//
you're reading...
Sosial Politik

ENTERPRENEUR DAN MODAL SOSIAL

Modal sosial akhir-akhir ini mulai mendapat perhatian dalam kajian ekonomi wilayah. Modal sosial oleh beberapa ahli dipercayai dapat mengurangi biaya transaksi ataupun biaya membuka usaha baru (setup cost). Konsep modal sosial adalah terminologi menggambarkan praktek interaksi antar individu yang didasari pada hubungan dan  kepercayaan. Untuk jelasnya ada baik jika kita melihat definisi modal sosial.

Bourdieu (1986) mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya yang dimiliki seseorang ataupun kelompok dengan memanfaatkan jaringan, atau hubungan yang melembaga dan didasari oleh saling pengakuan antar anggota yang terlibat di dalamnya. Dari definisi tersebut ada dua hal yang perlu mendapat perhatian dalam memahami modal sosial yaitu: pertama, sumberdaya yang dimiliki seseorang berkaitan dengan keanggotaan dalam kelompok dan jaringan sosial. Besarnya modal sosial yang dimiliki seseorang tergantung pada kemampuan orang tersebut memobilisasi hubungan dan jaringan dalam kelompok atau dengan orang lain di luar kelompok. Kedua, kualitas hubungan antar aktor lebih penting daripada hubungan dalam kelompok (bourdieu 1986). Bourdieu melihat bahwa jaringan sosial tidak bersifat alami, melainkan dibentuk melalui strategi investasi yang berorientasi kepada pelembagaan hubungan kelompok yang dapat dipakai sebagai sumber tepercaya untuk meraih keuntungan.

Karya bourdieu walaupun monumental tapi kurang dikenal luas kecuali oleh mereka yang bisa berbahasa perancis. Modal sosial baru menjadi perhatian setelah coleman menulis tentang topik ini.

Para enterpreneur sebenarnya telah memanfaatkan modal sosial dalam berbagai kegiatan usaha mereka. Bentuk usaha kongsi yang sering dilakukan para pengusaha tionghoa di indonesia adalah salah satu bentuk modal sosial. Usaha bersama yang melibatkan dua pihak berbeda biasanya dilandasi saling percaya. Hal ini merupakan bentuk modal sosial yang dipraktekkan di dunia usaha.

Dalam upaya memahami lebih lanjut tentang modal sosial terlebih dahulu dipahami beberapa perspektif atau pandang yang selama ini berkembang. Pemahaman tentang perspektif ini akan sangat membantu dalam memetakan perkembangan pemahaman modal sosial yang sudah berlangsung selama ini. Selain itu dengan pemahaman perspektif ini akan membantu pengambil kebijakan dalam membuat keputusan yang tepat. Woolcock dan Narayan (2000), memperkenalkan 4 perspektif yang perlu kita ketahui ketika mempelajari modal sosial dan pembangunan. Empat perspektif tersebut adalah komunitarian (communitarian view), jaringan (network view), kelembagaan (institutional view), dan sinergi (sinergy view). Keempat perspektif tersebut akan dibahas lebih detail di bawah ini.

A. Pandangan Komunitarian

Perspektif atau pandangan komunitarian cenderung melihat modal sosial sama dengan organisasi sosial biasa seperti perkumpulan, asosiasi, dan kelompok masyarakat sipil. Pandangan komunitarian memberi tekanan pada partisipasi anggota dalam berbagai kegiatan kelompok sebagai ukuran modal sosial. Semakin besar jumlah anggota suatu perkumpulan atau asosiasi semakin baik modal sosial dalam komuntas tersebut. Modal sosial yang besar akan memberi dampak positif terhadap kesejahteraan komunitas. Pandangan ini melihat bahwa modal sosial mempunyai kontribusi yang cukup penting melepaskan anggota komunitas dari kemiskinan (woolcock 2000).

Namun perlu diperhatikan sisi negatif modal sosial. Misalnya, modal sosial yang terbentuk di kalangan kriminal atau kelompok preman dapat dianggap sebagai modal sosial yang merugikan (perverse social capital) yang menghambat pembangunan (woolcock 2000). Kehadiran kelompok kriminal yang berlebihan dapat membuat para investor atau pengusaha merasa tidak aman sehingga mereka mencari tempat yang lebih baik bagi investasi. Kejahatan yang terorganisir selain menyebabkan korban jiwa, dapat pula menciptakan situasi yang tidak menentu bagi pengusaha. Dengan kata lain modal sosial negatif menciptakan biaya yang lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh sehingga para investor menghindari lokasi tersebut.

Pengalaman beberapa negara berkembang menunjukan bahwa walaupun wilayah tertentu mempunyai tingkat solidaritas sosial yang tinggi dan mempunyai kelompok informal yang kuat namun tidak mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi. Ada beberapa komunitas gagal berkembang secara ekonomi karena tidak mempunyai hubungan dengan sumber sumber lain di luar komunitasnya. Hal ini sering terjadi dengan negara negara di Afrika dan Asia yang masih terisolir.

Muncul juga kasus penduduk asli terisolir dari dunia luar dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi namun mereka tetap terbelakang secara ekonomi karena tidak mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup dan tidak mempunyai akses terhadap kekuasaan yang memungkinkan mereka mempengaruhi keputusan politik demi perbaikan nasib mereka. Hal ini dapat kita temui di beberapa wilayah indonesia timur, terutama papua yang masih terisolir karena infrastruktur transportasi yang masih minim. Dalam era otonomi sering putra daerah minta diistimewakan. Jika ini berlangsung terus menerus mereka akan mengalami isolasi sosial yang menghambat perkembangan mereka sendiri.

B. Pandangan Jaringan

Pandangan modal sosial yang kedua lebih menekankan pada asosiasi atau hubungan vertikal dan horisontal antar masyarakat dan antar kelompok kelompok dalam komunitas dan perusahan. Pandangan ini melihat bahwa ikatan dalam kelompok yang kuat memungkinkan anggota komunitas mempunyai kesadaran tentang identitas kelompok dan tumbuh rasa kebersamaan untuk mengejar tujuan bersama. Namun pada saat yang sama identitas kelompok yang kuat dapat menumbuhkan sikap sektarian antar kelompok berdasarkan suku, agama, kelas, jender, dan status sosial ekonomi. Hubungan sosial yang menekankan pada rasa kebersamaan dalam kelompok disebut sebagai bonding social capital, dan hubungan sosial yang melewati batas kelompok disebut sebagai bridging social capital (woolcock 2000).

Gambar  Modal Sosial Dan Kemakmuran

 

Agar kita mendapatkan gambaran keterkaitan antara bonding social capital dengan bridging social capital, gambar 2 diatas akan lebih memperjelas (woolcock 2000). Gambar 2 menunjukkan bahwa jaringan sosial kelompok yang masuk dalam kategori miskin semakin beragam sejalan dengan kenaikan tingkat kesejahteraan mereka.

Modal sosial tercakup dalam jaringan yang mereka bangun dan dimanfaatkan secara baik dan efisien seperti program Grameen Bank yang diperkenalkan Muhammad Yunus di Bangladesh. Para perempuan miskin di sana tidak mempunyai jaminan namun mereka mendapat pinjaman berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok yang terdiri dari beberapa orang. Pinjaman tersebut mereka pakai mendirikan dan menjalankan usaha dalam rangka memperbaiki kesejahteraan ekonomi keluarga, poin (a). Namun perkembangan usaha mereka tentu akan mencapai batas tumbuh pada poin (b) terutama jika mereka semua hanya mengadalkan sumber yang sama dari bonding social capital. Kelompok ini terus berkembang sebagai akibat terus bertambahnya orang baru yang datang dari daerah asal yang sama sehingga menekan sumberdaya yang ada dan dengan

sendirinya mengancam kesejahteraan kelompok yang sudah mapan ke poin (c). Kelompok yang sudah datang lebih awal mulai merasa bahwa kewajiban dan komitmen moral terhadap orang dari daerah asal menghambat perkembangan mereka ke depan. Dalam situasi seperti itu sebagian komunitas ini mulai mengambil jarak dengan anggota komunitas daerah asal pada poin (d) dan mulai melihat potensi membangun jaringan yang lebih luas dengan kelompok lain. Di sini yang mereka kembangkan adalah bridging social capital dengan maksud memperluas kesempatan membuka hubungan usaha dengan kelompok lain pada poin (e). Model yang digambarkan di atas dapat dipakai menjelaskan proses migrasi yang berlangsung dibanyak negara berkembang.

Salah satu tantangan dalam kebijakan modal sosial dari perspektif jaringan adalah mengidentifikasi kondisi yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan bonding social capital secara maksimal dalam rangka membantu komunitas dari daerah asal keluar dari kemiskinan. Pada saat yang sama pemerintah juga perlu memfasilitasi agar masyarakat dapat memperluas jaringan di luar komunitasnya atau memperkuat bridging social capital. Kebijakan yang terakhir ini sangat penting jika pemerintah ingin menghasilkan pengusaha yang tangguh.

C. Pandangan Institusional

Pandangan institusi melihat kekuatan jaringan suatu komunitas terletak pada lingkungan politik, hukum dan kelembagaan (woolcock 2000). Pandangan komuniterian dan pandangan jaringan memperlakukan modal sosial sebagai variabel independen yang dapat berdampak positif maupun negatif terhadap masyarakat. Kebalikan dari dua pandangan terdahulu, pandangan institusional memperlakukan modal sosial sebagai variabel dependen. Para penganut pandangan ini percaya bahwa kapasitas bertindak suatu kelompok sosial untuk mencapai tujuan tertentu tergantung pada kualitas institusi formal di wilayah masing masing. Mereka juga percaya bahwa kinerja suatu negara atau perusahan sangat tergantung pada faktor internal seperti, koherensi, kredibilitas, dan kompetensi dan keterbukaan mereka terhadap masyarakat sipil. Pandangan ini memungkinkan pemerintah berperan dalam mendorong terbentuknya jaringan. Kebijakan kelembagaan dapat memperkuat atau melemahkan jaringan dalam masyarakat.

Pengalaman beberapa wilayah menunjukkan hubungan yang erat antara peran pemerintah mendorong modal sosial yang kuat dalam masyarakat. Desentralisasi di brazil, misalnya, menunjukkan bahwa pemerintahan yang bersih (good government) ikut memperlancar semua program soaial ekonomi masyarakat lokal sehingga berjalan dengan baik. Selain itu penelitian lain mendapati adanya keterkaitan antara modal sosial dengan kelembagaan politik, legal,dan ekonomi. Penelitian yang dilakukan knack mengungkapkan bahwa kepercayaan sesama anggota komunitas, aturan hukum yang jelas, kebebasan masyarakat sipil yang luas, dan kualitas birokrasi yang baik berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Modal sosial dalam masyarakat ikut berperan mengurangi kemiskinan dan memperbaiki tingkat pemerataan pendapatan dalam masyarakat.

Sebaliknya modal sosial yang rendah dapat mendorong masyarakat mundur secara ekonomi. Beberapa penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi rendah terjadi pada masyarakat yang mengalami fragmentasi etnis yang tinggi dan hak politik yang rendah (woolcock 2000). Dalam kondisi seperti ini inisiatif anggota masyarakat menurun karena ketakutan terhadap sikap anarki kelompok lain. Fragmentasi sosial seperti ini akan berkurang jika bridging social capital cukup tinggi. Lebih lanjut pandangan kelembagaan melihat kelemahan di negara berkembang seperti korupsi, birokrasi yang lamban, pembatasan kebebasan, kesenjangan ekonomi, dan kegagalan penjaminan hak milik menghambat perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi kebebasan dan hak politik harus mendapat jaminan dari pemerintah. Pemerintah harus menjamin agar mereka yang terlibat dalam proses pembangunan tidak diteror oleh mereka yang lebih kuat atau oleh negara itu sendiri.

D. Pandangan Sinergi

Pandangan sinergi adalah gabungan dari pandangan jaringan dan pandangan institusional. Pandangan ini mencoba melihat aliansi dan hubungan yang terjadi antara birokrasi negara dan berbagai aktor dalam masyarakat sipil (woolcock 2000). Pandangan sinergi banyak dipraktekkan di negara berkembang. Aliran atau pandangan sinergi melihat bahwa negara dan masyarakat dapat bekerja sama sehingga sama-sama mendapat untung dari kerjasama tersebut. Memang masih ada persepsi bahwa negara bisa berperan dengan kerjasama yang minim dengan masyarakat. Pandangan ini lebih sering kita temui di negara totaliter. Pemahaman yang benar adalah negara, dunia usaha dan komunitas saling melengkapi dan dapat membangun kerja sama sinergis baik dalam sektor yang sama maupun sektor yang berbeda. Tidak semua kerja sama berakibat positif oleh karena itu jangan mengabaikan dampak negatif dari kerja sama tersebut.

Memang peran negara sangat penting mengkoordinasi berbagai sektor dalam masyarakat yang berbeda untuk mencapai hasil pembangunan yang masksimal. Hal ini memang demikian karena negara selain berperan menyediakan barang publik dan mempunyai kekuasaan memaksa aturan formal, juga berperan sebagai aktor yang memfasilitasi aliansi antar kelompok sosial dalam wilayah

bersangkutan. Negara dapat menjadi fasilitator yang baik karena tidak mengenal batas kelas, etnisitas, ras, jender, politik dan agama. Idealnya, negara dapat berdiri di atas kepentingan semua pihak tanpa membedakan kelompok. Walaupun demikian kita tidak bisa menutup mata bahwa pada saat tertentu negara dipengaruhi oleh kelompok tertentu demi kepentingan sesaat. Memang negara berperan menjaga sinergi antar kelompok sosial namun sebaliknya komunitas dan dunia usaha dapat menciptakan kondisi bagi terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) (woolcock 2000).

Ada juga sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil yang didasarkan pada prinsip saling melengkapi (complementarity) dan prinsip mengakar (embeddedness) (evans 1996). Prinsip saling melengkapi yang dimaksud adalah hubungan yang saling mendukung antara aktor publik dan aktor swasta. Hubungan seperti ini dicantumkan dalam aturan legal dalam rangka melindungi hak asosiasi, misalnya, himpunan pengusaha lokal. Perlindungan hak memungkinkan terjadinya hubungan antara asosiasi komunitas dengan kelompok bisnis. Prinsip mengakar yang dimaksud mencakup sifat dan bentuk hubungan yang mempertautkan masyarakat dengan aparat publik. Misalnya, dalam hal irigasi pemerintah dapat mengangkat orang lokal menjadi pegawai yang mengawasi irigasi di daerahnya daripada menempatkan pegawai dari luar daerah yang salah salah berpotensi memicu konflik. Pegawai lokal secara sosial sudah mengakar sehingga memudahkan komunikasi dengan sesama anggota komunitas.

 

Sumber :  Diklat Teknis LAN

Iklan

About aliwear

Tenaga Edukatif Politeknik Perikanan Negeri Tual

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: