//
you're reading...
Sosial Politik

Anatomi Konflik dan Kekerasan

A. Latar Belakang

Dalam perjalanan panjang kehidupan umat manusia terjadi proses interaksi, baik yang berlangsung antar individu, antar komunitas, antar suku, antar golongan maupun antar bangsa dan senantiasa diwarnai oleh adanya berbagai perbedaan kepentingan. Interaksi kepentingan beragam secara ekonomi, politik ataupun social budaya pada gilirannya akan mendorong timbulnya berbagai macam konflik atau pertentangan. Tahap lanjut dalam konflik biasanya adalah munculnya kekerasan. Kompetisi dan konflik kepentingan diantara berbagai unit local-regional dengan tepat dan halus telah dimanfaatkan untuk kepentingan negara-negara kolonial waktu itu (T.Jacob, 2004). Pada awal maupun sesudah proklamasi kemerdekaan hingga kini, konflik kekerasan merupakan salah satu fenomena yang menandai state formation Indonesia. Bahkan dalam perkembangannnya terdapat konflik antar desa yang tidak jelas apa factor pendorongnya, serta pengadilan massa terhadap seseorang yang dianggap melakukan tindakan kriminal.

Bermula dari kasus kekerasan massa yang berujung pada Tragedi Trisakti (12 Mei 1998), Semanggi I (November, 1998) dan Semanggi II (1999), kemudian pembakaran di Jakarta, Solo dan Denpasar yang berlangsung pada masa awal reformasi, serta ditambah lagi dengan kerusuhan yang terjadi di Papua, Maluku, Poso, Sambas, Mataram dan Aceh, kesemuannya mengidikasikan rapuhnya integrasi social (Harris dkk, 1999; Hendro Suroyo, 2001). Factor ini dianggap berkaitan dengan konflik elit baik tingkat pusat maupun tingkat local (Madjid, 2004).

Dengan demikian, yang mendasar bagi masyarakat adalah kecakapan mengelola konflik yang cenderung destruktif (merusak) kearah konstruktif (membangun), sehingga perdamaian dan anti kekerasan menjadi nilai budaya yang mampu merendam bagi munculnya konflik yang bernuansa kekerasan (Fisher, et.al., 2000).

B. Mengenali Anatomi Konflik Kekerasan

Apakan negara Indonesia yang dikenal masyarakatnya taat beragama dan memiliki peradaban tinggi, senantisa berpotensi bagi munculnya budaya kekerasan, budaya gemar bunuh, budaya suka membantai, atau a culture of violence?, ataukah , berbagai kekerasan dan brutalitas itu tidak lebih dari ekses, atau akibat-akibat ekstrem dari keadaan hidup yang sedang krisis? Apakah benar manusia Indonesia pada umumnya tidak lagi menghormatid an mentaati asas kesusilaan, tidak lagi menghormati kepentingan hidup sesama manusia?. Kalau kita tinjau konsep yang mutahir dalam ilmu jiwa tentang kekerasan massa atau the psychology of mass violence dan ilmu social tentang kekerasan dan konflik politik, dan kalau kita terapkan data dan konsep mutahir ini pada keadaan di Indonesia, maka kita akan memperoleh empat kondisi yang bersama akan menimbulkan kecendrungan yang sangat tinggi untuk terjadinya kekerasan massa (Malkan, 2002; Laksono, 1998).

  • Pertama, telah bertahun-tahun di Indonesia terjadi apa yang disebut syndrome of marginalization atau kehidupan terpurukan. Artainya, banyak sekali masyarakat yang sudah lama merasa terpuruk, seperti terbuang, terkucilkan, tertekan, terhina. Disatu pihak timbul kekayaan.
  • Kedua, kondisi yang kedua menimbulkan kecenderungan terjadinya banyak kekerasan ialah syndrome of betrayal, yaitu banyak golongan yang penuh harapan yang akhirnya merasa dihianati, sedikitnya ditipu dan dikibuli.
  • Ketiga, akses negatif dari suatu oligarki yang telah berpuluh-puluh  tahun berkuasa, kini sedang mengamlami permasalahan yang kompleks. Katakanlah kelompok-kelompok yang kaya dan berkuasa di Indonesia, tiba-tiba terancam jatuh, termasuk diancam untuk diseret pengadilan.
  • Keempat, melemahnya sebagian authorized and legal controls, atau kurangnya wibawa sebagian aparat ketertiban dan keamanan.

Ditinjau dari aspek sosiologis, cara strategis untuk mencetuskan harapan adalah teladan yang nyata dari pemimpinnya. Hanya dengan demikian yang sudah lama menderita dapat berbisik pada dirinya “Aku masih tetap miskin, masih tetap berusaha mencari sesuap nasi untuk anak-anakku, dan tetap belum berhasil, tapi aku tahu pemimpin-pemimpin masyarakatku sungguh-sungguh peduli pada nasibku dan merekapun berupaya sekeras mungkin untuk menolong kita semua”. Pelajarailah sikap berjuta-juta rakyat yang menderita terhadap pemimpin zaman revolusi atau waktu berjuang menegakan tujuan bersama (di Indonesia atau di negara-negara lain). Mereka itu merasa hormat, mereka merasakan pemimpin adalah teman seperjuangan bagi meraka dalam meraih cita-cita bersama (Madjid, 2004).

1. Tiga Serangkai : Konflik, Kekerasan dan Perdamaian

Sejarah mencatat bahwa sebagian besar konflik yang timbul antar manusia (antar golongan, jenis kelamin, suku, ras dan agama) diselesaikan dengan cara kekerasan penuh dengan kebencian dan kejam yang mengakibatkan ratusan ribu manusia kehilangan orang, kehilangan harta bendanya, keluarganya, hancurnya lingkungan hidup bahkan jutaan nyaawa harus melayang secara sia-sia. “Warga X Cinta Damai”, “Hindari Konflik, Ciptakan Perdamaian”. Pada umumnya masyarakat memahamiistilah konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memilki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

Kekerasan sendiri diartikan sebagai tindakan, perkataan, sikap, bebagai struktur atau system yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, social atau lingkungan, dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh. Adapun ketujuh elemen kunci itu adalah :

  • Pengakuan yang jujur dari masing-masing pihak atas luka atau penderitaan yang telah dilakukan terhadap yang lain;
  • Penyesalan yang tulus dan dalam atas penderitaan yang telah ditimbulkan,
  • Kerelaan untuk memaafkan orang lain yang telah menimbulkan penderitaan,
  • Kerelaan masing-masing pihak yang terlibat konflik untuk “melepaskan” amaran dan kepedihan,
  • Adanya komitmen dari pelaku atau tidak mengulangi lagi tindakannya,
  • Upaya yang tulus untuk memecahkan keluhan yang menjadi penyebab konflik serta memberikan konpensasi atas kerusakan yang telah ditimbulkan,
  • Memasuki era baru hubungan yang saling memperkaya (Galtung, 2003).

Mengingat karakteristik dan stadium konflik di Ambon, model penyelesaian konflik dengan sentuhan budaya akar rumput ini ternyata bukanlah model penyelesaian seremonial sesaat, tetapi telah berkembang secara lebih berkesinambungan (Jamuin, 2004; Trijono, 2001).

2. Urgensi dan Relevansi Penulisan Buku Perdamaian dan Anti Kekerasan.

Kedamaian, keadilan dan kesejahteraan adalah dambaan setiap insan. Lantas bagaimanakah kita harus menagkapnya hingga dia dapat membumi dan mengalirkan air kesejukan dan kedamaian manusia di Indonesia. Sebab melalui permenungan ini, kita akan memperoleh secercah harapan baru yang lenih jernih dalam menatap kehidupan dimasa yang akan datang. Sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap manusia kapan dan dimana pun dia berada, yaitu kebutuhan hidup damai, bahagia, aman, akrab antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, mewujudkan masyarakat damai, yang merupakan tujuan utama penulisan buku ini, sebenarnya sangat mulia. Kita yang perlu dan butuh sosok hidup masyarakat damai itu. Disebut demikian karana :

  • Pertama, demi memenuhi kebutuhan kejiwaan (psikis) kita. Maksudnya adalah secara batin jiwa kita ingin ketentraman, tidak terancam dari berbagai gejolak yang destruktif. Dari jiwa yang tenang akan lahir berbahai kreativitas, motivasi, bahkan juga ilham untuk membuat aksi-aksi positif demi memperoleh prestasi hidup.
  • Kedua, terwuijudnya jaringan komunikasi social yang sehat. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa kontak-kontak social melalui media komunikasi yang sehat akan sangat membntu kita dalam meraih nasib social yang lebih beruntung. Tanpa ini kita akan mengalami kesulitan, bahkan terancam untuk memperoleh posisi social yang menguntungkan.
  • Ketiga, ingin menbagi kebahagiaan terhadap sesama. Karena itu, membagi kebahagiaan disini mengandung pengertian jangan kita mngungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan pada orang lain.

Kita harus memberikan sumbangan yang lebih besar (efforts to increase its contribution) dalam soal kebahagiaan pada sesama. Untuk itu, mengembangkan system nutu yang berkesinambungan (develop a sustainable quality system) adalah suatu keharusan bagi kita semua (Luth, 2002). Mengapa kita perlu membagi kebahagiaan dan kedamaai terhadap sesama ?

  • Pertama, memenuhi kewajiban agama, yaitu mendoakan sesama untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
  • Kedua, ada kepentingan kita pada sesama. Dengan membagi kebahagiaan itu kepentingan kita dapat terlaksana dan terjalin dengan baik.
  • Ketiga, membudayakan kerja kolektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan bersama.
  • Keempat, membantu mengurangi beban penderitaan orang. Kita tidak boleh berlagak “pilon” (berpura-pura tidak tahu) bahwa hidup ini selain ada nikmat, ada juga penderitaan.

Dalam kondisi konflik menuju damai, kita memerlukan suatu transformasi konflik, yang pada intinya ialah “jembatan emas” dengan tiang-tiang penopang berupa peace building, conflict resolution, negotiation, mediation, and reconciliation. Disini akan timbul suatu kesadaran bersama untuk membangun dan ini akan bermuara pada suatu kondisi damai melalui proses-proses yang dijabarkan dalam franformasi konflik (Liliweri, 2005). Untuk mencapai tujuan penyelesaian konflik, ada hal-hal yang perlu disiapkan, yaitu keterampilan berkomunikasi. Pendidikan perdamaian bertujuan untuk mengatasi ketidak seimbangan terebut. Pendidikan perdamaian ini tidak hanya bertujuan untuk membawakan perubahan dalam pikiran dan perasaan tentang perdamaian, melaikan juga membwakan kekuatan yang dapat memotivasi para partisipan untuk menterjemahkan pengetahuan dan perasaan tersebut kedalam aksi (Galtung, 2003; Fischer, 200).

C. KONFLIK KEKERASAN DAN PERDAMAIAN

1. Hakikat Konflik

Pertentangan ini biasanya berbentuk non fisik bisa pula berkembang menjadi benturan fisik, biasanya berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan (violent), bias pula berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan (nono violet).Dalam kontes inilah, beberapa ahli sosiologi membuat beberapa criteria untuk menandai, bahwa sebuah pertentangan dapat disebut sebagai konflik bila memenuhi serangkaian prasyarat.

  • sebuah konflik harus melibatkan dua atau lebih pihak di dalamnya.
  • pihak-pihak teresbut saling tarik menarik dalam  aksi-aksi saling memusuhi (mutually opposing actions).
  • mereka biasanya cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan sang musuh.
  • interaksi pertentangan di antara pihak-pihak itu berada dalam keadaan yang tegas, karena itu keberadaan peristiwa pertentangan dapat dideteksi dan dimufakati dengan mudah oleh para pengamat yang tidak terlibat dalam pertentangan (Alo Liliweri, 2005).

Mencermati ciri-ciri tersebut diatas, maka dapat digambarkan secara sederhana bahwa sebuah konflik dicirikan oleh :

  • adanya interaksi yang bersifat langsung dan dapat diamati di antara pihak-pihak yang berkonflik.
  • mereka memiliki perasaan saling memusuhi atau saling berlawanan (mutually opposed)
  • mereka yang terlibat konflik itu berjumlah sekurang-kurangnya dua pihak.

Secara sederhana konflik dikelompokkan mejadi dua tipe, yakni konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif adalah konflik yang mengancam eksistensi system politik, yang biasanya disalurkan lewat penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud ialah lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan pemerintah, pers dan forum-forum terbuka lainnya. Sedangkan konflik negatif adalah konflik yang dapat mengancam eksistensi system politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara nonkonstitusional, seperti kudeta, sparatisme, terorisme, dan revolusi. Konflik terbagi dua macam, yakni konflik realistic dan konflik non realistic. Konflik realistic adalah konflik yang timbul karena tuntutan-tuntutan tertentu yang diarahkan pada objek tertentu. Ciri-ciri  struktur konflik ini adalah tak mungkin mengadakan kerjasama. Hasil kompetisi akan dinikmati oleh pemenang saja (pihak pemenang akan mendapatkan semuanya, sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan semuanya). Adapun konflik menang-menang adalah suatu situasi konflik dalam mana pihapihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin untuk mengadakan kompromi dan bekerjasama sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut. Ciri struktur konflik ini adalah kompromi dan kerjasama, hasil kompetisi akan dinikmati bersama oleh kedua belah pihak walau tidak secara maksimal. Struktur konflik menurut Lewis A. Coser, dibedakan pada situasi dimana konflik terjadi. Struktur konflik terbagi dua, yakni : konflik yang tejadi di dalam kelompok (in group) dan konflik yang terjadi di luar kelompok (out group). Beberapa ahli membuat tahapan-tahapan konflik yang merupakan struktur konflik. Adapun kelima tahapan konflik tersebut adalah :

  • Konflik lataen (latent conflict). konflik laten ditandai oleh tiga hal : (a) adanya persaingan untuk memperebutkan suber daya yang terbatas; (b) Memperebutkan kekuasaan; (c) Adanya perbedan-perbedaan tujuan pada subunit organisasi atau kelompok dalam masyarakat.
  • Konflik yang mulai terasa (perceive conflict).
  • Konflik yang semakin terasa (fekt conflict),
  • Konflik terbuka (manifest conflikct). Yang ciri-cirinya terbentang dari perang mulut hingga kekerasan fisik.
  • Konflik sementara dari sebuah konflik.

Konflik dibedakan menjadi dua, yaitu :

  • Konflik konstruktif
  • Konflik destruktif.

Secara teoritis, terdapat berbagai paradigma dan pandangan tentang konflik, secara garis besar dapat dibedakan ke dalam dua klarifikasi, yaitu pandangan konvensional dan pandangan modern.

No Pandangan konvensional Pandangan modern
1

Konflik tidak dapat dihindarkan

Konflik dapat dipindahkan

2

Konflik disebabkan oleh kesalahan-kesalahan manajemen dan perencanan dan pengelolahan organisasi atau oleh pengacau.

Konflik timbul karena banyak sebab termasuk struktur organisasi, perbedaan tujuan tak dapat dihindarkan, perbedaan persepsi, nilai pribadi dan sebagainya.

3

Konflik mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaannya secara optimal

Konflik dapat membantu atau menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi (masyarakat) dalam berbagai derajat.

4

Tugas menejemen (pemimpin) dalah menghilangkan konflik

Tugas manajemen (pemimpin) adalah mengelola tingkat konflik dan penyelesaiannya.

5

Peleksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan penghapusan konflik.

Peleksanaan kegiatan organisasi yang opetimal membutuhkan tingkat konflik yang moderat.

Di atas, maka tiga istilah yang berkaitan dengan bagaimana konflik dihadapi , yaitu :

  • penyelesaiaan konflik (conflict resolution),
  • pembasmian konflik
  • pengaturan konflik

Sekurang-kurangnya terdapat empat pendekatan yang dianut dalam menanggapi apa yang disebut ”konflik subnasional”, yakni :

  • Konflik itu destruktif karena merupakan acaman terhadap stabilitas nasional sehingga harus dihindari, akibatnya rakyat tidak memiliki pengalaman untuk mengelola konflik,
  • Konflik adalah perilaku yang identik dengan kekerasan seperti penikaman, duel, baku hantam, perang atau kerusuhan.
  • Konflik adalah agresi yang harus ditangani dengan represif sehingga demonstrasi mahasiswa, petani atau buruh yang harus dihadapi dengan pengiriman tentara sebab mereka dianggap “pengacau keamanan”, “organisasi tanpa bentuk”, “anasir-anasir disintegrasi” atau yang paling popular sekarang “provokator”.
  • Perspektif hidrolik, yanitu kewarganegaraan dianggap sebagai sumber keresahan, saluran ketegangan dan frustasi, atau amuk dan kebringasan yang mudah dikipasi, dipengaruhi, dihasut atau dibakar emosinya.

2. Berbeda, Bersengketa dan Berkonflik

Berbeda, bersengketa dan berkonflik merupakan tiga situasi yang berbeda, karenanya ketiganya harus dipahami dengan baik. Konflik produktif cenderung menghasilkan “cahaya” sebaliknya konflik yang tidak produktif cenderung menghasilkan “panas”. Konflik ini terjadi karena  suatu pihak lebih yakin bahwa untuk memenuhi kebutuhannya pihak lain harus berkorban. Konflik dapat berwujud sebagai  :

  • konflik tertutup (laten),
  • konflik mencuat (emerging),
  • konflik terbuka (manifest).

Konflik tertutup dicirikan oleh adanya tekanan-tekanan yang tidak tampak tidak sepenuhnya berkembang dan juga tidak terangkat ke permukaan.

3. Prasangka sebagai Sumber Konflik

Dalam prosesnya individu memperhatikan dan bereaksi terhadap individu atau kelompok lain sehingga akan merespon dengan satu tingkah laku tertentu. Namun dalam interaksi tesebut ada kecenderungan dari individu untuk mengambil jalan pintas dalam mempersepsi seorang atau kelompok dengan cara memberikan “cap” tertentu kepada individu lain berkaitan dengan sifat-sifat yang khas yang seakan-akan menempel kepada individu atau kelompok, misalnya orang dengan etnis X adalah kasar, atau lamban, atau orang dengan ciri fisik tertentu dengan licik. Presepsi yang salah ini atau cap  yang diberikan sesuai sifat disebut sebagai stereotype dan ini merupakan cikal bakal diri munculya prasangka yang kemudian berlanjut pada perilaku tindak kekerasan. Prasangka adalah sikap yang negatif terhadap kelompok atau individu tertentu semata-mata karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu.

a. Prasangka Sosial

Prasangka rasial adalah jenis prasangka yang paling tua. Prasangka jenis ini muncul sepanjang masa, meskipun frekuensinya kadangkala kuat dan terkadang pula lemah. Walaupun demikian, perlu dibedakan antara ras dan etnik. Al Krober, seorang antropolog, membagi 15 ras utama di dunia dalam empat golongan besar, yaitu Kuakasoid, Mongoloid, Negroid dan yang ridak tergolongkan. Pada 14 Juni 1994. sebelum kasus itu Oj Simpson jadi idola masyarakat Amerika. Ia tinggal didaerah kelas atas bersama orang-orang kulit putih. Demikianlah ketika akhirnya dewan juri yang mayoritas terdiri atas orang kulit hitam. Membacakan keputusannya bahwa Simpson dengan cerdiknya mengajukan bukti-bukti palsu, bangsa Amerika Serikat segera terpecah menjadi dua golongan. Warga kulit hitam bersorak gembira atasa kemenangan Simpson, sedangkan warga kulit putih marah dan kecewa.

b. Prasangka Agama

Prasangka antar agama juga sangat banyak contohnya didunia. Sebab, tampaknya agama dan lembaga politik dapat memberikan status suci (sacred) terhadap kekerasan yang dilakukan kelompoknya. Kekerasan ini disebut sebagai “sacred violebce” atau “veiled violence” (kekerasan bertabir), yakni sakralisasi dari “scapegoating violence” (kekerasan dengan cara mencari kambing hitam).

c. Prasangka Sosial dan Politik

Prasangka ini berangkat dari status propinsi seorang individu di dalam suatu masyarakat. Sedangkan substansi sumber dari prasangka itu berfatiasi lima macam, yitu ketidak adilan, dukungan institusional, perasaan sebagai anggota kelompok, konformitas dan konflik antar kelompok.

d. Ketidakadilan

Ketidakadilan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya dapat ditemukan diberbagai tempat, baik dinegara berkembang maupun negara maju, baik ketidakadilan yang tampak maupun yang tersembunyi terus terjadi.

Perlakuan diskriminatif itu telah menanamkan prasangka rasial yang harus diwariskan bergenerasi. Mengapa demikian, karena haruslah diakui bahwa proses pembentukan bangsa dan gejala perpecahan bangsa pada hakikatnya adalah gejala pembentukan dan perpecahan kelompok.

e Dukungan Institusional

Dalam kasus Melayu dan Cina, prasangka antar kedua etnik itu makin diperarah oleh beebagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah penjajahn Belanda maupun Indonesia. Komponen lain adalah media massa seperti televisi atau Koran, yang menjanjikan film-film kekerasan, berita aneka pembunuhan  dan sebagainya yang bertema kekerasan dan kadang rasial. Kedua contoh tersebut (peraturan dan media massa) menunjukan bahwa prasangka bisa di timbulkan dan didukung oleh berbagai institusi yang ada dalam masyarakat.

4. Hakikat Kekerasan

Istilah kekerasan digunakan untuk mengambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu, ada empat jenis kekerasan yang dapat di identifikasi :

  • kekerasan terbuka, yakni, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian.
  • Kekerasan tertutup, yakni, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti perilaku mengancam,
  • Kekerasan agresif yakni, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetepi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan, dan
  • Kekerasan defentif yakni, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Kekerasan sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu violetia yang berarti : kekerasan, keganasan, aniaya atau perkosaan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan adalah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam Enclyclopedia Volume, kata Violence, peace, and conflict,  dikatakan bahwa kekerasan adalah suatu aksi atau tindakan dengan kekuasaan fisik antara sesama manusia, yang legitimasinya masih bias diperdebatkan.

a. Praktek Kekerasan

Dimanakah kekerasan itu berakar ? melihat begitu letaknya sejarah manusia pada kekerasan, kita tergoda untuk berkesimpulan memang demikianlah “dari sananya” manusia itu senang berbuat kekedarasan. Tampaknya tidak sedikit yang menganut pendirian seperti ini, kita ingat saja pandangan-pandangan tentang hakikat manusia dari Lorenz (teori biologi), Frued (teori psikolog) dan Hubbes (teori sosiologi) (Fischer, 2000). Teori yang berlawanan, yaitu pandangan bahwa kekerasan itu tidak inheren dalam diri manusia. Kedua teori psikologis yang telah dikemukakan diatas dengan menambah variable struktur social. Para sosiolog yang menganut teori kontrol social, misalnya mengadaikan bahwa kekerasan sudat terdapat secara bawaan pada insting manusia dan terungkap ketika masyarakat tidak berhasil mengontrolnya. Sehingga yang harus dilakukan sebenarnya adalah menelaah fenomena kekerasan itu sendiri dalam berbagai perwujudannya yang bermacam-macam.

b. Sifat Kekerasan

Ditinjau dari sifat kekerasan, perilaku mengancam jauh lebih menonjol daripada kekerasan terbuka, dan kekerasan definitive jauh lebih menojol dari kekerasan agresif. Kekuatan angkatan kepolisian banyak dikerahkan pada pelaku mengancam (yang sebelumnya disebut dengan dramatisi diri), misalnya ketiak mobil polisi bersenjata berat dilewatkan sepanjang daerah-daerah yang berpotensi kerusuhan sebelum kerusuhan itu sendiri terjadi.

c. Pembagian Kekersan

Menurut bentuknya, kekerasan digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu :

  • Kekerasan fisik, adalah kekerasan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh, seringkali berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.
  • Kekerasan psikologis, asalah kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa, juga dapat mengurangi bahkan emnghilangkan kemampuan normal jiwa.
  • Kekerasan structural, adalah kekerasan ini agak sulit untuk diartikan dan dikenali.

Kekerasan kolektif, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu atau massa. Pelakunya adalah massa dan korbannya adalah massa lain, termasuk juga individu. Contoh kekerasan kolektif yang pernah terjadi, terlepas dari apa yang menyebabkan kekerasan itu terjadi misalnya peristiwa G 30 S/PKI 1965, konflik di Ambon, Sambas dan Sampit.

d. Kekerasan Kolektif

Perkembangan bentuk kehidupan serta pemerintahan demokratis yang denikian cepat di Eropa dan Amerika Serikat yang dimulai pada abad XIX telah menyakinkan para teoritikus social bahwa massa telah menjadi factor sangat penting dalam masyarakat Barat. Penyimpangan oleh crowd (gerombolan), khususnya panik dan kerusuhan adalah berarti kekerasan yang dilakukan crowd sebagai upaya untuk menciptakan kepanikan, kerusuhan, dan revolusi di Eropa sejak abad XIX. Kelompok crowd ini dianggap tidak memilki organisai formal dan tidak memiliki tujuan yang sama. Gustave Le Bon dalam bukunya yang berjudul The Crowd (1985) memuat penyataan kalsik tentang teori ini dan menjadi karya teori social  yang paling berpengaruh yang pernah ditulisnya. Karya terbaru tentang crowd diberikan dari perspetif orang dalam  (insider), yaitu anggota dan partisipan dalam kelompok crowd. Beberapa sosiolog, menekankan pentingnya “mobilisasi politik” yang bias membuat benih gerakan massa semakin besar dan bisa membuat suatu revolusi lebih berhasil. Norma-norma cenderung tercetus sebagai suatu hasil sifat situasi itu sendiri dan sifat perasaan yang dibangkitkan.

e. Penyebab Perilaku Kekerasan

Factor yang menyebabkan kekerasan dapat terjadi. Kekerasan bias muncul karena adanya motivasi-motivasi serta keinginan dalam diri manusia. Kekerasan juga dikatakan merupakan fenomena manusiawi yang khas. Pendapat bahwa kekerasan merupakan sesuatu yang alamiah manusia juga dikatakan oleh Thomas Hobbes (1588-1679), yang percaya bahwa manusia adalah makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irrasional, anarkis, saling iri dan membenci sehingga menjadi jahat, kasar,buas, dan pendek piker. Dengan manusia menurut Hobbes adalah Homo Homini Lupus, manusia yang saling memangsa sesamanya. Sedangkan Jean Jaques Rousseau (1712-1778) mempunyai pandangan lain, bahwa manusia pada dasarnya adalah ciptaan yang polos, mencintai diri secara spontan serta tidak egois. Dalam konteks, Johan Galtung berhasil membagi definisi kekerasan menjadi tiga jenis, yaitu:

  • Pertama, kekerasan cultural, yaitu kekerasan yang melegitimasi terjadi kekerasan structural dan kekerasan langsung serta menyebabkan tindakan kekerasan dianggap wajar saja terjadi (diterima) oleh sebuah masyarakat.
  • Kedua, kekerasan structural, yaitu kekerasan yang berbentuk eksploitasi sistematis disertai mekanisme yang menghalangi terbentuknya kesadaran serta menghambat kehadiran lembaga-lembaga yang dapat menentang eksploitasi dan penindasan.
  • Ketiga, kekerasan langsung, yaitu kekerasan yang terlihat secara langsung dalam bentuk kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuata, sehingga kekerasan jenis ini sangat mudah diidentifikasi karena merupakan manifestasi dari kekerasan cultural dan structural.

Menurut Galtung, sumbernya ada pada kekerasan cultural (kultur kekerasan) yang melegimitasi terjadinya kekerasan structural dan kekerasan langsung. Pengertian budaya kekerasan menurut Galtung amatlah luas, ia menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik belaka. Bahkan ia melihat kekerasan dari segi akibat dan pengaruhnya pada manusia. John Galtung mengenali enam dimensi penting dalam kekerasan:

  • Pertama, kekerasan fisik dan psikologis.
  • Kedua, pengaruh positif dan negatif
  • Ketiga, ada obyek atau tidak.
  • Keempat, ada subyek atau tidak.
  • Kelima, disengaja atau tidak
  • Kekenam, yang tampak dan tersembunyi.

Seolah-olah zaman itu lebih stabil dari keseimbangan yang goyah yang begitu mudah meletus menjadi serangkaian kasus yang pernah kita dengar seperti kerusuhan Mei 1998, peristiwa Tanjung Priok, Lampung, serta kasus-kasus yang terjadi pada jaman reformasi (kerusuhan Ambon-Poso dan lain-lain).

D. Praktek Terorisme

Terorisme sebenarnya merupakan fenomena lama kehidupan manusia. Bahkan terorisme telah menjadi tema-tema yang selalu diangkat dalm film-film produksi Hollywood. Peristiwa ini, dengan bantuan media massa, telah mengingatkan masyarakat dunia akan bahaya terorisme bagi kemanusiaan. Kekerasan jenis terakhir inilah yang sering disebut sebagai “terror”. Sedangkan terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai suatu tujuan. Terorisme dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu enforcement terror yang dijalankan penguasa untuk menindas tantangan terhadap kekuasaan mereka, dan aggitational terror, yakni terror yang dilakukan menggangu tatanan yang mapan untuk kemudian menguasai tatanan politik tersebut. Jika pendefenisian terorisme memuat dimensi politis tertentu, bagaimana menawarkan sebuah defenisi yang objektif? Salah satu kemungkinan adalah mendefiniskan terorisme buka dari identitas pelaku atau alas an mereka, melainkan dari kualitas aksi mereka. Mengapa? Karena pendefinisian dari pelaku dapat bertolak dari sigmatisasi. Kekerasan itu diarahkan kepada orang-orang yang tak melakukan perlawanan. Tujuannya politis dan dilaksanakan demi publisitas yang maksimal. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan diseminasi informasi coverage media yang luas membuat jaringan dan tindakan terror semakin mudah mencapai tujuan. Terorisme bukanlah masalah yang berdiri sendiri dan tidak dapat ditafsirkan secara monolinear, subyektif apalagi secara sepihak. Sementara itu proses terror memiliki tiga unsure, yaitu: Pertama, tindakan atau ancaman kekerasan; Kedua,  reaksi emosional terhadap ketakutan  yang amat sangat dari pihak korban atau calon korban, dan Ketiga, dampak social yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian. Secara garis besar praktek terorisme dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tipologi Terorisme

Tipe Tujuan Ciri-ciri

Terorisme epifenomenal

(terror dari bawah)

Tanpa tujuan khusus, suatu hasil samping kekerasan horizontal berskala besar

Tak terencana rapi, terjadidalam konteks perjuangan yang sengit.

Terorisme revolusioner

(terror dari bawah)

Revolusi atau perubahan radikal atau system yang ada

Selalu merupakan fenomenal kelompok, struktur kepemimpinan, program, ideology, konspirasi, elemen paramiliter.

Terorisme subrevolusioner

(terror dari bawah)

Motif politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hokum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu

Dilakukan oleh kelompok kecil, bias juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal

Terorisme represif (terror dari atas/terorisme negara)

Menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tak dikendaki oleh penindas (rezim otoriter/ totaliter) dengan cara likuidasi.

Berkembang menjadi terror massa, ada aparat terror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa curiga di kalangan rakyat, wahana untuk paranoia pemimpin.

E. HAKIKAT PERDAMAIAN

Berbicara tentang perdamaian adalah berbicara suasana aman dan nyaman yang dapat digambarkan sebagai suasana damai. Perdamaian adalah suatu proses pertarungan multidimensional yang tidak pernah berakhir dalam usaha untuk mengubah kekerasan. Tidak adanya perang tetap saja penting, tetapi keadaan ini hanyalah langkah awal kearah cita-cita yang lebih sempurna, dengan mendefinisikan perdamaian sebagai: menjalin hubungan antar individu, kelompok dan lembaga yang menghargai keragaman nilai dan mendorong pengembangan potensi manusia secara utuh. Dalam kepustakaan ilmu social, perdamaian didefiniskan dalam dua pengertian, yaitu : Pertama, perdamaian adalah tidak adanya/berkurangnya segala jenis kekerasan. Kedua, perdamaian adalah transformasi konflik kreatif non kekerasan. “Anak-anak agar sejak dini dilibatkan dalam kegiatan pendidikan yang mentransfer nilai, keyakinan, perilaku dan gaya hidup yang memberdayakan mereka untuk meleraikonflik secara damai berdasarkan spirit toleransi, menghargai harkat manusia dan non diskriminasi”, demikian pesan PBB. Kemampuan damai individual, dimulai dari pengembangan jati diri serta kepercayaan diri yang kuat, bukan untuk menekan orang lain, tetapi untuk mampu berkomunikasi ”tanpa ganguan” untuk mengenal berbagai purbasangka (prejudice) yang selama ini, sadar atau tidak sadar, masih menghinggapi diri sendiri. Dengan demikian PBB lebih menekankan kepada aspek intervensi yang bersifat top down. Selanjutnya PBB membuat taksonomi utama dalam kaitannya intervensi untuk mencapai perdamaian, yaitu :Pertama, menciptakan perdamaian, yakni bentuk-bentuk intervensi mengakhiri permusuhan dan menghasilkan kesepakatan melalui cara-cara diplomasi, politik dan bahkan militer jika diperlukan. Kedua, menjaga perdamaian, yakni memantau dan menegakkan kesepakatan, menggunakan kekerasan bila perlu. Caranya mencakup pengawasan terhadap dihormatinya kesepakatan dan dilaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang disepakat. Ketiga, menggalang perdamaian, yaitu melaksanakan program-program yang telah dirancang untuk mengatasi penyebab konflik dan penderitaan masa lalu dan meningkatkan kestabilan dan keadilan jangka panjang.

1. Resolusi Konflik dan Langkah-langkah Perdamaian

Resolusi konflik merupakan suatu terminology ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Penjabaran tahapan proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan. Pertama, konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer, namun harus dilihat sebagai suatu fenomen social. Kedua, konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan liner. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula. Ketiga, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi kedalam suatu variable tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat. Suatu konflik harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat sebagai factor. Terakhir, Keempat, resolusi konflik hanya dapat diterapka secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain  yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif, jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang abadi. Sebuah konflik, tujuan-tujuan kegiatan dilakukan :

  • Pencegahankonflik bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras.
  • Penyelesaian konflik bertujuan  untuk mengakhiri peralu kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian.
  • Pengelolaan konflik bertujuan untuk menbatasai dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
  • Resolusi konflik menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bias tahan lama diantara kelompo-kelompok yang bermusuhan.
  • Transformasi konflik mengatasi sumber-sumber konflik social dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan social dan politik yang positif.

a. Langkah pertama dalah mencari de-esklasi konflik

Di tahap pertama, konflik yang terjadi masih diwarnai oleh pertikaian bersenjata yang memakan korban jiwa sehingga penganut resolusi konflik berupaya untuk menemukan waktu yang tepat untuk memulai (entry point) proses resolusi konflik. Tahan ini masih berurusan dengan adanya konflik bersenjata sehingga proses resolusi konflik terpaksa harus bergandengan tangan dengan orientasi-orientasi militer. Proses resolusi konflik dapat dimulai jika mulai dapat indikasi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan menurunkan tingkat esklasi konflik. Operasi militer untuk menurunkan eskalasi konflik merupakan suatu tugas berat yang mendapat perhatian besar dari beberapa agen internasional. UNHCR, misalnya, telah menerbitkan suatu panduan operasi militer pada tahun 1995 yang berjudul “A UNHCR Handbook For The Military On Humanitarian Operators”, panduan yang sama juga telah dipublikasikan oleh Institute for International Studies, Brown University pada tahun 1997 dengan judul “A Good to Peace Support Operations”.

b. Langkah kedua adalah melakukan intervensi kemanusiaan dan negosiasi politik.

Ketika de-eskalasi konflik sudah terjadi, maka langkah kedua proses resolusi konflik dapat dimulai bersamaan dengan penerapan intevensi kemanusiaan untuk meringankan beben penderitaan korban-korban konflik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa langkah ini kental dengan orientasi politik yang bertujuan untuk mencari kesepakatan politik (political settlement) antara aktor konflik.

c. Langkah ketiga adalah melakukan pendekatan yang berbasis pada pemecahan masalah (problem-solving approach)

Langkah ketiga dari proses resolusi konflik adalah problem solving yang memiliki orientasi social. Langkah ini diarahkan menciptkan suatu kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak antagonis untuk melakukan transformasi suatu konflik yang spektif ke arah resolusi. Alternatif-alternatif solusi konflik tersebut dapat digali jika ada suatu istitusi resolusi konflik yang berupaya untuk menemukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik. Bagi sebagian ahli, sebab-sebab fundamental tersebut hanya dapat ditemukan jika konflik yang terjadi dianalisis dalam konteks yang menyeluruh (total environment) (Rupensinghe, 1994). Komponen pertama adalah masing-masing pihak mengakui legitiminasi pihak untuk melakukan inisiatif komunikasi tingkat awal. Komponen kedua adalah masing-masing pihak memberikan informasi yang benar kepada pihak lain tentang kompleksitas konflik yang meliputi sebab-sebab konflik, trauma-trauma yang timbul selama konflik, dan kendala-kendala sruktual yang akan menghamabat fleksibilitas mereka dalam melakukan proses resolusi onfilk. Komponen ketiga adalah pihak secara bertahap menemukan pola interaksi yang diiginkan untuk mengkomunikasikan signal-signal perdamaian. Komponen terakhir adalah problem –solving worshop yang berupaya menyediakan suatu suasana yang kondusif bagi pihak-pihak bretikai untuk melakukan proses (tidak langsung mencari (out come) resolusi konflik.

d. Langkah keempat adalah membangun perdamaian (peace bilding)

Langkah keempat adalah peace-building yang meliputi langkah transisi, rekonsiliasi dan konsolidasi. Langkah ini merupakan tahapan terberat akan memakan waktu paling lama karena memiliki orientasi structural dan cultural. Mekanisme transisi tersebut meliputi lima proses, yaitu :

  • pemilihan bentuk struktur negara,
  • pelimpahan kedaulatan negara,
  • pembentukan system trias-politica,
  • pembentukan system pemilihan umum,
  • pembentukan nilai peradilan.

Langkah kedua dari proses peace building adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi perlu dilakukan jika potensi konflik terdalam yang akan dialami oleh suatu komunitas adalah rapuhnya kohesi social masayarakat karena beragam kekerasan structural yang terjadi dalam dinamika sejarah komunitas tersebut. Dalam langkah ini, semboyan utama yang ingin ditegakkan adalah “Quo Desiderat Pacem, Preparet Pacem”. Semboyan ini mengharuskan aktor-aktor yang relevan untuk terus menerus melakuan intervensi perdamaian terhadap struktur social dengan dua tujuan utama yaitu mencegah terulangnya lagi konflik yang melibatkan kekerasan bersenjata serta mengkostruksikan proses perdamaian langgeng yang dapat dijalankan sendiri oleh pihak-pihak yang bertikai (Miall, 200). Dua tujuan tersebut dapat dicapai dengan merancang dua kegiatan :

  • Adalah mengoperasikan indicator system peringatan didi (early warning system) system peringatan dini ini diharapkan dapat menyediakan ruang manuver yang cukup luas bagi beragam aktor resolusi konflik dan memperkecil kemungkinan pengguna kekerasan bersenjata untuk mengelola konflik.
  • Perlu dikembangkan beragam mekanisme resolusi konflik local yang melibatkan sebanyak mungkin aktor-aktor non militer di bagian tingkat eskalasi konflik.

Keempat langkah resolusi tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dijalankan secara terpisah. Kegagalan untuk mencapai tujuan disatu tahap akan berakibat tidak sempurnanya proses pengelolaan konflik ditahap lain.

2. Prinsip Anti Kekerasan (Nir-Kekerasan)

Prinsip anti kekerasan atau nir-kekerasan pada mulanya berasal dari pemikiran dari kaum filosof yang mendambakan perdamaian dalam suatu masyarakat yang merupakan esiensi penting kebutuhan hidup manusia. Di dunia berat ini hal itu dikembangakan oleh sejumlah pemikir dan filosof, seperti Piere Joseph Proudhon, Henry David Thoreau, hal itu dikembangkan oleh tokoh nir-kekerasan paling terkenal, yaitu Mohandes K. Gandhi, yang sekarang ini juga dipakai oleh tokoh pejuang demokrasi di Burma, Aung San Suu Kyi. Untuk mengambil esiensinya dari prinsip anti kekerasan, maka akan dibahas pandangan dua tokoh dari dunia Barat dan Timur yang keduanya saling berhubungan erat satu sama lain, yaitu pemikiran Mohandes K. Ghandi dan Martin Luther King, Jr. (Trijono, 1998). Menurut Ghandi, tujuan utama Satyagrahi dalam menjalankan Ahisma adalah  untuk melawan ketidak adilan dalam masyarakat. Karena itu, apa yang seharusnya diserang adalah bukan orang tetepi sistemnya, bukan pribadi orang tetapi bagamana orang melakukan pekerjaan dan tugas mereka sehingga menciptakan ketidak adilan social. Untuk menciptakan tujuan itu, Satyagrahi harus menggunakan cara kedua yang lebih kuat, yaitu tidak bekerjasama (non cooperation) dalam membuat ketidakadilan itu. Kalaupun cara itu masih belum juga efektif, maka Ghandi menyerahkan untuk melakukan pembelotan atau pembangkangan (disobediences). Ketiga cara itu akan mengubah pikiran lawa secara efektif dari pada menggunakan untuk bentuk kekerasan baru sebagai alasan lawan dan hal itu tidak manusiawi mengikuti hukum manusia. Membahas kekerasan dengan kekerasan adalah hanya cocok dalam masyarakat hewan yang berlaku hukum rimba, yang hal itu cocok digunakan manusia yang memiliki hukum sendiri, yakni hukum manusia. Hal itu disebabkan karena kekauatan jiwa atau Satyagraha memberi rahmat pada yang menjalankannya dan juga kepada musuh yang dikenakannya. Ajaran Gandhi ini berinspirasi kepada pejuang ni-kekerasan Amerika Serikat, yaitu Martin Luther King, Jr. setelah sekian lama mencari prinsip-prinsip keadilan social di dalam agama Kristen yang dianutnya untuk melawan ketidakadilan masyarakat Amerika Serikat terhadap kaum kulit hitam. King akhirnya menemukan filsafat sebenarnya untuk melawan ketidakadilan dalam ajaran Gandhi. King menemukan adanya kesamaan antara filsafat nir-kekerasan di dalam teologi Kristen dengan filsafat nir-kekerasannya Gandhi. King percaya bahawa filsafat nir-kekerasan di dalam teologi Kristen akan lebih kuat jika dikombinasikan dengan filsafat Gandhi. Kedua prinsip nir-kekerasan di atas, baik Gandhi maupun King, sama-sama menekankan pentingnya kesesuaian antara cara dengan tujuan yang ingin dicapai dalam perjuang social. Mereka tidak memisahkan antara cara dari tujuan. Jika cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang baik yaitu menghapus ketidakadilan adalah dengan cara jelek yaitu kekerasan, maka hasilnya adalah jelek pula yaitu kekerasan balik dan kebencian lawan. Hal itu berarti tujuan mencapai ketidakadilan itu tidak tercapai. Namun demikian, seringkali potensi sumber daya cultural ini dilupakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, karena dominannya kekerasan structural dan praktek social akan memberikan sumbangan tersendiri terhadap berkembangnya prinsip nir-kekerasan di Indonesia.

3. Rekonsiliasi dan Pengampunan

Rekonsiliasi dan pengampunan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Rekonsiliasi individu dan social mempunyai cirri-ciri serupa. Keduanya ingin keluar dari kungkungan masa lampau demi masa depan yang lebih baik, di mana perusahaan dan pemerkosaan kemanusiaan baik individu maupun kelompok tidak terjadi lagi.

a. Perdamaian Antar-Siapa ?

Pluralitas bangsa Indonesia merupakan hal yang harus dijadikan pertimbangan untuk melakukan perdamaian, sehingga paling tidak ada banyak hal yang harus direkonsiliasikan.

  • hendaknya harus terjadi proses rekonsiliasi yang sifatnya lintas ideology antara orang-oarang Islam dengan kelompok eks-komunis. Istilah “eks “ itu menunjukan terdapatnya kelompok yang sudah tidak lagi menganut ideology komunisme. Seperti pengakuan Sobron Aidit kepada Ramadhan KH dalam buku Kisah Intel dan Sebuah Warung yang baru saja terbit. Menurut Sobron, kini yang harus kita tegakkan bukan komunisme tetapi demokrasi. Demokrasi sejati yang didambakan seluruh umat manusia secara menyeluruh. “Kini aku berpihak kepada demokrasi”, demikian ungkapnya.
  • Rekonsiliasi harus bersifat lintas etnis, misalnya rekonsiliasi antar orang Dayak dengan orang Madura. Begitu juga dengan proses rekonsiliasi juga dibutuhkan oelh BBM (Bugis, Buton dan Makasar) dengan berbagai suku di Papua. Di samping itu, hendaknya usaha itu juga melibatkan etnis Tionghoa dalam berbagai sector kehidupan di Indonesia dimasa yang akan dating.
  • Kemudian juga rekonsiliasi yang sifatnya lintas antar pemeluk agama.

Secara definitive, proses rehabilitasi dapat dibagi dalam dua hal, yaitu :

  • Rehabilitasi fisik berupa penggantian material terhadap kerugian yang didertita karena tuduhan politik yang tidak terbukti bahkan tidak pernah diperiksa dipengadilan.
  • Rehabilitasi mental, walaupun ini bukan persoalan yang ringan tapi pemulihan nama baik merupakan upaya yang harus segera dilakukan sifatnya, dimana selama tiga decade lebih, banyak orang yang dituduh terlibat peristiwa G30S/PKI beserta keluarganya telah disisihkan sebagai anggota masyarakat.

b. Kebenaran dan Kejujuran

Kebenaran (truth) dalam alur pikiran ini sangat berkaitan dengan kejujuran (truthfulness). Lawan dari kebenaran adalah keliru (eror or falsehood), yang berada dalam horizon pengetahuan yang benar. Kalau kenyataannya 100 orang dibunuh oleh kelompok tertentu dan yang diketahui berdasarkan informasi 70 orang dibunuh atau 100 orang mati dalam peperangan, maka disini pengetahuan keliru, informasi atau pengetahuan tidak sesuai dengan kenyataan, tidak benar. Pada dataran ini dibutuhkan penemuan data dan fakta (fact finding) yang tepat. Oleh karena etika merupakan tindakan manusiawi, maka bermacam-macam nilai manusiawi masuk dalam pertimbangan, seperti kebenaran, keadilan dan kepedulian serta belas kasih. Yang berguna untuk rakyat barangkali harus dipikirkan secara kritis dalam hubungan dengan nilai-nilai yang lain dan kegunaan yang lebih luas serta dalam jangka panjang.

F. SOSIOLOGI KONFLIK DAN KEKERASAN

1. REALITAS SOSIAL DAN HISTORIS

Secara empirik, budaya politik diwilayah Nusantara hingga kini belum pernah mampu menghindarkan diri dari cara-cara kekerasan. Pertentangan antar ras di Indonesia muncul pertamakali di Jawa ketika Belanda melakukan politik kolonialismenya pada abad IX. Model politik penjajah Belanda itu berlanjut terus hingga abad XX, yang dikenal dengan system politik devide et impera. Tidak hanya itu, masing-masing kerajaan yang berada di dua tempat tersebut kemudia terbelah menjadi dua yang “berdiri sendiri-sendiri” dibawah kekuasan negara Hindia Belanda. Keseluruhan wilayah itu disebut Vosterlanden (wilayah raja-raja), yang menbedakannya dari wilayah Jawa lainnya, yang dikuasai langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Melalui system politik dan kekuasaan kolonial sejak zaman VOC, pemerintah Hindia Belanda berulangkali sehingga mendramatisir perpecahan yang terjadi di kerajaan Mataram. Focus utama adalah menguasai dan mengeksploitasi asset-aset ekonomi di wilayah perdikan (daerah bebas pajak), serta mencegah kekuatan politik Inlender yang lebih besar. Untuk mencapai target itu, system politik devide et impera menjadi pola yang mujarab, politik yang selalu mengunakan taktik penciptaan perpecahan. Misalnya pada tahun 1743, Pakubuwono II kembali didudukan sebagai raja oleh Belanda, setelah sebelumnya ia diturunkan oleh lawan-lawan politiknya melalui suatu pemberontakan besar. Keberhasilan kolonial Belanda memasuki eilayah inti kerajaan Mataram secara lebih leluasa, sejak itu pula, Patih yang bertugas mengurus wilayah pesisir Jawa bagian utara mulai bekerja untuk kepentingan VOC dan Sunan. Setelah itu, satu keraton tandinganpun didirikan di Yogyakarta melalui perjanjian Giyati pada tahun 1755, yang salah satu isinya memgukuhkan Kesultanan dengan Sultan Hamengkubuwono I sebagai pemegang kuasa separuh Negara Agung dan Mancanegara Mataram. Dua tahun kemudian keraton Mangkunegaran keraton tandingan lainnya didirikan di Surakarta melaui perjanjian Salatiga dan Raden Mas Said (Pangeran Sambernyowo) sebagai pendirinya. Ia bersumpah setia kepada Sunan VOC dan Sultan melalui penerimaan gelar Pangeran Adipati Mangkunegara. System politk kolonial Belanda terus berlanjut dengan membagi dan mengerogoti wilayah-wilayah Vestenlanden pada awal abad IXX. Kondisi ini seperti itu semakin parah ketika terjadi perang Sleman, yang kemudian manghadirkan pemerintahan sementara Inggris dai Jawa (1811 – 1816). Dengan berakhirnya perang Jawa atau Diponegoro (1825 – 1830) dan diambil alihnya Mancanegara oleh Belanda, terjadi babak akhir pembagian wilayah Vorstenlanden yang terbatas pada Negara Agung Mataram dan Panjang. Politik rasialisme tidak hanya berhenti kepada upaya memecah belah kekuatan suku Jawa melalui konflik Mataram, melainkan mengkonfrontasikan dengan suku Tionghoa. Pada tahun 1830, untuk menciptakan konflik baru, pemerintah kolonial Belanda menerapkan system Tanam Paksa atas perintah Gubernur Jenderal J. Van Den Bosch di Belanda. Bersamaan dengan masa itu pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan Institut voor het Javaansche Taal (Lembaga Bahasa Jawa) di Surakarta. Pendirian institut dimaksudkan untuk memahami berbagai hal tentang jawa dan kebudayaannya. Dalam decade 1840-an lembaga ini digantikan oleh Royal Academy yang didirikan di Delft, kemudian pindah ke Laiden dan berhubungan dengan Universitas Leiden. Tokoh utama yang membangun dasar perlembagaan studi Jawa di Belanda ini adalah Taco Roorda, yang menjadi pendiri Javanologi Belanda di Universitas Leiden. Pada awal abad-20 sejumlah pangeran di keraton Kesunanan dan Mangkunegaran dikirim untuk belajar pada institut tersebut. Mereka yang mengikuti pendidikan tinggi dan mempelajari Javanologi di sana adalah diantaranya :

  • R.M. Soerjosoeparto, yang kemudian menjadi Mangkunegaran VIII,
  • R.M. Woerjadiningrat (Pangeran Ngabehi), yang kemudian menjadi Pakubuwono XI, dan
  • Pangeran Hadiwijono.

Semuanya kemudian memainkan peran penting dalam organisasi Boedi Oetomo pada decade 1910-an dan 1920-an, yang menyerukan nasionalisme Jawa.

Seiring dengan berkembangnya institut Javanologi di Belanda, di Surakarta muncul satu komunitas Indo-Jawa-Tionghoa, yang mencintai dan mengembangkan kesusteraan Jawa “modern”. Komunitas ini menekuni segala kegiatan kebudayaan yang diabaikan dan dikesampingkan oleh Javanologi Belanda. Mereka menerbitkan surat kabar berbahasa Jawa Bromartani sebagai media komunikasinya. Surat kabar ini diterbitkan pada tahun 1855 oleh C.F. Winter, seorang Indo-Barat yang dilahirkan di Yogyakarta yang sampai meninggal berdomisili di Surakarta. Pada awal tahun 1912, muncul kehawatiran dari trah Mataram tentang keberadaan dan perkembangan usaha orang-orang Tionghoa. Selain itu, kaum muda Tionghoa pun mulai berani mengubah penampilan mereka setelah berita tentang revolusi di Tiongkok telah mencapai Hindia Belanda. Mereka memotong kucir gaya Ch’ing, dan menukar pakaian tradisional Tionghoa dengan pakaian gaya Barat. Pada Februari 1912, orang-orang Tionghoa melakukan pemogokan pasar di Surabaya memperlihatkan kekuatan mereka kepada orang bumiputera. Teknik boikot-memboikot pun mulai marak dengan latar belakang yang seperti ini. Boikot yang pertama dilancarkan terhadap firma Tionghoa, Sie Dhian Ho. Firma ini muali bergerak sejak 1902 di bidang alat tulis dan menerbitkan surat kabar Melayu Tionghoa, Taman Pewarta. Selain usaha alat tulis dan penerbitan, firma ini bergerak dibidang perdagangan batik. Konflik antara orang-orang Tionghoa dan bumiputera terus berlanjut. Serikat Islam (SI) yang didukung tidak hanya oleh trah Mataram, tetapi juga didukung oleh tentara Belanda, melakukan aksi permusuhan terhadap orang-orang Tionghoa. Keadaan ini terus bertambah genting ketika pemimpin SI membentuk roda khusus di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan pemukiman orang-orang Tinghoa mengadakan perayaan besar di bulan Juni. Penjagaan ini dilakukan oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi keributan besar-besaran. Di Surabaya, setelah pemogokan pasar Tionghoa di bulan Februari, berulangkali terjadi perkelahian antara orang Tionghoa disatu pihak dan orang bumiputera di pihak lain. Akibat dari konflik itu, para pedagang Arab dan Muslim bumiputera tidak bersedia lagi memasukan iklan mereka pada surat kabar yang diterbitkan oleh orang Tionghoa. Oleh karena takut perintah Residen pada Agustus 1912, orang-orang Tionghoa kembali memperlihatkan sikap hormatnya kepada Belanda dan pejabat tinggi Jawa. Dana dari beberapa perkumpulan digunakan untuk mendanai anak-anak yang giat belajar mengaji. Namun bersamaan dengan pendirian SI cabang yang didirikan oleh Mohammad Joesoef di Semarang akhir 1912, segera setelah itu, terjadi lagi satu insiden yakni anggota SI membunuh orang Tionghoa. Kemudian antara tahun 1919 dan 1920 keresahan dan ketidakpuasan melanda penduduk di Delanggu dan Ponggok. Sementara itu pemogokan petani yang terjadi pada 1919 masih kuat dalam ingatan mereka. Praktek perantara pembelian padi oleh orang-orang Tionghoa sewaktu masih hijau melalui kredit pada petani, membuat keuntungan dan kenaikan harga beras jatuh ketangan perantara Tionghoa, pada pedagang dan penggiling beras di Delanggu. Pada September 1919, Mangoen Atmodjo membentuk suatu koperasi tani, Roekoen Desa. Cara ini ditempuh untuk menolong praktek ijon dan menembus benteng perantara (Tionghoa) dengan memberikan kredit kepada petani yang dibayar dengan hasil panenan dan menjualnya secara langsung kepada pedagang dan pemilik lumbung padi Tionghoa di Delanggu. Agama dijadikan bumbu penyedap dalam nuansa konflik antara indigenous dan pendatang. Ketika indigenous terus terpojok oleh masalah ekonomi, klaim melaui perasaan bahwa bumi ini sebagai miliknya, semakin menguat. Mereka tidak lagi ingat bahwa Tuhan Allah tidak pernah menyerahkan bumi ini kepada baik terhadap suku indigenous maupun pendatang, melainkan bumi ini adalah milik bersama seluruh penghuninya. Kenapa kesadaran etika itu tidak dapat masuk kedalam lubuk hati kita? Kenapa kekalahan dalam kompetisi social, ekonomi politik menjadi area perang terbuka antar masing-masing kelompok manusia di bumi ini ? inilah inti persoalannya yang harus diluruskan. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa inti konflik itu bukan berakar dari perbedaan etnik atau pun agama, melainkan dari persoalan ekonomi dan kekuasaan.

2. BERBAGAI PERSEPSI WATAK DAN PERILAKU KEKERASAN

Dalam upaya memahami kekerasan di Indonesia, disini akan dipaparkan watak, sifat dan karakter serta budaya masyarakat kita pada lampau guna mencari akar-akar kekerasan yang sering terjadi di Indonesia. Catatan tersebut bisa memberikan cukup informsai untuk mengetahui bahwa kekerasan, yang seringkali brutal, terjadi diseluruh lapisan masyarakat seperti halnya dewasa ini. Mereka pada umunya mendokumentasi budaya kekerasan yang dilakukan oleh kerajaan, bangsawan, suku-suku, penjahat, orang-orang biasa dan pemilik budak. Belakangan pada abad ke-18 pengelana Belanda seperti Jhon Spliner Stavorinus melanjutkan penjelajahan atas pulau-pulau yang terbentang di Nusantara. Catatan-catatan mereka ini pada dasarnya adalah buku harian tentang perjalanan mereka yang panjang dan melelahkan. Gambaran awal tentang pulau-pulau dan penghuninya ini lebih berdasar pada pertemuan yang singkat, penampakan luar, dan bukan hasil dari riset yang mendalam. Pada akhir abad ke-18 dan awal ke19, ada tiga buku mengenai sejarah Nusantara  yang kemudian banyak dibaca. Semua karya ini ditulis olah orang Inggris, termasuk The History of Sumatra (terbit 1783) oleh William Marsden, The history of Java oleh Thomas Stamford Raffles (1817), dan History of The Indian Archipelago (1820) oleh John Crawfurd. Selain itu ada beberapa karya yang kurang intensif yang ditulis oleh para misionalis. Alfred Russel Wallace juga menyumbangkan catatatnnya yang terkenal dalam bukunya, The Malay Archipelago : The Land of the Orang-utan, and the Bird of Paradies, terbit tahun 1869. Banyak sarjana, seperti Clifford Geertz, Geoffrey Robinson, Adrian Vickers, Anthony Reid, telah membahas perilaku tindak kekerasan yang terjadi pada beberapa daerah pada masa prakolonial Indonesia, terutama yang bersagkutan dengan politik dan perang. Pada abad ke-19 untuk menunjukan bahwa Bali bukanlah secara social Reid merujuk ke Stavorinus (1798), E. Scott dalam Voyage to the Moluccas karya Sir Henry middleron’s (1606), dan Eerste Schipvaart (1598) untuk membahas perlakuan buruk dan penghukuman terhadap budak oleh para raja, serta revolusi kekerasan yang dilakukan oleh para budak. Alfons Van Der Kran, dalam artikel “The Nature of Balinese Rule on Lombok”, menggunakan sumber-sumber Belanda untuk menunjukan betapa tirani dan opresifnya orang Bali di Lombk pda abad ke-19. Catatan-catatan yang ditulis para ahli Eropa yang sudah disebutkan di atas, yang terbentang sepanjang empat abad, tidak bisa membuat kita memahami secara persis bagaimana dan mengapa kekerasan terjadi pada masa prakolonial, untuk beberapa alaasan.

  • mereka tidak memiliki verstehen (pemahaman),
  • mereka dibatasi oleh pandangan Eurosentris, dan
  • dalam banyak kasus mereka melakukan pembenaran dan mengedepankan agenda kolonial.

Catatan awal oleh penjelajah Portugis, seperti Tiom Pires secara khusus adalah penting. Catatan atas kekerasan di Nusantara menurut Tom Pires, Stavorinus, Raffles, Crawfurd, Wallace dan sejarawan kontemporer, seperti Geoffrey Robinson akan mejadi dasar analisis. Tom Pires adalah seorang farmasiwan dari Lisbon yang tinggal di Malaka pada tahun 1512 – 1515, sesaat setelah penaklukan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511. Dalam bab tentang Jawa, Pires mengambarkan kebiasaan amuk (running amuck). Sayangnya, Pires tidak berusaha memaparkan mengapa orang-orang itu bersikeras untuk mati, dan dia hanya menggambarkan bentuk bunuh diri sebagai kebiasaan daerah-daerah itu. Pada tahun 1755, seorang laksamana Belanda, John Splinter Stavorinus, mendeskripsikan tentang budaya kekersan yang berkembang di Batavia, Semarang, Makasar, dan Ambonya.  Pada tahun 1820, sesaat setelah Raffles menerbitkan buku sejarahnya tentang Jawa, John Crawfurd menerbitkan sebuah buku tentang kepulauan India. Crawfurd adalah anggota ekspedisi Inggris yang menaklukan Jawa pada tahun 1811, dan menempati beberapa posisi administrasi pada pendudukan Inggris hingga 1816. adalah jiwa pendendam dan senang mempraktekan kekerasan, ditambah dengan system pemerintahan yang buruk, menurut Crawfurd, yang menimbulkan kebiasaan amuck itu. Jika Raffles menjelaskan bahwa amuck adalah reaksi terhadap tindakan Belanda, maka Crawfurd mengatakan bahwa perilaku itu merupakan sifat inheren kaum pribumi. Crawfurd menjelaskan bahwa sifat ini sebagai akibat dari ketidakadilan. Dalam menjelaskan apa yang disebut ”keburukan penduduk kepulauan Hindia”, pada dasarnya dia memberikan alas an kepada kekuasaan kolonial, dan karenanya memenuhi sebuah agenda politik. Crawfurd kemudian menceritakan kisah seorang Cina yang menyewa seorang Jawa untuk membunuh orang Jawa lain yang telah mengancamnya, dengan menjelaskan kontesks tubulensi dan anarki di mana orang sampai “melecehkan kehidupan” dan kemudian menyatakan bahwa hukum mereka mengakui balas dendam pribadi. Crawfurd mengatributkan keburukan itu pada pemerintah yang buruk. Begitu juga menurut Crawfurd, sifat buruk “khianat dan tidak bisa dipercaya” adalah watak sebagian orang Jawa dan itu akibat pemerintahan yang buruk. Ia menegaskan bahwa pemerintah yang baik dan berperadaban tidak pernah muncul di antara penduduk Nusantara, sepanjang ia melakukan perjalanannya. Penjelasan mengapa Batak memakan daging musuh mereka (“untuk memuaskan rasa perasaan bengis seperti iblis”) merupakan tesis Crawfurd, walaupun sesungguhnya tak punya dasar sama sekali dan sangat subyektif. Alfred Russel Wallace, salah seorang sejarawan alam yang terkemuka, setuju dengan karakterisasi Crawfurd bahwa penduduk Nusantara adalah “tak beradab dan tak berprikemanusiaan”. Catatan Wallace berbentuk jurnal lapangan yang dilakukan selama delapan tahun tinggal di Malasyia dan Indonesia antara tahun 1854  dan 1862. ia tinggal disana untuk mengumpulkan spesies binatang, tetapi juga tertarik pada manusianya serta budayanya. Lebih sulit lagi adalah memahami dan secara akurat menggambarkan titi pandang pribumi takkala hanya tergantung pada narasi orang lain. Ini adalah kesulitan besar yang dialami sarjana Barat kontemporer seperti Geoffrey Robinson. Robinson memiliki catatan-catatan penjelajah asing dan misionaris untuk membuktikan bahwa Bali bukanlah pulau yang secara social harmonis, seperti gambaran awal orang-orang Belanda. Orang Bali digambarkan sebagai “kejam, suka perang, dan mudah marah serta mudah menjadi amok”. Ilustrasi prilaku kekerasan politik di Bali adalah cukup biasa terjadi. Robinson mengatakan bahwa Bali adalah tempat yang penuh dengan kekerasan. Setelah membahas catatan Tome Pires, John Stavorinus, Thomas Raffles, John Crawfurd, Alfred Wallace dan Geoffrey Robinson, sangat jelas bahwa kekerasan amuk tercatan keberadaannya secara konsisten sepanjang empat abad. Apakah amuk adalah sejenis kekerasan yang hanya terdapat di wilayah Nusantara ? Apakah kekerasan itu tidak bisa dilihat dalam konteks yang bukan penuh dendam, serta hasrat bunuh diri di kalangan penduduk ? Atau apakah penggunaan istilah pribumi itu adalah cara untuk membuat tindakan “tak beradab” menjadi seolah-olah khas dan makin menguatkan inferioritasnya ? yang jelas, fakta bahwa begitu banyak penulis Eropa membahas masalah tersebut. Ini menunjukan pada kita bahwa pada tingkat tertentu amuk terjadi secara teratur. Karenanya, hasrat kekerasan yang terjadi di Indonesia dewasa ini mungkin saja tertanam dalam pola sejarah hingga beberapa abad kebelakang.

3. WAJAH PERILAKU KEKERASAN MASYARAKAT KONTEMPORER

Perilaku kekerasan pada masyarakat kontemporer lebih didominasi oleh persoalan ras dan etnik, disamping itu juga masalah agama. Ras yang berkait dengan persoalan geneologis dan aspek-aspek fisiologis lainnya, menjadi aspek pembeda yang sulit untuk diredaksi. Peristiwa brutal semacam itu seolah-olah tercipta oleh kondisi yang memaksa, yang pada akhirnya, menjadikan segala sesuatu sebagai hal yang wajar. Misalnya adanya keniscayaan ketimpangan social ekonomi pada komunitas etnik Tionghoa. Aspek lain yang mendukung mengerasnya kobflik semcam itu terekpresi dalam bentuk symbol. Symbol merupakan bagian dari aspek penting dalam wacana kebudayaan. Namun demikian, symbol bukanlah realitas itu sendiri. Berkait dengan persoalan symbol, titik rentannya  terletak pada terjadinya peluang generalisasi berlebihan. Maksudnya, symbol bisa mengaburkan esensi oleh sebab reduksi terhadap suatu realitas. Artinya, tidak semua symbol yang merupakan ekspresi dari satuan-satuan individu dalam masyarakt, terakomodasi secara proposional. Kebijakan-kebijakan politik yang diberlakukan dinegeri ini, juga seringkali menggunakan lebelling terhadap entitas dan budaya tertentu. Palabean itu dipergunakan baik sebagai untuk mengunggulkan, meminggirkan maupun sekaligus untuk membunuh budaya yang dianggap tidak mendukung primordialisme kebudayaan. Oleh karena itu, persoalan yang mendesak untuk dicermati  adalah bagaiman menjelaskan bahwa kebudayaan itu merupakan persoalan yang memicu konflik. Kata kuncinya ada pada sikap arogansi dan perasaan lebih unggul dari yang lain. Dalam konteks kebudayaan, arogansi budaya yang mewujud pada sikap individu (kelompok) itulah sesungguhnya yang menjadi persoalan. Sikap yang dalam realitsa kehidupan, acap kali mengabaikan eksistensi orang lain. Tiga pemahaman peran agama yang bisa menjelaskan kaitan antara agama dan kekerasan adalah : pertama, agama sebagai kerangaka penafsiran religius terhadap hubungan social (fungsi ideologis), kedua, agama sbagai factor identitas dan ketiga, agama sebagai legitiminasi etis hubungan social (Harmoko, 2003).

  • Peran agama sebagai ideology. Agama menjadi perekat suatu masyarakat karena memberi kerangaka penafsiran dalam pemaknaan hubungan-hubungan social. Sejauh mana suatu tatanan social dianggap sebagai representasi religius yang dikehendaki Tuhan.
  • Perannya sebagai factor identitas Dapat didefinisikan sebagai kpemilikan pada kelompok social tertentu. Kepemilikan ini memberi stabilitas social, status, pandangan hidup, cara berfikir dan etos tertentu.
  • Menjadi legimitasi etis hubungan social

Dengan pemahaman sejarah konflik yang penuh kekerasan dan kekejaman tiada tara sesungguhnya diilhami oleh adanya keragaman, mengakibatkan ketakutan yang berlebihan terhadap konflik. Keragaman dan konflik telah menjadi trauma. Dua hal dimuka seringkali diperhitungkan sebagai variable yang menentukan watak, sikap dan perilaku individu. Masalah lain yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter individu misalnya latar belakang pendidikan dan akibat tekanan hidup acap kali justru diabaikan. Penyimapangan perilaku (kesalahan) individu yang kemudian direduksi sebagai representasi perilaku komunitas ini menjadi persoalan rumit. Dalam kehidupan sehari-hari, kecenderungan individu menandai perbedaan sikap antar masing-masing, memang sulit dihindarkan. Akibatnya, relasi antar kelompok masyarakat menjadi sangat rentan. Bahkan masing-masing kelompok etnik yang berbeda menjadi mudah berpengaruh. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah benar harga diri dalam satuan identitas etnik dan agama yang menjadi variable utama dalam masalah ini ? untuk menjawab pertanyaan ini mungkin tetap apabila mencermati kembali peristiwa yang terjadi diberbagai wilayah keseluruhan. Di Mataram misalnya, persoalan kearifan local (nilai-nilai adat) mengemuka ketika masyarakat melihat bahwa ada ketidakadilan dalama masalah ekonomi dan politik. Suku Sasak mersa perlu merebut pengaruh dari dominasi suku Bima di satu sisi, dan terhadap suku Jawa disisi yang lain. Wilayah ketersinggungan memang susah untuk  dibatasi. Tetapi berdasarkan fakta dilapangan, selain karena aspek keterpurukan ekonomi dan maraknya praktek ketidakadilan, factor kebodohan menjadi hal mendasar terkait dengan soal ini. Kebodohan menjadikan segalanya gelap, meski mekanisme terjadi ketidakadilan bukan karena akibat terpuruknya masyarakat dalam kebodohan. Paket social seperti Pela dan Gandong pun menjadi tercemar dan kehilangan daya magisnya. Orang-orang local di kota Ambon tidak lagi bisa bermesraan dengan Pela-nya yang ada diwilayah Teluk Bangula dan pulau-pullau lain diluar Ambon. Kearifan local sebagai media untuk saling bercengkrama, seperti panas pela dan makan patita telah merela lecehkan sendiri. Masing-masing kelompok etnik dan agama telah kehilangan kepercayaan diri terhadap esensi dari khazanah local itu. Akal sehat mereka telah berpaling ke agama kepentingan (ekonomi dan politik) dan menggantikan magi primordialisme leluhur (Jamuin, 2004).

G. PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL MODEL, PROSES DAN ANATOMI

MEKANISME DAN MODEL PENGELOLAHAN KONFLIK

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk atau bhinneka tunggal ika, yaitu sebuah masyarakat negara yang terdiri atas masyarakat-masyarakat suku bangsa yang dipersatukan dan diatur oleh system nasional. Dalam masyarakat majemuk bukan hanya beranekaragam corak kesukubangsaan dan kebudayaannya secara horizontal, tetapi juga secara vertical atau jenjang menurut kemajuan ekonomi, teknologi, dan organisasi social-politiknya. Tanpa disadari oleh banyak orang, sebenarnya dalam masyarakat Indonesia terdapat golongan dominan dan minoritas. Sumber dari permasalahan ini terletak pada siapa atau golongan mana yang paling berhak atas sumber-sumber daya yang ada di wilayah-wilayah kedaulatan dan kekuasaan system nasional atau pemerintah pusat. Oleh karena itu, jika scenario perkembangan bangsa Indonesia stabil, maka untuk sampai kepada Indonesia yang damai, sejahtera, adil dan makmur dan demokratis, harus dapat menyelesaikan transisi demokrasi dengan aman dan lancar. Berbagai perbedaan tersebut bila tidak dikelola dengan benar akan menjadi tragedy yang memilukan. Agar dapat mengelola konflik tersebut maka ia harus sepakat bahwa konflik tidak mungkin dihindari, konflik tidak adalah bawaan dan sunatullah, konflik yang boleh dan tidak boleh adalah kekerasan. Dalam menangan sebuah konflik ada beberapa istilah yang biasa digunakan yang dibedakan berdasarkan tujuan-tujuan kegiatan dilakukan: Pertama, pencegahan konflik bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. Kedua, penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalaui persetujuan perdamaian. Ketiga, pengelolaan konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Keempat, resolusi konflik menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Kelima, transfomasi konflik mengatasi sumber-sumber konflik social dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekautannegatif dari peperangan menjadi kekuatan social dan politik yang positif. Pertanyaannya, manakah diantara istilah diatas yang tepat digunakan untuk kasus di Indonesia? Banyak pemerhati memilih menggunakan penyelesaian konflik, karena pada dasarnya yang terjadi di masyarakat dewasa ini adalahadanya potensi konflik antara sesama anggota masyarakat. Tetapi kalaupun harus disebut dengan pengelolaan konflik maka yang dikelola sesungguhnya adalah potensi konflik tersebut. Rasanya tidak ada yang lebih penting bagi siapapun yang merasa memiliki tanggung jawab terhadap adanya potensi konflik selain langkah-langkah bagaimana mengelola konflik. Secara garis besar pengelolaan konflik meliputi :

  • Analisis, yaitu kegiatan yang dimaksudkan dalam rangka memahami konflik, isu kritis, dan memahami pula alat bantu analisis konflik. Dalam hal penyelesaian konflik maka isu potensial apakah yang dapat menjadi penyebab adanya konflik.
  • Strategi, yaitu kegiatan yang meliputi penyusunan berbagai strategi untuk mengelola konflik dan mempengaruhi kebijakan,
  • Tindakan, yaitu kegiatan yang meliputi mengelola konflik atau potensinya secara langsung, mengelola akibat konflik dan bagaimana mempengaruhi struktur social dalam rangka menciptakan harmoni,
  • Proses belajar, yaitu kegiatan yang meliputi evaluasi berbagai langkah yang telah dan sedang dilakukan serta bagaimana hasilnya, selanjutnya akan diperoleh berbagai kemungkinan informasi dan langkah-langkah baru untuk menindak kelanjutan penangganan.

Pangkal persoalan munculnya chaos, kekerasan, anarki sampai disitegrasi bangsa adalah karena rendahnya kesadaran masyarakat kita akan perbedaan dan keanekaragaman. Perbedaan adalah fitrah manusia dan berbeda diluar batas kemampuan manusia menolaknya. Disamping itu perlu pula lebih digiatkan dialog-dialog melalui atau antar organisasi kemasyarakatan lintas agama dan etnik. Dengan dialog yang jujur dan terbuka diharapkan akan tumbuh saling pengertiandan akan menghapus prasangka dan kecurigaan yang terjadi. Sebagai contoh model, ditingkat budaya, kiranya perlu pula dipikirkan mekanisme lain, yakni dihidupkan dan digalakkan kembali pola hubungan Mamak-Kemenakan terutama dikalangan masyarakat etnik Minang. Melalui pola ini sedikit banyaknya bisa diharapkan pembinaan agama, budaya, dan akhlak yang lebh intensif dari para Mamak terhadap para kemenakan keponakan. Dalam hal ini orang-orang etnik luar tersebut diharuskan mengadakan upacara adat dengan cara membayar uang adat, biasanya dalam bentuk emas, dan menyemblih hewan korban, biasanya kerbau. Dengan melalui upacara seperti ini maka orang luar etnik Minang tersebut akan diperlakukan dan mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam adat Minang. Karenanya menjadi penting bagi masing-masing kelompok yang terlibat konflik untuk mengembangkan dan membinasikap keterbukaan dan saling menghilangkan prasangka negatif dengan memperbanyak dialog antar kedua belah pihak. Disamping itu perlu juga dibentuk pola-pola hubungan “bertali budi” atau “bertali emas” dan pembauran “malakok” untuk mendukung integrasi di antara kedua kelompok etnik tersebut. Untuk memperoleh bagaimana masyarakat dalam mengelola konflik menuju perdamaian, dibawah ini akan diuraikan secara singkat konflik dan perdamaian di empat wilayah, yaitu Maluku dan Poso serta Kalimantan. Ketiga daerah yang potensial konflik ini akan dijadikan contoh kasus dalam pengelolaan konflik kekerasan dan perdamaian, sehingga nantinya akan diperoleh gambaran yang holistic dalam mewujudkan perdamaian di Indonesia di masa mendatang

Iklan

About aliwear

Tenaga Edukatif Politeknik Perikanan Negeri Tual

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: