//
you're reading...
Opini

Sebuah arti

Demokrasi adalah suatu cara untuk mencapai kebebasan dimana hak adalah panglima yang menghunus kewajiban sehingga di dunia kita tinggal ini kadang keadilan tidak bisa menang. arogansi kekuasaan dan kehausan akan pencitraan menjadikan pola berfikir yang sempit sehingga wacana konseptual termajinalisasikan oleh intrik akibat kemiskinan moral dan imajinasi. Kebijakan merupakan suatu instrumen untuk mengolah konflik menjadi peran aktualisasi politik yang ambiguistis pada masyarakat. paradigma reformasi merupakan sebuah asset dalam tirani baru feodalisme. Partai merupakan sebuah kendaaraan dari proses kultuisme baru dalam membangun sistem monarki pada sebuah negara. Sang pangeran pun dipersiapkan menjadi raja di raja yang menghancurkan budaya sesungguhnya dengan menghidupkan budaya baru yang memboncengi kebesaran sebuah nama untuk membentuk opini publik dari masyarakat yg tidak terdewasakan oleh pendidikan dengan menghidupkan sebuah tokoh yang dipersiapkan menjadi legenda. sungguh sebuah skenario yang sempurna dimana sang sutradara memlih aktor dalam bermain peran dengan alur cerita yang berputar-putar sehingga menimbulkan tanda tanya, inilah yang dinamakan propaganda melalui sayap-sayap agitasi politik sebagai proses pencucian otak dengan pembentukan pola berpikir melalui proses pengagungan nama besar melalui pendekatan terhadap tokoh-tokoh, kebesan yang semuanya mengarah pada satu irama. hal ini dimaksudkan agar terbentuk sebuah sistem yang tekontrol dan terkendali. Prosesnya membutuh biaya yang sangat mahal,baik harta,nyawa,cinta dan kasih sayang tanpa melihat latar belakang suku,agama,ras,warna kulit, turunan tua-muda kaya miskin. Semakin banyak indikator yang terlibat dalam sebuah variabel semakin memudahkan analisis strategis sebuah sistem sehingga kompleksitas masalah yang dibentuk mempunyai daya tarik yang melibatkan semua elemen yang mempunyai sifat dan karakteristik yang sama.

Dalam proses ini terjadi pemisahan unsur, dan kompleksitas masalah akan membuang perhatian penuh sebagai bentuk doktrinasi melalui kajian-kajian baru. Infiltrasi akan efektif jika diberikan kepada politisi dimana proses rekruitmen politisi tidak berdasarkan tingkat kecerdasan yang tinggi hal ini dimaksudkan agar mereka tidak jeli dan tidak paham akan sebuah startegi dan pola infiltrasi lalu publisitas dan ketanran dijadikan budaya sehingga euforia berbicara atas nama demokrasi menjadi alat instrumen mengukur kepekaan dan kecepatan naluri konsep berpikir. Untuk menunjang isntrumen maka dibutuhkan alat penguji taktis yang dinamis baik bersifat natural dan buatan, yang bersifat antural melalui bencana alam dengan pola mobilisasi ekonomi sedangkan yang bersifat buatan dengan mengoperasikan alat-alat rongsokan fasilitas publik yang dapat mengundang perhatian publik dan mempunyai nilai jual berita melalui rating breaking news. Polarisasi ini merupakan sebuah bentuk yang dijalankan melalui sebuah sabotase dengan dali kelalaian pihak-pihak tertentu sehingga dengan mudah mencari kambing hitam lalu kasus ditutup tanpa ada penyelesaian masalah. Operassi rahasia yang terencana (secret operation by design) adalah sebuah hal yang lumrah dan lazim dilaksanakan oleh semua negara, keberhasilannya adalah kasus tidak terpecahkan atau menjadi mesteri sepanjang masa. Jika ini terjadi maka esok akan terulang kembali dengan pola yang sama, aktor yang berbeda tetapi screen play nya yang sama, agar terkesan hidup dan berirama dengan frekuensi dan amplitudo yang dinamis maka diciptakanlah katalisator sebagai tandingan dengan menentukan siapa yang harus offensif ,defensif ,warrior, akselator,dan dinamisator.

Dengan menggunakan analisa dan kalkulasi matematika dari konsep kalkulus dan analisis numerik semua harus di hitung secara tepat melalui permainan angka-angka dalam rancangan percobaan statistik analisis multivariat kompleks dari pendugaan parameter hipotesis yang menggiring argumentasi melalui opini dan bahan kajian diskusi keilmuan dari politisi dan akademisi. Semua perhitungan harus akurat dalam skala mikron. Semua instrumen harus digerakkan melalui masing-masing variabel dengan menambah indikator sebagai parameter pembanding dengan mempertingbangkan aspek geopolitk dan geostategis dalam konsep panca gatra dan asta gatra melalui lima sistem pranata dalam bentuk wawasan wiyata mandala. Aset yang keluar dari variabel yang tidak sejalan dengan indikator harus dipertimbangkan sebab akan merubah warna instrumen sehingga perlu di buang atau disusun ulang. jika dibuang  maka harus dipastikan tidak berfungsi sama sekali dan jika disusun ulang maka harus membentuk sebuah instrumen baru agar semua yang direncanakan dapat berjalan secara dinamis dan terkontrol. Proses pemulaan adalah proses yang digunakan dengan melibatkan instrumen strategis sebagai penggerak sebuah sistem yang dijadikan poros, sebagai poros harus dikembangkan dan di uji coba dengan segala bentuk kasus-kasus sebagai bagian dari pembelajaran dan pemahaman intuitif dari pola pikir yang terbentuk dalam instrumen awal. dalam masa uji coba menuju masa peralihan dipersiapkan sebuah imunitas (kekebalan) mental operasioanal sumberdaya yang dibentuk melalui instrumen awal, sebagai proses kebenaran dan pembenaran asset harus diarahkan untuk menngiring opini dan retorika publik melalui para politisi, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi dalam hal ini peneliti pengamat dan lawyer sebagai justifikasi awal. Agar memancing mereka keluar dengan mengeluarkan opini maka seni peran harus dimainkan dengan screenplay yang komprensif dengan melahirkan simbiosis mutualisme dikalangan pers. Berdasarkan analisa diperkirakan hampir 90% tidak memiliki kecerdasan dan pemahaman intelijen, ini merupakan angin segar dan kabar baik dalam proses doktrinasi. Agar sejalan dengan semua itu maka perlu dibuat pancingan dengan pencucian otak masyarakat melalui sinetron, kontes menyanyi atau seni peran lainnya yang dapat mengundang kesohoran. Dengan menggunakan statistik cantik melalui teori markov dan pendekatan stokastik nilai pertumbuhan seniman dadakan sangat tinggi, ini harus digiring terus dengan memperbayak artis-artis baru, sinetron-sinetron baru sehingga mereka melupakan kemampuan logika matematika sebagai syarat utama kemampuan analisis intelijen, dengan demikian mereka sebagai sampah intelijen akan berhasil.

Untuk menyempurnakan tujuan tersebut maka proses menjadi politisi harus dipermudah dan digampangkan dengan merekrut banyak artis dan seniman serta pengusaha dan kalangan terdidik lainnya yang secara bersamaan media harus mengekspose dengan menampilkan niali-nilai eksklusif berupa kemudahan dan kemewahan serta nama besar dengan jaminan fasilitas yg serba ”wah”. Sedangkan dari dunia pendidikan sistem pendidikan harus mempermudah kelulusan dengan proses pembiaran yang dilakukan berbagai macam kesalahan pada saat ujian nasional yang sebelumnya dengan memancing keresahan dan kontra akan pelaksanaan ujian nasional, sedangkan untuk menciptakan manusia bernutu dan unggul maka program kredit semester pada pendidikan menengah harus dilaksanakan sebagai bahan kajian pada 15 tahun yang akan datang, dimana mereka merupakan asset yang harus dibina dan di didik untuk memotong satu generasi saat ini.

Perguruan tinggi negeri harus diperbanyak melalui peralihan perguruan tinggi swasta ke negeri pada masing-masing daerah sehingga tidak ada lagi perguruan tinggi yang memonopoli dan di anak emaskan. Partai harus diperbanyak agar dinamika fungsi pemikiran mudah di analisis yang sejalan dengan jumlah anggota dewan pada tingkat pusat di atas bilangan 400 jiwa dimana hal tersebut memungkinkan terjadinya koalisi dan oposisi, jika ini terjadi maka harus dipertahankan karena bagian dari variabel instrumen diatas, hal ini harus dimungkinkan agar tidak terjadinya suara absolut yang mendominasi tanpa koalisi, sebab jika ini terjadi maka sistem akan digerakkan oleh pihak goverment maka instrumen state akan gagal. Dampaknya adalah kapitalisme, konflik sara, rusuh sosial,dan sejenis konflik lannya akan merebak yang dapat melahirkan perang saudara dimana situasi tersebut kemiskinan dan kelangkaan barang akan memicu hukum rimba,siapa yang terkuat dia yang bertahan sebgai raja. Oleh karena itu harus di tumbuhkembangkannya dinamika dalam masyarakat dengan alasan demokrasi walaupun keadilan tidak bisa menang, sehingga korupsi merajalela. Itu adalah suatu konsekuensi dari sebuah paragraf dalam protokol negara. Masyarakat harus dibiarkan tumbuh kembang dengan mengeksplorasi kebebasannya, agar para politisi, akdemisi dan praktisi terpancing menyuarakan pendapatnya dan mendefinisikan kebebasannya sehingga memudahkan untuk melakukan kajian analisis intelijen stategis,semakin banyak informasi maka semakin mudah pemodelan peta stategis yang dibuat. Semakin bebas pers dalam pemberitaan dan semakin ekspresifnya masyarakat akan ide kreatif dan pendapatnya dalam beropini jalanan maka semakin mudah pula tindakan undercover dilaksanakan.

Hak seseorang secara legal memang dijamin oleh undang-undang, namun hak tersebut mempunyai batasan dimana hak tersebut dipergunakan dengan memperhatikan kondisi masyarakat setempat local wisdom, ini bukanlah hal baru dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara secara historikal para pendahulu kita dengan bijak mengatakan “dimana bumi di pijak distu langit di junjung” makna filosofis ini memadankan pengejewantahan dari nilai-nilai luhur Pancasila yang desebut toleransi dalam konteks jawanya “tepo seliro”. Filosofi bangsa yang sudah disusun dalam suatu mekanisme taktis mulai pudar,nampaknya euforia reformasi telah membekukan filosofi berfikir anak bangsa ini dengan istilah kebebasan  atas hak. Segala bentuk tindakan selalu dipadankan dengan kebebasan hak sehingga pola pikir terkooptasi dan terjebak pada definisi yang sempit tanpa melihat persamaan peran arti sebuah kewajiban. Dalam tatanan hidup masyarakat demokrasi timbul pertanyaan mana yang didahulukan hak atau kewajiban. Secara legal hak sudah seorang warga negara sudah mendapat jaminan penuh bahkan PANCASILA dari kelima pilar demokrasinya sudah menjamin akan hak seorang warganegaranya yang melebihi kewajiban, namun pola pikir beberapa kalangan memandang hak yang terjabarkan dalam PANCASILA adalah suatu instrumen yang digunakan rezim orde baru, mereka mengatakan itu bukan suatu demokrasi dimana PANCASILA yang saat itu dijadikan asas tunggal dan alat pembenaran akan sebuah tindakan.

Di era reformasi ada beberapa kelompok masyarakat yang terindikasi untuk menghancurkan nilai-nilai ke PANCASILA an, sebagai bentuk balas dendam dari konsep asas tunggal, berkedok partai politik liberal yang menganut paham persamaan hak menyuarakan “bahwa bangsa ini tidak mempunyai ideologi yang dapat menampung aspirasi hak-hak warganegara”. Paradigma sempit itu lahir dari kalangan politisi dan cendikiawan yang secara kuantitas dan kualitas tidak mempunyai kekuatan politik yang berarti apalagi kekuatan militer, namun kelompok yeng terindikasi itu selalu menggunakan semangat reformasi sebagai alat penghancur nilai-nilai luhur PANCASILA. Bahkan dengan lantang mereka berucap reformasi adalah sebuah demokrasi dimana semua orang mempunyai kebebasan hak bersuara tanpa mempertimbangkan kearifan lokal (local wisdon) yang dibentuk PANCASILA menjadi local knowledge dan local genius. sedangkan mereka yang paham seolah-olah sungkan dan takut dikatakan tidak reformis untuk berbicara kebenaran filosofi PANCASILA itu sendiri yang digali oleh presiden SUKARNO dan di kembangkan oleh presiden SOEHARTO.

Strategi yang digunakan oleh para anti PANCASILA adalah menciptakan kegamangan melalui opini hak dan demokrasi dengan kendaraan tempurnya adalah HAM, luar biasa strategi yang sederhana namun mempunyai pukulan yang cukup telak menghantam semua instrumen negara sehingga tidak efektif dan ragu dalam pengambilan keputusan. Bila dikaji lebih dalam kelima pilar PANCASILA sudah mengedepankan nilai-nilai HAM, namun implementasinya belumlah cukup. Hal yang paling ironis adalah konsep HAM yang dipakai cenderung berpatokan pada pola pemikiran luar ke Indonesia an. Mereka menganggap bahwa tatanan demokrasi di luar Indonesia sudah jauh lebih baik. Hal tersebutlah yang menyebabkan terindikasinya lembaga-lembaga yang menyuarakan HAM selalu membawa pesan khusus atau titipan dari luar Indonesia (pihak asing). Intrik yang cerdas namun teramat bodoh bagi seoarang patriot negara. Karena berbicara perut mereka rela mengorbankan martabat negaranya sendiri demi mendapat pujian dan value dari negara asing ini merupakan suatu “infiltrasi bawah tanah (operasi clandestin spionase asing) dalam bentuk pengkhianatan” sebagai warga negara. Padahal dinegara yang memuji mereka kebebasan HAM belum berjalan sempurna seperti di Indonesia, yang mereka lakukan adalah melindungi negaranya sendiri dengan mengkambinghitamkan Indonesia karena warga negara yang mudah dibeli dengan uangda menjadikan Indonesia sebgai negara eksperimen karena heterogenitas masyarakatnya yang pluralis. Jika digali lebih dalam demokrasi di Indonesia tidak bisa dipadankan atau mengambil contoh dari negara lain, dari segi geografis Indonesia adalah satu-satunya negara maritim atau negara kepulauan yang berbasis state nation, dengan berbagai suku,adat istiadat, keragaman bahasa daerah, yang masing-maisng wilayah memiliki kearifan lokal sendiri tentunya berbeda dengan negara dimanapun  misalkan amerika serikat yang continental berbasis united state atau serikat. Hal semacam ini perlu diwacanakankan pada generasi muda bangsa bahwa demokrasi kita tidak berkiblat pada Amerika atau Eropa,Asia, atau Timur Tengah dan Afrika, berdasarkan analisis reformasi Indonesia memberikan pencerahan membawa perubahan konsep berpikir tentang demokrasi pada negara-negara yang tergabung dalam asia-afrika, secara kalkulasi matematis 5-10 tahun berjalan kedepan setelah reformasi Indonesia memberikan wacana kepada uni eropa dan amerika kemungkinan membawa pada perubahan konsep dan pola kenegaraannya pada sudut pandang polek sosbud hankam, sedangkan pada 11-15 tahun berjalan akan bergulir keafrika dan timur tengah dan terakhir di Malaysia jika terjadi demonstrasi di Inggris. Indonesia merupakan negara adidaya terkuat dalam sudut pandang Ideologinya melalui proses pendoktrinan pada rezim orde baru yang mungkin dinilai dinas rahasia negara lain berhasil hingga mencapai fase terakhir yaitu 2002, dimana permainan Indonesia dalam politik luar negerinya saat itu hampir mnunjukkan power diplomatiknya dan menggantikan peran PBB yang saat itu dijadikan alat untuk kekuasaan satu negara. Jika fase tersebut tercapai dan demokrasi bergulir tanpa revolusi maka Indonesia melalui PANCASILA nya menjadi negara dunia ketiga yang memiliki kekuatan ideologi terbesar di dunia, hal tersebut lah yang diresahkan oleh beberapa negara di dunia khususnya negara-negara di kawasan asia tenggara dan australia yang menganut sistem monarki bukan demokrasi seungguhnya di seperti yang termaktub dalam PANCASILA. Oleh karena itu revolusi harus terjadi dengan alasan rezim yang otoriter melalui para cendikia muda yang progresif dan visioner.

Dengan menggunakan beberpa pola fanatisme kebangsaan yang dilakukan nazi Jerman,dan pola revolusi Perancis serta data-data antrpologi dan sosiologi dari kolonial Belanda maka revolusi bergulir dengan pola yang sama pada tahun 1966 yaitu pemecahan pada kubu tentara dan menggerakkan elemen kampus yang kemudian mengorbankan beberapa aktivis kampus sehingga memicu reaksi emosional masyarakat, keberhasilan pola ini adalah penstabilan sistem parlemen terlebih dahulu, penggalangan tokoh-tokoh nasional kemudian melakukan aksi dilakukan pada saat kepala negara berada diluar dimana sistem kabinet belum berjalan secara efektif. Strategi ini belajar dari kegagalan tahun 65 dimana atas saran Dr Leimena Bung Karno tidak jauh dr ibu kota negara hal ini lah yang memungkinkan  situasi saat itu terkontrol oleh presiden dan masyarakat sipil tidak terlibat hanya militer. Namun tahun 66 pola pun dikembangkan melalui penciptaan ketidaksolidan dikubu militer dan melibatkan masyarakat sipil dimana korban harus dari masyarakat sipil. Inilah Pola Standar yang dilakukan dalam sebuah agitasi revolusi. Sederhana namun cukup berarti dan mempunyai makna yang cukup dalam.

Para cendikia yang progresif dan visioner merupakan masa mengambang kaum intelektual dimana jiwa emosional yang tinggi akan jauh lebih mudah dieksploitasi untuk melakukan hal-hal kontraproduktif dan kontraindikatif dalam sebuah pergerakan. Karena pada kondisi mengambang proses pencairan dan pencarian identitas di masa transisi melahirkan ego emosional yang berfikir pragmatis dan semu sehingga mudah digiring atau diarahkan oleh para aktor intelektual tua yang mempunyai kepentingan politik jangka panjang. Terlebih konsep pendidikan intelijen dan pembentukan opini yang tabu akan kekejaman rezim militer membuat semangat berapi-api sehingga paradigma infiltrasi melalui pengerusan dan penggerogotan wibawa negara akan lebih mudah dilaksanakan melalui aksi-aksi massa.

Dari sinilah penuaian konflik terjadi dan kemelut akan diprakondisikan terus berlarut-larut hingga mencapai titik jenuh dimana masyarakat mulai bosan dan tidak percaya lagi pada kinerja pemerintah, seirama dengan itu skenario politikpun bermain dari parlemen untuk menjaga eksistensi dan pencitraannya digalanglah koalisis yang sebenarnya sama saja dengan rezim orde baru, namun mereka tidak mau dikatakan demikian. Parlemen yang seharusnya melakukan fungsi kontrol saat itu berubah menjadi satuan pengaman (satpam) pemerintah dalam kebijakan-kebijakannya. Lihat saja anggota dewan yang asal lontar opini dan kabinet yang asal ucap sebagai bukti tidak dimilikinya konsep pemahaman pendidikan intelijen dan minimnya akan analisis startegi intelijen. Hal tersebut amat sepele namun dalam analisis intelijen itu merupakan titik celah dari kegagalan dan kekalahan perang psikologis (psy war) dan bentuk ketidakharmonisan atau ketidakkompakkan dalam suatu sistem pemerintahan dan banyak hal lagi. Dari peta parlemen partai pun diperankan berdasarkan kajian strategis satu partai sebagai pengaman, satu partai sudah disterilkan sebagai kontrol progresif, dua partai sebagai poros halang, dua partai sebagai guard, satu partai sebagai pemandu dan satu partai sebagai peralihan konstan (oposisi). Dengan demikian mereka yang masuk dalam sistem parlemen akan bertekuk dengan pola yg tertatur. Kondisi ini akan dimungkinkan hingga tercipta dan terbentuk sistem pertahanan dan keamanan teritorial continental dan teritorial kelautan (maritim) yang padu dan dinamis sesuai dalam protokol PANCASILA.

Iklan

About aliwear

Tenaga Edukatif Politeknik Perikanan Negeri Tual

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: