//
you're reading...
Sosial Politik

PENDEKATAN BUDAYA PENGEMBANGAN ORGANISASI

Budaya organisasi adalah seperangkat nilai yang mengendalikan interaksi antara satu individu dalam organisasi dengan individu dalam organisasi, atau organisasi lain sebagai pemasok, dan anggota masyarakat yang dilayani. Budaya organisasi dibentuk oleh para individu, dalam organisasi, etika organisasi yang dianut, hak kepegawaian yang diberikan kepada tiap pegawai dan juga jenis struktur organisasi itu sendiri. Budaya organisasi juga membentuk dan mengendalikan perilaku dalam keorganisasian. Budaya organisasi mempengaruhi cara individu merespons dan menafsirkan segala situasi dan permasalahan yang ada di dalam organisasi.

Budaya kerja aparatur negara dapat diartikan sebagai sikap dasar perilaku individu dan kelompok aparatur negara yang didasari atas nilai nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat dan serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari hari10 Budaya kerja aparatur adalah pengelolaan administrasi pemerintah yang mencakup pengembangan, perencanaan, produksi dan pelayanan suatu produk yang berkualitas dalam arti optimal, ekonomis, dan bermanfaat. Walaupun budaya kerja ini telah dilakukan tetapi hasilnya belum optimum, karena berbagai faktor dan belum ada ukuran yang jelas tingkat keberhasilannya.

Rendahnya budaya organisasi berpengaruh terhadap: kinerja pegawai, kegiatan organisasi, pelayanan dan citra masyarakat terhadap pegawai negeri secara keseluruhan, tetapi tidak semua diklasifikasikan demikian.

Faktor faktor yang sangat mempengaruhi.rendahnya budaya organisasi adalah:

  1. Para pegawai negeri kebanyakan lebih berorientasi pada pearturan, bukan pada Visi dan Misi organisasi,
  2. Ketidak jelasan Visi dan Misi organisasi,
  3. Sistem kompensasi yang kurang layak,
  4. Lebih melahyani atasan dari pada melayani masyarakat,
  5. Promosi yang lebih didasari seniritas dari pasda kompetensi
  6. Membudayanya korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan pegawai negeri.

Kondisi di atas pada saat ini mulai diperangi dengan upaya berbagai bentuk tindakan, hal ini disebabkan budaya diatas terbentuk dalam waktu lama, sehingga perubahan budaya juga tidak mudah dan memerlukan waktu lama.

Dalam mendisain organisasi dengan pendekatan budaya hanya mencakup topik :

  1. Penetapan Pengukuran Kinerja,
  2. Pemupukan Semangat Wirausaha,
  3. Pemenuhan Tuntutan Masyarakat,
  4. Penciptaan Iklim Belajar yang Terus Menerus.

Topik-topik tersebut tidak dibahas secara rinci karena berdasarkan program yang telah disusun dalam CB-AP Kabupaten/Kota, Pengukuran Kinerja sebagai satu kursus tersendiri. Topik Pemenuhan Tuntutan Masyarakat sebenarnya merupakan salah satu unsur dari Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan dibahas secara rinci dalam modul Good Governance baik untuk Eselon III maupun Eselon II. Pemupukan Semangat Kewirausahaan telah banyak dibahas dalam berbagai diklat atau lokarya baik di pusat maupun di daerah, oleh karena itu dalam modul ini hanya diuraikan secara ringkas. Diharapkan peserta sudah tidak asing lagi dengan topik bahasan di atas. Penetapan penguruan kinerja akan diuraikan secara ringkas hanya berupa pedoman penyusunan pengukuran kinerja yang diuraikan pada pada modul Program Perubahan Organisasi.

B. Mengembangkan Semangat Wirausaha pada Birokrasi Pemerintah

1. Mentransformasikan Semangat Wirausaha

David Osborne dan Ted Gaebler telah sukses meluncurkan karya terkenal pertamanya berjudul Reinventing Government (199211), ia telah berhasil membuka mata dan pikiran banyak pihak untuk memulai membenahi birokrasi. Dalam buku pertamanya beliau hanya mengurai secara deskriptif karateristik pemerintahan wirausaha melalui sepuluh prinsipnya.

Topik bahasan ini ini telah lama diberikan dalam bentuk Diklat oleh badan Diklat Depdagri maupun Badan Diklat Propinsi. Hal yang disajikan di atas hanya untuk mengingatkan kembali bagi para pejabat yang telah mengikjuti diklat ini yang telah diselenggarakan oleh Pusat maupun daerah Prinsip-prisip tersebut adalah sebagai berikut:

Prinsip Pertama: Pemerintahan Katalis:

Prinsip Kedua; Memberi Wewenang Ketimbang Melayani.

Prinsip ketiga: Menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan.

Prinsip keempat: Pemerintahan yang digerakkan oleh misi dengan mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan.

Prinsip kelima: Pemerintahan yng berorientasi hasil: bukan masukan.

Prinsip keenam. Pemerintahan berorientasi Pelanggan: Memenuhi pelangan, bukan birokrasi.

Prinsip ketujuh. Pemerintah Wirausaha: Menghasilkan ketimbang membelanjakan.

Prinsip kedelapan. Pemerintahan antisipatif: mencegah daripada mengobati.

Prinsip kesembilan. Pemerintahan Desentralisasi.

Prinsip kesepuluh. Pemerintahan berorientasi pasar; Mendongkrak perubahan melalui pasar.

2. Strategi Pembaruan Birokrasi

David Osborne bersama Peter Plastrik menyajikan buah pikiran dan pengalamannya lewat bukunya berjudul Banishing Bureaucracy, The five strategies for reinventing government (1997), diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Lembaga Manajemen PPM (2000) dengan judul Memangkas Birokrasi, Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha. dengan gamblang dibahas bagaimana upaya mentransformasikannya. Jika dalam karya pertamanya, Reinventing Government, maka dalam karya berikutnya, Banishing Bureaucracy, Osborne memberikan petunjuk bagaimana cara memulainya. Kalau misi utama otonomi adalah mendekatkan pelayanan, maka Osborne menawarkan strateginya. Untuk itulah tulisan ini dimaksudkan.

Bagi Osborne, birokrasi itu tak jauh beda dari sebuah organisme yang kecenderungan sifat dan perilakunya ditentukan oleh DNA-nya. DNA memberikan instruksi yang paling mendasar dan kuat untuk menyusun kemampuan abadi dari perilaku sebuah entitas. Kalau mau mengubah sifat dan perilaku birokrasi, atau pembaruan birokrasi, ubahlah DNA-nya. Terdapat lima strategi pokok yang sekaligus merupakan DNA atau dongkrak dalam proses pembaruan birokrasi yang ditawarkan Osborne.

Pertama, Strategi Inti; merumuskan kembali kejelasan tujuan dengan cara menyingkirkan fungsi yang tidak sejalan dengan tujuan pokok pemerintahan, yakni mengarahkan Catalytic Government; steering rather than rowing. Pesan penting yang terkandung dalam strategi ini: Pertama, dilakukan kajian program untuk membersihkan pemerintah dari melaksanakan fungsi-fungsi yang tidak perlu, bukan sebaliknya mempertahankan, apalagi mengada-ada fungsi. Peran penting pemerintah, kata Roger Duglas, adalah mendesain suatu lingkungan yang kondusif untuk mendorong rakyat bisa mejalankan sendiri urusannya, bukan sebaliknya memperkaya fungsi, apalagi, memonopoli.

Termasuk dalam strategi inti adalah melakukan langkah yang disebut “devolusi” menyerahkan atau mengalihkan fungsi atau kegiatan ke tingkat pemerintah yang lebih bawah, bukan sebaliknya, mempertahankan hany karena takut kehilangan kotak atau jabatan. Itulah sebabnya, langkah penghapusan atau likuidasi, privatisasi, penggabungan organisasi, restrukturisasi atau reorganisasi serta desentralisasi adalah alternatif pendekatan yang sulit bisa dihindarkan dalam proses pembaruan birokrasi. Ingat kaidah yang dikatakan Peter F. Drucker (1985), “apa yang bisa dilakukan lebih baik atau sama baiknya oleh masyarakat, sebaiknya tidak dilakukan oleh pemerintah. Kaidah yang sama juga bisa berlaku: kalau bisa dilakukan lebih baik atau sama baiknya oleh daerah, kenapa harus oleh pusat, kalau bisa dilakukan oleh kecamatan, kenapa harus kabupaten atau provinsi. Kalau kejelasan tujuan sudah bisa dirumuskan, kata Osborne, lakukan pemilahan untuk memisahkan fungsi yang secara fundamental memiliki tujuan berbeda ke dalam organisasi yang berbeda pula. Intinya, pisahkan organisasi yang memiliki fungsi membuat kebijakan atau aturan dari organisasi dengan fungsi melayani dan menegakkan. Bedakan peran perencana dengan pelaksana.

Pemisahan fungsi itu juga menjadi niscaya pentingnya agar masing-masing organisasi bisa memusatkan perhatian kepada misi utamanya, bukan sebaliknya tidak punya fokus lantaran terlalu sibuk mengerjakan fungsi lain yang tidak relevan dengan misi utama organisasinya. Dongkrak berikutnya, definisikan tujuan yang akan dicapai organisasi dengan cara merumuskan ukuran-ukuran kinerja secara tegas, jelas dan terukur. Gunakan indicator kinerja dimaksud untuk mengevaluasi sekaligus meminta pertanggungjawaban pencapaian tujuan atau misi organisasi. Tanpa menggunakan strategi ini, efisien yang belakangan banyak didengungkan sulit bisa diwujudkan. Tanpa strategi ini pula, kita tidak bisa membedakan mana keberhasilan dan mana kegagalan.

Kedua, Strategi Konsekuensi: memberlakukan konsekuensi atas kinerja yang dihasilkan sebuah organisasi. Pesan penting yang terkandung dalam strategi ini, ciptakan suasana yang kondusif yang memungkinkan munculnya kompetisi untuk merangsang tumbuhnya perilaku baru dalam tubuh pemerintahan-injecting competition into service delivery,

Caranya, kata Osborne, terapkan manajemen perusahaan bagi organisasi pemerintahan yang menjadikan keuntungan finansial sebagai tujuan akhirnya. Dalam konteks ini, organisasi pemerintah diberi seluasnya kebebasan untuk bersaing didunia pasar. Kegagalan mereka melakukan persaingan akan mempunyai konsekuensi hilangnya pendapatan organisasi. Bahkan boleh jadi hilangnya pekerjaan karena terpaksa harus dilikuidasi.

Bagi organisasi pemerintah yang tidak menjalankan operasi seperti layaknya sebuah perusahaan, Osborne menawarkan dongkrak alternatif melalui pendekatan yang disebut Kompetisi Teratur dan Manajemen Kinerja. Melalui dua pendekatan ini, kompetisi tidak dilempar ke dunia pasar, melainkan ada intervensi karena diatur dan dikendalikan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan tender kompetitif, pemberian penghargaan atau sanksi atas pencapaian sebuah kinerja, adalah contoh dari banyak cara menyuntikkan kompetisi ke dalam institusi pemberi pelayanan. Tetapi perlu diingat menjalankan beberapa organisasi pemerintahan, dalam hal ini dijalankan beberapa di antaranya seperti bisnis. Strategi ini tidak hanya memiliki dampak penghematan, tetapi juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ketiga, Strategi Pelanggan; menempatkan pelanggan sebagai pengarah, mendefinisikan keberhasilan sebagai pemenuhan standar dan kepuasan pelanggan. Intinya, dengarkan suara pelanggan, kemana mereka menunjuk, ke situlah tujuan organisasi diarahkan. Kalau strategi pertama, strategi inti, berbicara tentang apa yang harus dipertanggungjawabkan, dan strategi konsekuensi tentang bagaimana menjalankan pertanggungjawaban, maka strategi pelanggan lebih banyak membahas kepada siapa organisasi pemerintahan harus memberikan pertanggungjawaban.

Bentuknya berikan pelanggan banyak pilihan pelayanan, karena dengan itu organisasi pemberi pelayanan didorong untuk memberikan perhatian yang besar kepada aspirasi pelanggan. Cara lainnya, tentukan standar mutu pelayanan dan berikan konsekuensi atau hukuman bagi mereka yang tidak mampu memenuhi standar yang ditentukan. Pembentukan lembaga semacam Ombudsmen, penyediaan sistem kompensasi bagi pelanggan yang dirugikan, penyediaan kotak saran atau kritik, adalah beberapa contoh dari banyak bentuk menjalankan strategi pelanggan.

Menurut Osborne, melalui strategi ini organisasi pemerintah diajak, bahkan dipaksa untuk mulai berpikir bahwa tuan mereka yang sebenarnya bukan pejabat di pusat, melainkan yang utama adalah rakyat yang dilayaninya atau pelanggan.

Keempat, Strategi Pengendalian; menempatkan misi ketimbang aturan serta menempatkan sistem akuntabilitas kinerja ketimbang komando hirarkis sebagai alat pengendalian organisasi. Strategi ini dijalankan di atas landasan pikiran bahwa sebagian besar orang, sebagian besar pegawai, pada prinsipnya berperilaku baik dan bisa dipercaya untuk mengontrol dirinya. Itulah sebabnya, strategi pengendalian di sini lebih banyak diarahkan kepada upaya pemberdayaan ketimbang pengawasan, lebih banyak memberikan kebebasan ketimbang memperketat aturan.

Pada level organisasi, kurangi terlalu banyak aturan dan kontrol yang terlalu ketat dari level administrasi pemerintahan tingkat puncak. Bersamaan dengan itu, berikan kepercayaan dan wewenang yang lebih besar kepada manajer atau pimpinan level di bawah, karena dengan wewenang dan kepercayaan, akuntabilitas bisa diwujudkan.

Untuk memberdayakan pegawai, ciptakan suasana atau aturan yang bisa mendorong lahirnya sebuah konsekuensi manakala para manajer atau pimpinan tidak mau memberikan kebebasan kepada bawahannya. Jika dengan berbagai cara para pimpinan tetap tidak mau memberikan kebebasan, perlu dipikrikan mutasi.

Pengendalian yang paling ampuh, dengan melibatkan masyarakat mulai dari proses perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai kepada evaluasi dan pengendalian pembangunan. Jadikan mereka bukan hanya pelaku, apalagi sekedar objek pembangunan, melainkan juga pemrakarsa dan pemilik pembangunan. Karena rasa memiliki, bukan karena aturan atau kontrol yang ketat itulah, masyarakat akan mampu mengendalikan dirinya.

Kelima, Strategis Budaya; melepas kebiasaan lama yang birokratis dan menggantikannya dengan budaya baru dengan karateristik wirausaha. Melepas kebiasaan terlalu banyak minta petunjuk, misalnya dan menggantikannya dengan keberanian melakukan inovasi. Melepas sikap ingin dilayani, dan menggantikannya dengan sikap melayani.

Untuk mengubah budaya, ubahlah terlebih dahulu paradigma pegawainya seperti cara pandang pegawai mengenai karakteristik dari realitas birokrasi yang dihadapi dan dialaminya. Salah satu caranya, ajaklah sesekali pegawai untuk menemui pelanggan dan merasakan sendiri menjadi pelanggan. Singkatnya, ceburkan pegawai kedalam sebuah pengalaman baru yang diharapkan bisa berdampak mengubah pikiran dan perilakunya.

Cara lainnya, kembangkan permufakatan yang mampu menyentuh emosi pegawai sehingga mereka bisa melepaskan komitmen lamanya dan menggantinya dengan komitmen baru yang berbeda. Menciptakan simbol baru organisasi, mendesain ulang tempat kerja, merayakan keberhasilan bagi setiap individu yang berprestasi dan sikap menghargai kegagalan manakala mereka melakukan kekeliruan, adalah beberapa contoh bentuk dari proses mengubah perasaan dan perilaku birokrat dengan menggunakan sentuhan emosi.

Cara lain yang cukup ampuh adalah mengubah pikiran para pegawai dengan mengembangkan model mental baru mereka. Upaya konkretnya, tingkatkan pemahaman, kedalaman dan komitmen pegawai terhadap visi dan misi yang ingin dicapai organisasi, karena dengan itu bisa dibentuk apa yang disebut

Peter Senge sebagai “Governing Idea” organisasi gagasan pemersatu dan pemandu perilaku pegawai dalam menjalankan organisasinya. Kalau itu bisa diwujudkan, maka motivasi dan semangat pegawai dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya tidak lagi didorong semata karena gaji atau aturan, tidak lagi dilakukan secara terpaksa karena instruksi, melainkan benar-benar digerakkan oleh visi organisasinya, dilakukan dengan penuh kesadaran karena panggilan misi organisasinya

Lima strategi yang perlu ditegakkan oleh siapa saja yang akan melakukan pembaruan. Kendati tiap strategi memiliki tekanan dan fokus perhatian yang berlainan, namun masing-masing saling mempengaruhi, saling berkait dan karenanya saling memperkuat. Memadukan dan menggabung-gabung strategi adalah implementasi terbaik untuk mengoptimalkan proses dan hasil pembaruan.

Menjalankan proses pembaruan dalam organisasi birokrasi membutuhkan jauh lebih banyak upaya politik, karena organisasi bernama birokrasi hidup di lautan politik, berbeda dengan organisasi bisnis yang hidup dalam ekonomi pasar. Yang juga tak bisa diabaikan, bahwa upaya untuk melakukan pembaruan birokrasi tak sekadar menuntut pengetahuan dan teknik semata, namun juga membutuhkan keberanian.

C. Pemenuhan Tuntutan Masyarakat

Bila pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan prinsip-prinsip atau unsur-unsur yang terkandung dalam Tata Pemerintahan yang baik, maka sebenarnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat. Unsur-unsur yang yang menjawab tuntutan masyarakat yang terkandung dalam Tata pemerintah yang baik ialah:

Keterbukaan informasi, partisipasi, cepat tanggap-responsif, keadilan, kesetaraan. Salah satu ukuran tata pemerintahan yang baik adalah tercapainya suatu pengaturan yang dapat diterima sektor publik, sektor swasta dan masyarakat madani.

Governance can be seen as the exercise of authority to manage all aspects of a country’s affair at all levels in all spheres (public, private, civic)……it comprises the mechanism, processes and institutions through which collective decision are made and implemented, citizens, groups and communicaties pursue their visions, articulate their interest, exercise their legal rights, meet their obligation and mediate their differences (UNDP, 1997).

Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan dminsitrasi guna mengelola urusan uruasan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban mereka dan menjembatatani perbedaan perbedaan di anatara mereka. (Sumber: Tata Pemerintahan menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan, Januari 1997- Dokumen Kebijakan UNDP).

Tata pemerintahan menyangkut cara-cara yang disetujui bersama dalam mengatur pemerintahan dan kesepakatan yang dicapai antara individu, masyarakat madani, lembaga masyarakat, dan pihak swasta. Ada dua hal penting dalam hubungan ini:

  1. Semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya
  2. Adanya dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan-perbedaan di antara mereka Melalui proses di atas diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergi di dalam masyarakat. Perbedaan yang ada justru menjadi salah satu warna dari berbagai warna yang ada dalam tata pengaturan tersebut.

Menurut UNDP sebuah governance disebut good bila mempunyai karateristik sebagai berikut: partisipatif, rule of law, tranparan, responsif, berorientasi pada konsesus, equity, efektif dan efisien, akuntabel, bervisi strategis, legitimasi, resources prudence, empowering dan enabling, kemitraan dan berorientasi pada masyarakat.

Partisipasi. Partisipatif artinya kepentingan laki-laki dan perempuan diartikulasikan dalam setiap proses pengambilan keputusan, secara langsung atau melalui institusi perwakilan yang sah. Partisipasi itu hendaknya dibangun di atas dasar kebebasan berorganisasi dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Supremasi hukum. Dari segi hukum maka harus ada rule of law yang jelas artinya negara mesti membangun kerangka hokum yang adil dan tidak memihak terutama menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM), undang-undang keamanan dan keselamatan publik. Selain itu sebuah entitas governance yang good harus mempunyai basis legitimasi yang kuat. Artinya baik keputusan-keputusan tertentu yang dihasilkan harus sesuai dengan prosedur, proses dan kriteria kelembagaan yang bisa diterima dan sah.

Transfaransi. Prinsip transparansi menuntut adanya kebebasan arus informasi dimana seluruh proses pemerintahan, institusi dan informasi dan informasi secara langsung dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang yang tersedia harus memadai harus sehingga bisa dipahami dan dimonitor oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas.

Bertanggun jawab. Dalam hal akuntabilitas maka setiap pengambil keputusan baik di lingkungan pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil harus akuntabel terhadap masyarakat luas, konstituen khusus dan kelembagaan stakeholder. Empowering dan enabling artinya semua aktor dalam masyarakat harus diberdayakan sehingga upaya mewujudkan kesejahkteraan bagi semua orang bisa dicapai secara optimal. Karena governance merupakan sistem pertanggungjawaban yang menyeluruh maka ia tidak bias dieksekusi secara efektif hanya oleh pemerintah saja, maka ia harus melibatkan semua pihak, publik aktor swasta dan masyarakat luas. Sedangkan prinsip berbasis pada masyarakat artinya governance itu diarahkan pada pengembangan kemandirian dan otonomi masyarakat lokal. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan dan dari apakah bagi organisasi itu keputusan tersebut bersifat ke dalam atau ke luar.

Cepat Tanggap-Responsif. Dari perspektif pelayanan maka sebuah entitas governance yang baik, dilihat dari segi kelembagaan dan proses mestinya bisa melayani semua stakeholder. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Dilihat dari aspek alokasi dan penggunaan sumberdaya maka ada tiga karakteristik yang sangat penting yaitu; equity, efektivitas dan efesiensi, ramah lingkungan dan resources prudence. Karateristik ramah lingkungan merujuk pada kondisi bahwa ada upaya memproteksi dan mereproduksi lingkungan yang bisa menjamin sustainabilitas kemandirian.

Kesetaraan. Semua pria dan wanita mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Meskipun keempatnya menyangkut sumberdaya, akan tetapi secara konseptual memang berbeda Equty, terutama berkaitan dengan kesamaan peluang semua laki-laki, perempuan kelompok rawan untuk mempertahankan dan memperbaiki kesejahteraan.

Efisien dan Efektif. Dalam resources prudence ada upaya yang jelas bahwa sumberdaya dikelola dan didayagunakan untuk mengoptimalkan kesejahteraan semua orang selama beberapa generasi ke depan, idealnya seabadi mungkin, tanpa menggadaikan masa depan. Sedangkan soal efektifitas dan efesiensi menghendaki supaya berbagai keputusan publik didasarkan pada penggunaan sumberdaya terbaik. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga harus membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

Membangun Konsensus. Ciri berorientasi pada konsensus artinya semua perbedaan yang ada hendaknya diselesaikan melalui konsensus umum, malah kalau bisa konses itu juga menyangkut kebijakan dan prosedur, yang bisa memuaskan kepentingan kelompok, organisasi, masyarakat dan negara. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat.

Visi Strategis. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pengembangan sumberdaya manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejahteraan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Untuk mempunyai berbagai karateristik tersebut jelaslah bahwa pemimpin dan masyarakatnya harus mempunyai visi strategis, yang luas dan berjangka panjang baik mengenai good society maupun good governance. Tetapi bukan saja meiliki visi saja, juga harus dibarengi dengan kemampuan mengeksekusi visi tersebut ke dalam langkah-langkah nyata.

Ukuran dan Faktor yang menentukan Tata Pemerintahan yang baik

Apa ukuran tata pemerintahan yang baik? Menurut Erna Witular “Salah satu ukuran adalah tercapainya suatu pengaturan yang dapat diterima sektor publik, sektor swasta dan masyarakat madani.

  1. Pengaturan di dalam sektor publik antara lain menyangkut keseimbangan kekuasaan antara badan eksekutif (presiden), legislatif (DPR dan MPR) dan yudikatif (pengadilan). Pembagian kekuasaan ini juga berlaku antara pemerintah pusat dan daerah
  2. Sektor swasta mengelola pasar berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk mengatur perusahaan dalam negeri-besar maupun kecil, perusahaan multinasional, koperasi, dan sebagainya.
  3. Masyarakat madani mencapai kesepakatan bersama guna mengatur kelompokkelompok yang berbeda seperti kelompok Agama, kelompok olahraga, kelompok kesenian, dan sebagainya.

Bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam tata pemerintahan yang baik?

  1. Pertama, dengan mengawasi sektor publik dan sektor swasta, dan juga memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Pada pemerintah dan sektor swasta demi berlangsungnya pelayanan yang baik bagi masyarakat luas.
  2. Kedua, terlibat langsung dalam proses-proses pembangunan yang menyangkut diri sendiri dan masyarakat. Warga masyarakat misalkan saja dapat membentuk paguyuban-paguyuban lokal atau bergabung dengan LSM-LSM yang ikut ambil bagian aktif dalam pembangunan di daerah setempat. Faktor penting apa yang perlu diupayakan untuk mencapai tata pemerintahan yang baik?

Dan ditekankan juga bahwa manusia dianugerahi Tuhan kebebasan, yang hanya akan bertahan bila ada sistem hukum, di mana pemimpin dan masyarakat saling menghormati dan saling bertanggungjawab. Hal ini dapat diwujudkan di Indonesia bila ada konsensus mengenai tata pemerintahan yang baik.

Apakah pemimpin berperan penting dalam hal ini ?

Tata pemerintahan yang baik hanya akan tercapai bila ada pemimpin bervisi strategis, pemimpin yang mampu melihat jauh ke depan. Pemimpin tersebut harus mampu melihat jauh kedepan. Pemimpin tersebut harus mampu mengembangkan potensi anggota masyarakatnya dan menciptakan konsensus di antara semua pihak yang berkepentingan,

Ciri-ciri Tata Pemerintahan Yang Baik:

Secara ringkas apa yang telah diuraikan di atas ciri tata pemerintahan yang baik Adalah

  1. Mengikutsertakan semua,
  2. Transparan dan bertanggung jawab,
  3. Efektif dan adil,
  4. Menjamin adanya supremasi hukum,
  5. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat,
  6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumberdaya dan pembangunan.

D. Organisasi Pembelajar

Organisasi pembelajar adalah organisasi yang terlatih menciptakan, belajar, dan memindahkan pengetqhuan, dan memodifikasi perilaku untuk mencerminkan perilaku dan wawasan yang baru. Banyak definisi tentang learning organization, tetapi yang penting bahwa dalam LO terdapat lima komponen:

  1. Keahlian Pribadi,
  2. Model Mental,
  3. Visi Bersama,
  4. Pembelajaran Oleh Tim,
  5. Berpikir Sistem.

Organisasi pembelajar hanya terjadi melalui individu-individu yang belajar. Tetapi individu yang belajar tidak menjamin suatu institusi menjadi organisasi pembelajar. Penyatuan kepentingan antara organisasi dan individu akan membantu penciptaan organisasi pembelajar melalui individu belajar.

Terdapat lima dimensi penting dari perilaku manajer yang memungkinkan terjadi praktek LO, yaitu :

  1. Keterbukaan. Manajer harus membuka perseptif yang luas dan bersedia dikritik,demi memperbaiki proses. Dengan demikian pembelajaran tidak hanya ketrampilan teknik, juga emotional skill dan interpersonal skill.
  2. Pola Pemikiran sistematik (Sistemic thingking). Pola ini diperlukan agar semua anggota organisasi dapat kaitan antar isu, peritiwa dan data sebagai kesatuan yang utuh. Dengan demikian mereka tidak terjebak dalam upaya mencari solusi jangka pendek yang besifat parsial, yang sering menjadi masalah dalam jangka panjang.
  3. Kreativitas. Bertumpu pada keluwesan individu dan kemauan mengambil risiko. Organisasi harus mengembangkan situasi melaui sistem reward formal. Yang merangsang individu mengembangkan dan mencari cara kerja yang lebih baik, lebih produktif dan lebih efisien.
  4. Sence of efficacy. Self awarenes secara aktif dan kemampuan memecahkan masalah secara proaktif.
  5. Empati. Seluruh anggota organisasi idealnya memiliki sence of ethics kuat dalam hubungan dengan sesama pegawai dan masyarakat. Hal ini memastikan bahwa budaya organisasi tumbuh dan berkembang dalam koridor pemerintah yang etis.

Seorang manajer harus memiliki kerangka konseptal dan juga memiliki kerangka tindakan sebagai panduan bagi setiap aktivitas organisasi. Lima petunjuk aktivitas tersebut adalah:

  1. Pemecahan masalah secara sistematik,
  2. Percobaan dengan pendekatan pendekatan baru
  3. Pembelajaran dari pengalaman sendiri organisasi di masa lalu,
  4. Pembelajaran dari pengalaman serta praktek terbaik yang dilakukan orang lain, tim lain, organisasi lain yang telah mencapai keberhasilan,
  5. Mentransfer pengetahuan secara cepat dan efisien keseluruh unsur organisasi.

Terdapat tiga langkah untuk aktivitas pembelajaran tersebut:

  1. Cognitive. Anggota organisasi agar berpikiran terbuka gagasan gagasan baru, terdorong untuk memperluas pengetahaun mereka serta mulai berpikir dengan pola berbeda.
  2. Behavioral. Internalisasi wawasan baru dan dorongan untuk mengubah perilaku.
  3. Performance Improvement. Mendorong agar perubahan dalam perilaku membawa perbaikan dalam satuan yang dapat diukur. Pengukuran hasil belajar dapat didasarkan pada kinerja tim secara keseluruhan, atau pencapaian individual.

Merancang 8 langkah transformasi. Terdapat 8 langkah sebagai acuan untuk tranformasi menciptakan iklim dan proses pembelajaran terus-menerus dalam organisasi:

  1. Menciptakan sence of urgency untuk berubah. Meneropong bagaimana perubahan yang begitu pesat telah mengubah proses produksi jasa dan memberikan pelayanan. Anggota organisasi diajak untuk mengidentifikasi dari realitas tuntutan masyarakat dan persaingan. Anggota organisasi harus terlibat dalam proses realitas persaingan, potensi krisis serta peluang masa depan.
  2. Membentuk koalisi pembimbing yang kuat. Tranformasi memerlukan pemimpin, agar proses transformasi dapat berjalan efektif, maka pemimpin memerlukan tim pendukung yang kompak. Karena itu pemimpin harus memilih orang-orang yang dapat menangkap urgensi untuk berubah. Bentuklah mereka sebagai koalisi pembimbing yang akan memberi pengarahan dan pemahaman pada orang-orang lain. Keberhasilan tranformasi terletak pada seberapa efektif persuasi diberikan kepada anggota organisasi.
  3. Menciptakan visi. Visi sangat penting sebagai acuan dari berbagai kebijakan, perilaku, dan proses. Rumuskan visi dalam kalimat kalimat sederhana yang mudah diingat orang. Perlu mengembangkan strateji untuk mencapai visi tersebut.
  4. Mengkomunikasikan Visi kepada seluruh anggota organisasi. Tugas pimpinan organisasi dan manajer senior untuk mengkomunikasikan visi. Penyebaran Visi dilakuan dengan berbagai media. Salah satu bentuk mengkomunikasikan Visi adalah melalui contoh nyata yang dilakukan oleh pimpinan organisasi agar dteladani oleh anggota. Pengkomunikasian atau sosialisasi visi harus dilakukan agar setiap anggota organisasi dapat memahami stratejik-stratejik yang dapat ditempuh untuk merealisasikan visi.
  5. Mengatasi hambatan untuk berubah. Hambatan untuk berubah bisa datang dari individu atau sistem. Keengganan individu diatasi dengan pendekatan pribadi. Hambatan yang datang dari sistem diatasi dengan mengubah sistem tersebut agar lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan.
  6. Merencanakan, menciptakan dan merayakan kemenangan jangka pendek. Pembelajaran organisasi merupakan kerja seluruh tim, oleh karena itu semangat dan moral tim perlu terus dijaga pada titik yang kondusif. Oleh karena itu perlu dirancang dan diciptakan target target jangka pendek pencapaian kinerja dan disosiasialisasikan kepada seluruh tim.Sebuah tim perlu merayakan pencapaian target jangka pendek dengan cara yang khas untuk menjaga semangat seluruh tim.
  7. Mengkonsolidasikan perbaikan, dan membuat perubahan lebih lanjut. Eksekutif atau pimpinan organisasi dan manajer senior harus memiliki kemauan untuk mengubah sistem, struktur, dan kebijakan yang tidak sesuai dengan perubahan. Perlu mengangkat, mempromosikan dan mengembangkan Pegawai yang dapat mengimplementasikan Visi.
  8. Institutionalisasi pendekatan pendekatan baru Learning organization pada dasarnya organisasi yang dinamis yang terus mencoba mencari cara baru untuk merspons perubahan dengan lebih baik. Institutionalisasi pendekatan baru dapat diwujudkan dengan menghubungkan perilaku yang baru dengan kinerja atau keberhasilan organisasi.

Rangkuman

Budaya organisasi dan budaya kerja merupakan unsur yang berpengaruh besar dalam perubahan organisasi. Budaya organisasi dan budaya kerja tebentuk dalam kurun waktu yang lama, sehingga merubah budaya organisasi termasuk budaya kerja memerlukan waktu yang lama dalam perubahannya. Terdapat beberapa aspek budaya dalam melakuan perubahan organisasi, yaitu: penetapan Visi dan Misi organisasi dan cara pencapaiannya; pengukuran kinerja organisasi; pemenuhan tuntutan masyarakat; mengembangkan semangat wirausaha, dan menciptakan organisasi pembelajar.

Pemerintah daerah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dimana masyarakat dapat terlibat dalam hal: Pertama, pengawasan sektor publik dan sektor swasta, dan juga memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Kedua, terlibat langsung dalam proses-proses pembangunan yang menyangkut diri sendiri dan masyarakat. Warga masyarakat misalkan saja dapat membentuk paguyuban-paguyuban lokal atau bergabung dengan LSM-LSM yang ikut ambil bagian aktif dalam pembangunan di daerah setempat.

Ciri-ciri tata pemerintahan yang baik adalah: Mengikutsertakan semua; Transparan dan bertanggung jawab; Efektif dan adil; Menjamin adanya supremasi hukum; Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat; Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumberdaya dan pembangunan. Jika ciri ciri tersebut di atas diimlementasikan oleh pemerintah daerah, maka dapat diartikan telah memenuhi tuntutan masyarakat. Lima komponen dalam organisasi pembelajar yaitu: Keahlian Pribadi, Model Mental; Visi Bersama; Pembelajaran Oleh Tim; Berpikir Sistem Dalam LO terdapat lima komponen penting yang memungkinkan terjadi praktek LO, yaitu (1) Keterbukaan, manajer harus membuka perseptif yang luas dan bersedia dikritik, demi memperbaiki proses. (2) Pola Pemikiran sistematik (Sistemic thingking), (3) Kreativitas (4) Sence of efficacy (5) Empati. Seluruh anggota organisasi memiliki sence of ethics kuat. Terdapat tiga langkah untuk aktivitas pembelajaran tersebut, yaitu Cognitive. Behavioral, Performance Improvement.

Terdapat 8 langkah sebagai acuan unruk transformasi menciptakan iklim dan proses pembelajaran terus menerus dalam organisasi, (1) menciptakan sence of urgency untuk berubah; (2) Membentuk koalisi pembimbing yang kuat; (3) Menciptakan visi; (4) Mengkomunikasikan visi kepada seluruh anggota organisasi (5) Mengatasi hambatan untuk berubah; (6) Merencanakan, menciptakan dan merayakan kemenangan jangka pendek; (7) Mengkonsolidasikan perbaikan, dan membuat perubahan lebih lanjut; (8) Institutionalisasi pendekatan pendekatan baru Learning organiztion pada dasarnya organisasi yang dinamis yang terus mencoba mencari cara baru untuk merespons perubahan dengan lebih baik.

 

Diklat Teknis LAN

Iklan

About aliwear

Tenaga Edukatif Politeknik Perikanan Negeri Tual

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: