//
you're reading...
Sosial Politik

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN ENTREPRENEUR

A. Pendahuluan

Sejak zaman orde baru hampir semua pemerintah daerah berupaya menarik investor sebanyak mungkin ke daerah mereka. Mereka membangun berbagai prasarana transportasi, merancang wilayah industri, menawarkan berbagai kemudahan ijin, dan insentif pajak.tawaran semacam ini diharapkan akan menarik para investor datang berinvestasi ke wilayah mereka. Upaya menarik investor bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada wilayah yang sudah melakukan berbagai kebijakan tapi tidak mampu menggaet minat investor. Namun di lain pihak ada wilayah tertentu mengalami krisis lahan karena banyaknya investor yang berminat.

Layaknya negara, sebuah wilayah harus secara aktif melakukan hubungan ekonomi dengan wilayah lain untuk meningkatkan kemakmuran. Setiap wilayah perlu memperhatikan surplus neraca perdagangan. Wilayah yang kompetitif cenderung mempunyai surplus perdagangan sedang wilayah yang kurang kompetitif sering mengalami defisit neraca perdagangan. Analisis semacam ini masih belum banyak karena data statistik perdagangan di daerah belum tersedia secara memadai. Memang analisis perdagangan wilayah cukup rumit karena selain proses perdagangan berlangsung antar satu wilayah dengan wilayah lain dalam negara yang sama, tidak tertutup kemungkinan proses perdagangan berlangsung antar satu wilayah dengan luar negeri (amstrong 1993).

Biasanya data perdagangan antar wilayah jarang tersedia, bahkan dalam banyak hal dianggap tidak terlalu penting. Banyak daerah hanya mengumpulkan data sekedar memnuhi tuntutan administrasi pusat dan belum melihat manfaat pengadaan data. Sebenarnya data perdagangan dari suatu wilayah dengan wilayah lain akan sangat membantu pengambil kebijakan memetakan tujuan pasar ekspor produk lokal.

Kebijakan pembangunan daerah mempunyai korelasi kuat dengan pembangunan ekonomi nasional. Daerah mempunyai pegaruh dalam menentukan arah dan perkembangan ekonomi nasional. Sebenarnya pemerintah pusat berperan dalam kebijakan pepajakan, pendidikan, dan kebijakan lingkungan, sedangkan pemerintah daerah lebih berperan dalam pengambilan keputusan investasi dalam aras lokal. Di sini setiap pemerintah daerah harus mencoba membuat kebijakan yang dapat mendorong pengusaha dari luar melakukan investasi di wilayah mereka. Untuk itu pemerintah perlu merancang program yang mendorong dunia usaha agar dapat berkembang.

Pemerintah daerah dapat mendorong tumbuhnya entrepreneur melalui kebijakan mikro dan budaya. Kebijakan mikro yaitu melalui pemberian bantuan kepada usaha perorangan. Misalnya, jika ada pengusaha yang kekurangan modal maka pemerintah bisa membantu dengan memberi kredit yang telah disubsidi. Diharapkan dengan subsidi tersebut pengusaha kecil akan mempunyai margin yang cukup besar untuk pengembangan usaha lebih lanjut.

Selain itu pemerintah dapat pula mendorong entrepreneurship melalui mengembangkan budaya usaha. Kegiatan mengubah orientasi budaya tidak bisa berlangsung dalam waktu singkat. Biasanya budaya usaha diperkenalkan sedini mungkin kepada anak-anak dengan harapan ketika besar mereka sudah tidak ragu lagi menggeluti dunia bisnis.

Terlepas dari kedua kebijakan di atas, kebijakan makro harus mendapat perhatian khusus pemerintah. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan pemerintah:

  1. Pemerintah menjamin agar sistem pasar bisa bekerja dengan baik. Menjamin sistem pasar artinya pemerintah sedapat mungkin tidak terlibat terlalu jauh dalam aktivitas ekonomi. Keterlibatan pemerintah terlalu jauh bisa fatal bagi pembangunan ekonomi wilayah karena kecenderungan terjadinya moral hazard. Pengusaha yang potensial bisa saja tersingkir karena favoritisme pemerintah,
  2. Penataan kelembagaan yang memungkinkan kolaborasi antar entrepreneur. Perlu ada jaminan legal tentang hak dan kewajiban masing masing pihak dalam menjalin kerja sama usaha. Wilayah yang tidak mampu menjamin kepastian berusaha akan mengalami kesulitan menarik entrepreneur datang ke wilayah mereka. Kepercayaan pengusaha kepada lembaga publik yang ada merupakan jaminan tumbuhnya entrepreneurship di walayah tertentu,
  3. Peningkatan rasa kehormatan dan kepercayaan diri terhadap profesi entrepreneur. Di daerah tertentu profesi sebagai entrepreneur adalah pilihan terakhir dibanding dengan profesi lain. Oleh karena itu profesi ini tidak banyak diminati penduduk lokal. Perlu upaya khusus mengubah persepsi masyarakat tentang profesi sebagai entrepreneur. Biasanya melalui pendidikan atau media masa.

B. Pemerintah Dan Pengembangan Usaha Kecil

Tantangan yang sering dihadapi pemerintah daerah adalah pembentukan entrepreneur lokal. Kebanyakan pemerintah daerah hanya konsentrasi pada keinginan menarik entrepreneur dari luar daerah dan melupakan potensi entrepreneur lokal yang berdomisili di wilayah bersangkutan. Kebijakan publik pemerintah daerah seharusnya merangsang pengembangan entrepreneur lokal. Memang tidak salah menarik entrepreneur luar jika terjadi kekurangan stok entrepreneur lokal. Namun sering terjadi pemerintah daerah menganaktirikan pengusaha lokal. Hal ini karena pemahaman yang salah yang melihat bahwa hanya pemodal dari luar wilayah yang dapat menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu ciri usaha di daerah adalah jumlah usaha kecil dan menengah yang cukup banyak. Jenis usaha ini sering diabaikan karena dianggap kurang berperan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pengalaman beberapa negara maju adalah usaha besar memberikan sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Sebenarnya usaha kecil menengah sangat berperan dalam menciptakan lapangan kerja. Sektor usaha kecil menengah ini yang selalu diandalkan ketika negara berada dalam krisis ekonomi.

Memang ada keraguan terhadap kemampuan usaha kecil menengah melakukan inovasi. Untuk melakukan inovasi dibutuhkan dana yang cukup besar dan pasar yang luas. Usaha kecil menengah tampaknya sulit memenuhi dua kondisi di atas. Namun demikian usaha kecil menengah dapat memainkan peran menjadi pemasok perusahan besar melalui sub-contracting. Dengan kerja sama seperti ini otomatis akan terjadi proses pemerataan karena adanya efek menetes ke bawah.

Dalam rangka pembentukan dan pengembangan usaha kecil maka dibutuhkan kebijakan kewirausahaan. Pengalaman selama ini ada 3 strategi yang ditempuh pengambil kebijakan mendorong usaha kecil:

  1. Menarik usaha baru dari luar wilayah. Hal ini dilakukan jika stok entrepreneur lokal belum mencukupi sehingga banyak wilayah yang belum terlayani;
  2. Membantu pengembangan usaha yang sudah ada. Pemerintah membantu pengembangan entrepreneur yang sudah ada dalam rangka meningkatkan daya saing dengan entrepreneur dari luar;
  3. Mendorong pembentukan usaha baru. Pemerintah mengambil langkah ini jika pemerintah merasakan minat masyarakat lokal masuk ke sektor entrepreneurial masih kurang.

Kebijakan pemerintah di atas perlu ditunjang pula dengan kebijakan kelembagaan. Ada 4 hal yang biasanya menjadi perhatian pemerintah:

  1. Membuat aturan yang mendukung dunia usaha. Peraturan yang dibuat harus memperhatikan apakah dunia usaha dimungkinkan berkembang baik atau tidak. Sering terjadi aturan pemerintah daerah justru mematikan usaha kecil dan menengah.
  2. Kebijakan insentif pajak. Pemerintah juga dapat membuat kebijakan insentif pajak dengan mengurangi atau bebas pajak untuk jangka waktu tertentu. Kebijakan ini dimaksudkan agar usaha kecil menengah mempunyai margin usaha yang lebih besar yang nantinya dapat dipakai sebagai perluasan usaha.
  3. Bantuan keuangan langsung. Pemerintah dapat memberi bantuan langsung dalam bentuk menyiapkan tempat usaha atau bantan kredit lunak. Khusus untuk bantuan kredit masih menjadi perdebatan, karena dianggap tidak mendidik para pengusaha menjadi mandiri.
  4. Bantuan non-keuangan. Bantuan non-keuangan dapat dilakukan dengan mempercepat ijin usaha atau memfasilitasi para pengusaha kecil dan menengah berkunjung ke sentra industri di tempat lain dalam rangka memperluas wawasan mereka.

Pemerintah daerah dapat mendorong pembangunan usaha kecil menengah dengan membantu usaha yang baru tumbuh dengan memberikan akses terhadap fasilitas, peralatan, pelatihan, pendidikan, dan modal. Dalam kaitan itu pemerintah mengembangkan beberapa hal:

  1. Membuat lembaga konseling bagi usaha baru. Dalam rangka mendirikan lembaga konseling, pemerintah dapat menjalin bekerja sama dengan pusat pengembangan usaha kecil dan menengah, jaringan bisnis, dan inkubator yang menawarkan program bantuan manajemen dan teknis yang dapat meningkatkan kesadaran kewirausahaan dan bantuan lain tentang bagaimana suatu usaha dijalankan.
  2. Pendidikan kewirausahaan.  Dalam kaitan dengan pendidikan kewirausahaan pemerintah dapat berkerja sama dengan universitas yang mempunyai pusat pengembangan usaha kecil dan menengah. Pokok pokok yang perlu diperhatikan dalam pendidikan adalah bagaimana memulai usaha, bagaimana membangun dan membuat rencana usaha, dan proses pengembangan usaha.
  3. Bantuan fasilitas. Pemerintah dapat mendirikan inkubator dalam rangka memberi dukungan terhadap usaha yang baru tumbuh agar menjadi dewasa. Dukungan yang dimaksud adalah pengembangan manajemen.
  4. Pembentukan modal. Pada akhirnya sebuah usaha membutuhkan modal uang dalam rangka membangun dan mengembangkan usaha.

Untuk itu pemerintah membantu pengusaha kecil melalui 2 hal:

  • Membuat program memberi akses ke modal;
  • Memberi bantuan modal langsung.

 

Sumber : Diklat Teknis LAN

Iklan

About aliwear

Tenaga Edukatif Politeknik Perikanan Negeri Tual

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: