitas politik sehingga tidak terjadi perang dan konflik sosial. Pengentasan kemiskinan tidak mungkin terjadi di daerah yang tidak aman dan penuh konflik;
  5. Mengntegrasi pelayanan sosial dengan struktur ekonomi;
  6. Menghapus korupsi; dan
  7. Melakukan streamline struktur birokrasi.

Tentu 7 poin di atas merupakan syarat penting yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam menghapus kemiskinan. Salah satu poin penting adalah kestabilan sosial dan politik. Program pengentasan kemiskinan tidak mungkin berjalan di wilayah konflik. Poin ke 6 sangat krusial untuk seluruh negara berkembang.

Korupsi di daerah akan menghambat proses pengentasan kemiskinan. Dalam kasus tertentu penguasa sendiri dapat menjadi penyebab kemiskinan. Penguasa lokal sering mengeksploitir masyarakatnya dalam bentuk korupsi kecil-kecilan. Kaum penguasa daerah seolah olah merasa mempunyai keistimewaan menerima upeti dari masyarkat. Masyarakat sering di minta uang untuk pelayanan yang seharusnya mereka terima secara cuma-cuma. Bagi kelompok masyarakat kaya membayar pungutan liar mungkin tidak terlalu memberatkan namun tidak demikian untuk masyarakat miskin. Pengeluaran untuk pungli terlalu memberatkan bagi ekonomi rumah tangga (Bhagwandin 1993).

Selain itu ada faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam seperti, pelibatan masyarakat lokal dan pemberdayaan perempuan. Pelibatan masyarakat lokal bisa dilakukan dalam hal rancangan strategi pengentasan kemiskinan di wilayah bersangkutan. Hal ini bisa dilakukan dengan metode Delphi. Khusus tentang pemberdayaan perempuan tidak dapat diragukan lagi. Perempuan yang paling banyak bersentuhan dengan kesejahteraan rumah tangga.

Dalam upaya menghapus kemiskinan ada beberapa masalah yang sering dihadapi pemerintah di negara berkembang yaitu, konsep, konten, koordinasi, korupsi, dan kontinuitas (Garuba nd). Masing masing akan dibahas lebih rinci. Walaupun yang diungkapkan ini masalah yang banyak dialami di negara berkembang di asia Selatan dan Afrika, namun tidak berarti tidak terjadi di Indonesia.

  1. Masalah konsep. Pemahaman konsep kemiskinan oleh pemerintah daerah turut pula berpengaruh pada strategi pengentasan kemiskinan. Sering pemerintah tidak bersungguh sungguh ingin menghapus kemiskinan tapi dipakai sebagai komoditas politik untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Misalnya, dalam hal kelangkaan pupuk misalnya, pemerintah membuat kebijakan pengadaan pupuk agar partai yang berkuasa semakin populer dan mendapat suara banyak dalam pemilu.
  2. Masalah konten. Kelemahan pengentasan kemiskinan bisa disebabkan oleh konten yang kurang. Misalnya, pengentasan kemiskinan sering bersifat topdown dan kurang melibatkan aspirasi masyarakat bawah. Pemerintah daerah tidak mempunyai pengetahuan tentang kondisi lokal sehingga upaya pengentasan kemiskinan lebih banyak mengandalkan buku buku teks umum yang tidak bersentuhan dengan realita kemiskinan masyarakat setempat.
  3. Masalah koordinasi. Masalah yang sering muncul di lapangan adalah terlalu banyak lembaga yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan. Sering program kerja satu lembaga tumpang tindih dengan lembaga lain atau malah bertentangan. Hal semacam ini terjadi karena koordinasi antar lembaga sangat lemah.
  4. Masalah korupsi. Banyak pengalaman menunjukkan program pengentasan kemiskinan tidak berjalan dengan baik karena ada bagian dana yang hilang. Korupsi menyebabkan pemberdayaan masyarakat miskin tidak mencapai tingkat kualitas seperti yang diharapkan. Korupsi tidak selamanya tidak dalam bentuk uang. Bisa terjadi bahwa sasaran pemberdayaan yang seharusnya untuk orang miskin ternyata dinikmati orang kaya di suatu wilayah karena kelompok ini mempunyai pengaruh politik yang lebih kuat. Kita sering mendengar pemberian dana yang seharusnya untuk masyarakat miskin diterima mereka yang mampu. Akibatnya masyrakat miskin tetap bergelut dalam kemiskinan.
  5. Masalah kontinuitas. Dalam hal pengentasan kemiskinan sering terjadi pergantian rezim tidak mendukung kebijakan sebelumnya. Hal ini terjadi karena ada kesombongan kekuasaan seorang kepala daerah tidak ingin hidup dalam bayangan kepala daerah sebelumnya. Dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan setiap program hanya bertahan terbatas pada masa kekuasaan seorang kepala daerah. Kondisi seperti ini tidak menguntungkan masyarakat miskin karena program pemberdayaan bisa berhenti setelah masa kekuasaan seorang pejabat berakhir.

C. Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan

Sebagian besar masyarakat miskin tinggal di daerah pedesaan. Jangan heran berbagai program dilakukan di daerah pedesaan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. Untuk itu peranan pemerintah sebagai motor pembangunan semakin penting. Hal ini karena swasta hampir tidak tertarik melakukan investasi di desa.Oleh karena itu investasi pemerintah di daerah pedesaan sangat perlu (The NGO Committe for Social Development 2003). Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah ketika mau melakukan investasi di desa.

  1. Fokus pada pembangunan pedesaan yang terintegrasi dengan baik seperti, infrastruktur fisik, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, akses pasar, dan irigasi;
  2. Penataan kembali kepemilikan tanah jika memang dibutuhkan, terutama untuk tanah tanah yang belum memiliki hak milik;
  3. Pengembangan lapangan kerja di pedesaan agar tidak terjadi perpindahan orang ke kota;
  4. Menyiapkan ahli dan teknisi di sektor pertanian untuk menolong penduduk desa;
  5. Membantu mengembangkan sistem pemasaran untuk usaha kecil pedesaan;
  6. Mengembangkan teknologi tepat guna yang sederhana ;
  7. Membiayai proyek penelitian tentang teknik pertanian dan penelitian air.

Beberapa aktivitas yang menyangkut masyarakat pedesaan dapat pula dibiarkan pada pasar. Namun perlu diakui ada kegagalan pasar yang berakibat buruk pada masyarakat pedesaan sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan aturan atau tindakan pemerintah sehingga potensi konflik dapat dihindari. Misalnya, masalah pemilikan bersama dapat mencuat menjadi konflik jika ada kelompok dalam masyarakat merasa dirugikan. Tentu pemerintah perlu memperhatikan pula pelayanan publik dan pelayanan sosial dan pengadaan infrastruktur fisik lain. Kualitas pelayanan pemerintah di daerah pedesaan sering kurang memadai karena pemerintah lebih sering memberi perhatian pada masalah di Pusat atau di Kabupaten, biasanya di daerah perkotaan.

Di daerah pedesaan pendidikan rata-rata penduduk cukup rendah. Banyak anak yang putus sekolah dan menjadi petani atau menjadi pengangguran di desa. Untuk itu pemerintah perlu memperhatikan pendidikan orang dewasa sebagai alternatif pendidikan resmi. Pendidikan orang dewasa berperan dalam pengentasan kemiskinan. Sebagai agen perubahan pendidikan memainkan peranan terjadinya

transformasi berpikir dan pemberdayaan terhadap individu dan masyarakat. Pendidikan merupakan syarat mutlak pembangunan. Pendidikan orang dewasa memberi pengalaman belajar kepada orang dewasa di luar sistem sekolah resmi. Pendidikan semacam ini mempersiapkan orang dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Pendidikan orang dewasa tidak hanya terbatas pada upaya memdapatkan skill baru tapi meliputi juga upgrading dan perbaikan kerampilan (Garuba nd). Pemerintah daerah perlu memperhatikan pendidikan orang dewasa yaitu dengan:

  1. Memberi perhatian khusus bagi pendidikan di daerah;
  2. Menyediakan anggaran subsidi pendidikan;
  3. Memberi perhatian yang khusus pada tingkat melek huruf orang dewasa;
  4. Memberi pelatihan tentang hak sipil dan politik bagi masyaakat desa;
  5. Memberi informasi yang memadai kepada masyarakat luas; misalnya, tentang jenis bibit baru.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan pemerintah daerah perlu memperhatikan sektor ekonomi andalan. Investasi di beberapa sektor ekonomi secara otomatis akan menciptakan lapangan kerja. Jika semakin banyak orang yang terserap ke dalam pasar tenaga kerja maka sudah pasti kemiskinan semakin berkurang. Oleh karena itu pemerintah daerah harus membuat kebijakan yang tepat untuk mendorong pemilik modal melakukan investasi.

Pemerintah daerah sebagai pembuat Undang-undang dan peraturan mampu mendorong iklim investasi di daerah. Para investor selalu menginginkan kepastian hukum. Salah satu kelemahan pemerintah daerah adalah pembuatan peraturan daerah yang mendorong investasi. Kapasitas di daerah sangat rendah untuk itu. Oleh karena itu pemerintah perlu kerjasama dengan pihak lain untuk peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan penataan kembali organisasi pemerintahan. Biasanya ada lembaga donor yang mau memberikan bantuan keuangan dalam rangka meningkatkan kapasitas lokal (Pegg 2003).

Salah satu sektor andalan yang membantu penghapusan kemiskinan adalah usaha kecil menengah (UKM). Sektor ini sudah mendapat pengakuan dalam krisis ekonomi yang lalu. Suatu masalah yang sering muncul dengan UKM adalah marketing produk mereka. Pemerintah perlu membangun kerja sama dengan lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka mempromosikan produk industri kecil menengah. Pengembangan industri kecil menengah akan turut mendukung pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang.

Pemerintah bisa juga bisa bekerja sama dengan organisasi sukarela nonpemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di pedesaan. Dalam beberapa hal organisasi sukarela dan organisasi kemasyarakatan dapat mengatasi masalah yang muncul dalam masyarakat namun masih ada batas bagi organisasi semacam ini bisa bekerja efektif. Masalah yang dihadapi adalah tidaknya aturan legal yang mengikat dan mempunyai kekuatan memaksa. Keputusan yang dibuat bisa saja dilanggar tanpa sanksi hukum yang jelas. Tentu kondisi ini menyebabkan sulit dibuat suatu keputusan yang rasional yang dapat mengikat setiap anggota masyarakat pedesaan.

Daerah yang jauh dari pusat kekuasaan sering tidak mendapat perhatian yang serius atau pelayanan yang baik dari pemerintah daerah. Wilayah ini biasanya terisolasi sebagai akibat dari belum memadainya infrastruktur transportasi. Dalam situasi seperti ini muncul tokoh lokal yang berada di luar struktur pemerintah mengambil inisiatif menggerakkan pembangunan di wilayah tersebut. Biasanya pemerintah berlapang dada menerima inisiatif lokal namun ada juga yang mempersoalkan legalitas kegiatan mereka. Hal ini bisa terjadi jika birokrasi lokal merasa tersaingi oleh kegiatan tersebut. Jika hal ini terjadi tokoh lokal dalam posisi yang lebih lemah sehingga kegiatan mereka dihentikan karena dianggap mereka menjalankan pemerintahan lokal bayangan. Tentu ini akan mematikan inisiatif lokal dan akibatnya menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah.

Dalam kasus tertentu pemerintah daerah perlu memberi ruang bagi partisipasi masyarakat desa dalam pengentasan kemiskinan. Ada beberapa cara dimana partisipasi dapat memperbaiki efisiensi dan kesetaraan penggunaan sumber sumber yang ada. Masyarakat lokal dapat memperbaiki irigasi secara efisien memanfaatkan pengetahuan lokal tentang kondisi tanah, aliran air, dan pembagian air. Pengetahuan lokal sangat bermanfaat dalam mengatasi vandalisme, dan keselamatan kerja.

Kegagalan pembangunan di daerah pedesaan secara otomatis menaikkan tingkat kemiskinan. Biasanya penduduk tidak akan tinggal diam, mereka akan mencari jalan keluar dengan migrasi ke wilayah lain yang lebih makmur. Biasanya penduduk desa akan datang ke kota yang terdekat mencari pekerjaan di sektor informal. Hal ini karena rata rata tingkat pendidikan mereka rendah sehingga tidak mungkin ikut berkompetisi di sektor yang memberikan upah yang tinggi. Perpindahan dari desa ke kota bisa juga terjadi sebagai akibat konsentrasi kepemilikan tanah hanya di segelintir orang.

Memang ada juga yang pindah ke kota karena daya tarik gemerlapnya kota, namun jumlah mereka tidak terlalu banyak. Daya dorong dari pedesaan yang paling banyak berperan dalam perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pada umumnya tingkat pengangguran di desa cukup tinggi. Jika mereka mendapat pekerjaan di desa tingkat upah sangat rendah. Selain itu untuk berkembang di desa kesempatan tersebut sangat terbatas. Banyak penduduk desa yang terpaksa meninggalkan daerah asal hanya untuk bekerja di daerah perkotaan dengan harapan memperoleh upah yang lebih tinggi. Namun dalam kenyataan kebanyakan dari mereka masuk ke sektor pekerjaan kasar dengan upah rendah. Akhirnya mereka tinggal berdesak desak di wilayah kumuh. Ini yang kemudian menciptakan daerah kumuh di daerah perkotaan.

D. Modal Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan

Akhir akhir ini mulai dibahas tentang peran modal sosial dalam pengentasan kemiskinan. Modal sosial dapat dipahami sebagai kepercayaan, norma, dan jaringan yang memungkinkan anggota komunitas bertindak kolektif. Definisi modal sosial kelihatan sederhana tapi perlu kritis melihatnya. Perlu diingat bahwa tidak semua orang dalam sebuah komunitas mempunyai akses yang sama terhadap modal sosial (Portes 1998). Ada orang yang pandai memanfaatkan modal sosial sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan mereka. Namun ada juga yang tidak melihat peluang dengan modal sosial sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan bagi kesejahteraan keluarga mereka.

Kita telah memahami bahwa modal sosial mempunyai hubungan positif dengan kesejahteraan komunitas. Para ahli juga mendapati bahwa modal sosial memainkan peran besar dalam menjelaskan perilaku individu pada aras mikro ekonomi. Namun perlu diingat ada asumsi bahwa modal sosial dalam lingkungan yang sehat cenderung menelorkan hasil yang positif bagi individu yang terlibat, namun sebaliknya modal sosial rendah karena lingkungan yang kurang sehat akan menghasilkan individu yang kurang berhasil. Hal ini dipakai untuk menjelaskan tentang jebakan kemiskinan yang melilit anggota suatu keluarga secara turun temurun. Kemiskinan yang dialami orangtua dapat menurun kepada generasi berikut karena mereka sudah terbiasa hidup dalam lingkungan dengan modal sosial rendah. Memang pada mikro modal sosial selalu dikaitkan dengan kesejahteraan individu (Iyer 2005).

Modal sosial sebagai suatu sistem jaringan antar individu jika dikoordinasi dengan baik dapat mempercepat tumbuhnya lembaga lembaga kemasyarakatan dan terbentuknya pasar. Hal ini menunjukan bahwa manajemen dan pemanfaatan jaringan sangat penting dalam pembagian sumber yang tersedia. Jaringan dapat dimaknai sebagai kepercayaan dan kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Jaringan ini bisa positif jika didasarkan pada keyakinan bersama namun bisa negatif misalnya dalam hal kegiatan rent-seeking ekonomi yang sering dipraktekan oleh organisasi kriminal. Jika hasil yang ingin dicapai jaringan tidak sesuai dengan tujuan masyarakat maka pemerintah perlu campur tangan memperkuat kembali modal sosial. Misalnya, pembentukan rukun warga (RW) atau rukun tangga (RT) seharusnya bisa merupakan salah satu upaya mempercepat modal sosial di kalangan masyarakat.

Dalam masyarakat apa pun biasanya muncul banyak asosiasi atau perserikatan baik atas dasar profesi maupun ikatan primordial yang lain. Kehadiran asosiasi ini selalu mempunyai tujuan dan misi masing masing. Modal sosial biasanya diukur dari keberadaan dan keterlibatan seseorang dalam asosiasi tertentu. Penelitian Putnam menunjukan bahwa wilayah utara Itali lebih maju dari wilayah selatan karena lebih banyak orang di utara terlibat dalam berbagai asosiasi daripada di selatan Itali. Hal ini kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah utara lebih tinggi daripada di selatan. Asosiasi sukarela di wilayah utara menjalin hubungan kerjasama yang intens dengan pemerintah daerah setempat (Putnam 2000).

Modal sosial juga berperan besar dalam pembangunan wilayah beberapa negara berkembang. Pengalaman Tanzania dan India menunjukan modal sosial di daerah pedesaan berperan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Relasi dalam rumah tangga tidak terlalu berpengaruh tapi relasi, kepercayaan dan jaringan di aras desa lebih berperan dalam peningkatan ekonomi rumah tangga. Kejatuhan pemerintahan di Somalia menyebabkan hancurnya ekonomi rumah tangga. Contoh lain Boosaaso, sebuah kota kecil di Afrika dapat keluar dari kesulitan ekonomi karena peran kepala suku, dibantu masyarakat setempat bersama sama memperbaiki jaringan perdagangan dan melakukan berbagai upaya meningkatkan pendapatan (Narayan 2000).

Contoh yang lain yaitu skema kredit kelompok yang diperkenalkan Muhamad Yunus, penerima hadiah Nobel perdamaian 2006, melalui Grameen Bank di Bangladesh. Program ini telah berhasil mengangkat ekonomi rumah tangga masyarakat miskin. Di Gujarat India terjadi konflik antara masyarakat dengan aparat pemerintah soal hutan yang bermasalah sehingga perekonomian lokal mengalami stagnasi. Pemerintah mengatasi hal ini dengan memobilisasi komunitas lokal dengan melibatkan mereka dalam manajemen hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Hasilnya adalah konflik mereda, produktivitas pertanian meningkat dan pendapatan rumah tangga juga ikut meningkat. (p.1020)

Secara umum modal sosial yang paling berperan di negara berkembang adalah kepercayaan (trust). Tentu ini bertolak belakang dengan pengalaman negara maju yang lebih menekankan pada lembaga formal seperti hak intelektual (property rights) dan kontrak. Memang pengalaman beberapa negara maju menunjukan hubungan negatif antara tingkat kepercayaan dan keanggotaan kelompok terhadap pertumbuhan sebagian besar negara Eropa (Knack 1999).

Iklan

About aliwear

Tenaga Edukatif Politeknik Perikanan Negeri Tual

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: