//
you're reading...
Sosial Politik

PERUBAHAN PARADIGMA MANAJEMEN PEMERINTAHAN

A. Paradigma Lama

1. Teori Klasik

Paradigma lama manajemen pemerintahan di Negara kita dipengaruhi oleh sekumpulan konsep tentang pengorganisasian yang telah dikembangkan pada akhir tahun 1800-an, sekarang dikenal sebagai teori klasik. Pengaruh teori klasik yang kuat terhadap pengorganisasian tersebut tetap sangat besar. Efeknya dapat terlihat dalam berbagai seluk beluk organisasi yang sebenarnya.

Pengorganisasian yang berdasarkan birokrasi dan beberapa komponen lainnya dari teori klasik keberadaannya telah ada pada ratusan tahun. Seperti contohnya, yaitu adanya birokrasi-birokrasi besar pada zaman Mesir Kuno yang dikembangkan sepenuhnya di Cina dan juga di Kerajaan Romawi. Manajemen pemerintahan kita telah memiliki birokrasi tersebut, walaupun selama ratusan tahun belum mengenal namanya. Mengenai analisis pengorganisasian secara tertulis yang diberikan oleh para ahli teori klasik baru dimulai pada Abad ini. Sebelumnya, walaupun konsep-konsep klasik sering digunakan, telah dilakukan sedikit penelitian yang umum mengenai analisis pengorganisasian secara tertulis tersebut.

Teori klasik berkembang dalam tiga jalur yaitu birokrasi, teori administrative, dan manajemen secara ilmiah. Pemahaman mengenai ketiga jalur ini adalah sebagai berikut:

a. Birokrasi

Birokrasi telah dikembangkan dalam berbagai bagian oleh para ahli sosiologi, yang secara luas mengusahakan menjadi suatu yang ilmiah, memisahkannya dari pandangan yang deskriptif. Salah satunya adalah Max Weber yang telah mengembangkan teori Tipe Ideal Organisasi yang disebutnya Birokrasi, yang menggambarkan kegiatan organisasi yang didasarkan pada sejumlah hubungan wewenang. Jadi birokrasi adalah bentuk organisasi yang dicirikan oleh pembagian kerja, hierarki yang didefinisikan dengan jelas, peraturan dan ketetapan yang rinci dan sejumlah hubungan impersonal. Dalam praktek desain organisasi ideal mengalami adaptasi, tetapi jiwanya masih tetap melekat pada pembentukan organisasi pemerintahan. Organisasi ideal menurut Max Weber dapat dilukiskan dalam Gambar 1 dibawah ini: Organisasi Ideal menurut Max Weber.

Ciri-ciri organisasi tersebut adalah: Pertama tiap organisasi mempunyai tujuan. Tujuan biasanya ditunjukkan dalam sasaran atau sekelompok sasaran yang diharapkan dapat dicapai oleh organisasi. Kedua, tiap organisasi terdiri dari orang-orang. Setiap organisasi memerlukan orang-orang supaya dapat melakukan pekerjaan yang diperlukan oleh organisasi untuk mencapai sasaran. Ketiga, semua menyusun struktur yang disengaja, sehingga semua anggota organisasi dapat melakukan pekerjaan mereka. Struktur itu mungkin terbuka dan fleksibel dengan tidak ada garis pembatas yang jelas dan pasti terhadaptugas tugas atau aturan ketat terhadap pengaturan pekerjaan manapun –atau yang merupakan jaringan yang sederhana dengan hubungan yang longgar. Atau suatu jaringan yang ketat dengan pengaturan dengan deskripsi pekerjaan yang memiliki batasan yang jelas dan seksama dan sejumlah anggota yang memiliki kewenangan atas para anggota

organisasi lainnya.

b. Teori Manajemen Administratif

Teori administratif merupakan komponen kedua dari teori organisasi klasik. Pelopor teoritikus administrasi Mooney dan Reiley menyatakan bahwa organisasi dalam pengertian formal adalah tata tertib, sehingga membutuhkan pengorganisasian dan prosedur ketatatertiban. Tata tertib dianggap sebagai pondasi organisasi formal. Seperti teori birokrasi, jalur ini juga menegaskan obyektifitas, rasionalitas, kepastian, hierarki, dan keahlian. Henry Fayol selaku pelopor teori manajemen administratif menganggap yang penting dalam organisasi adalah pada tingkatan teratas, karena segala sesuatu dapat berjalan baik jika para manajer dapat menggerakkan organisasi sesuai prinsip-prinsip manajemen. Henry Fayol bukanlah orang pertama yang mempelajari dan menyelidiki perilaku manajerial, tetapi dia merupakan orang pertama yang menjadikan hal itu sebuah sistem. Fayol mencetuskan 14 prinsip yang terkenal, yaitu:

  1. Spesialisasi/pembagian kerja. Dengan adanya spesialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan efisiensi.
  2. Wewenang. Wewenang adalah hak dari para manajer untuk memberi perintah dan juga berhak menuntut kepatuhan dari yang diperintah. Wewenang disatu pihak menimbulkan tanggung jawab kepada pihak lain, yaitu tanggung jawab untuk melaksanakan perintah. Ada dua macam wewenang yaitu: wewenang formal dan wewenang pribadi. Wewenang formal adalah wewenang yang didapat dari atasannya untuk memberi perintah kepada orang lain. Wewenang pribadi adalah wewenang yang didapat oleh seseorang karena pengetahuannya, pengalamannya, dan sebagainya.
  3. Disiplin. Prinsip ini menekankan bahwa anggota organisasi harus menghormati aturan dan kesepakatan yang mengatur organisasi itu.
  4. Kesatuan Komando. Setiap orang dalam organisasi hanya menerima perintah dari satu atasan saja.
  5. Kesatuan arah. Hanya ada satu orang pimpinan dengan satu rencana untuk semua kegiatan kelompok organisasi dalam mencapai tujuannya.
  6. Kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Semua anggota organisasi harus selalu mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadinya. Hal ini harus dilakukan karena tanpa adanya komitmen seperti itu, suatu organisasi tidak dapat maju dan berkembang.
  7. Pemberian upah. Pemberian upah ini harus sesuai dengan usaha yang telah dikeluarkan dan sedapat mungkin memuaskan kedua belah pihak.
  8. Sentralisasi. Adanya pemusatan kekuasaan, yaitu pada top manager. Prinsip ini hanya berlaku di perusahaan kecil. Pada perusahaan besar biasanya diterapkan desentralisasi.
  9. Rantai skala. Menunjukkan garis wewenag dalam organisasi yang menunjukkan kedudukan dari pimpinan puncak sampai ketingkat bawah. Garis wewenang ini harus merupakan rantai komunikasi yang berjalan lancar dari atas sampai ke bawah dan sebaliknya.
  10. Ketertiban. Maksud dari prinsip ini adalah manusia dan bahan-bahan harus berada ditempat dan pada waktu yang tepat.
  11. Keadilan. Maksud prinsip ini adalah para manajer harus bersikap adil terhadap semua bawahannya dalam setiap hal.
  12. Kestabilan organisasi. Organisasi harus menjaga supaya turn over yang terjadi tidak terlalu tinggi, karena tidak baik untuk kelancaran kegiatan perusahaan.
  13. Inisiatif. Setiap anggota dalam organisasi berhak diberi kesempatan membuat rencana dan melaksanakannya.
  14. Semangat kesatuan. Harus diciptakan rasa bangga terhadap organisasinya, karena dapat meningkatkan persatuan.

c. Manajemen Ilmiah (Scientific Management)

Pelopor teori manajemen ilmiah adalah Charles Babbage. Ia merupakan orang yang pertama kali menganjurkan prinsip pembagian kerja atau sistem spesialisasi. Dia percaya bahwa setiap pekerjaan dalam pabrik harus dipecah sehingga bermacam ketrampilan yang terlibat dapat dipisahkan. Usaha Babbage diteruskan oleh Frederick W. Taylor. Taylor mengatakan bahwa manajer pada tingkat bawah sangat penting, karena berhubungan langsung dengan proses produksi. Ada empat prinsip yang dijadikan dasar Taylor dalam manajemen ilmiah ini, yaitu :

  1. Melakukan pengembangan manajemen ilmiah yang sebenarnya,
  2. Menyeleksi dan melatih pekerja secara ilmiah,
  3. Kerja sama antara manajemen dan buruh untuk menyelesaikan tujuan pekerjaan yang sesuai dengan metode ilmiah,
  4. Pembagian tanggung jawab yang lebih merata antara manajer dan pekerja.

Taylor mendasarkan sistem manajerialnya pada studi waktu (time studies), yaitu membagi setiap pekerjaan menurut setiap komponennya, dan merancang cara pengerjaannya yang tercepat dan terbaik untuk setiap pekerjaan. Dia juga menerapkan sistem upah diferensial (differential rate system), yaitu pekerja yang melebihi standar kerja yang diterapkan akan menerima upah yang lebih tinggi. Menurut Taylor, efisiensi dan hasil akan meningkat apabila perusahaan tersebut :

  1. Upah berdasarkan potongan kerja yang telah diselesaikan,
  2. Melakukan pemberian bonus.

Yang dimaksud dengan one best way adalah semua pekerjaan dilakukan satu arah. Sistem ini merupakan dasar atau awal dari sistem produksi ban berjalan, dimana produksi dilakukan satu arah dengan susunan berdasarkan urutan pekerjaan yang harus dilakukan. Sistem ini sangat efektif untuk meningkatkan efisiensi kerja, karena adanya penghematan waktu yang sangat besar.

2. Teori Organisasi Neo Klasik

Teori organisasi neo klasik merupakan teori yang menjembatani peralihan dari  teori klasik ke teori organisasi modern. Teori ini timbul karena mulai tampak gejala-gejala tidak puas dikalangan pekerja akibat penerapan teori organisasi dan manajemen klasik. Penerapan teori klasik membuat manusia yang bekerja bagaikan mesin, tidak memperhatikan perasaan. Fokus utama dari teori neo klasik adalah manusia harus dipandang sebagai mahluk yang berperasaan, bukan sebagai mesin saja, seperti pandangan teori klasik. Teori organisasi neo klasik memiliki 2 macam aliran, yaitu: (1) aliran perilaku dengan pendekatan teoritis dan empiris, (2) aliran kuantitatif.

a. Aliran perilaku dengan Pendekatan Teoritis

Menurut Munstenberg, sesungguhnya manusia itu memiliki kesamaan, secara psikologis manusia akan bekerja dengan senang hati jika ada manfaat yang diperolehnya dari pekerjaan tersebut dan tidak menemui hambatan psikologis, seperti rasa takut, rasa tertekan, dan sebagainya. Menurut Barnard, perusahaan akan dapat tetap bertahan jika dia dapat menjaga keseimbangan antara tujuan organisasi dan tujuan individu yang bekerja di sana, Hal inilah yang disebut sebagai teori keseimbangan (Balance Theory). Jika karyawan tidak puas, maka mereka akan lari ke organisasi informal atau keluar dari perusahaan tersebut. Herbert Simon memiliki pendapat sedikit berbeda mengenai hal yang harus diseimbangkan. Menurut Simon, keseimbangan terjadi bila Inducement yang ditawarkan organisasi seimbang dengan kontribusi yang diberikan oleh anggota organisasi untuk organisasinya. Inducement terdiri dari tiga hal, yaitu tujuan organisasi, insentif yang diterima karyawan, serta nilai (values) yang ditawarkan organisasi.

b. Aliran perilaku dengan pendekatan empiris

Tokoh pendekatan empiris adalah Elton Mayo, yang terkenal dengan percobaan Hawthorne mengenai tingkah laku manusia dalam situasi kerja. Berdasarkan hasil penelitiannya, disimpulkan bahwa tinggi rendahnya produktifitas karyawan tidak semata-mata ditentukan oleh imbalan ekonomi yang diberikan oleh pihak perusahaan. Akan tetapi ada beberapa aspek lain yang turut menentukan tingkat produktifitas karyawan, seperti suasana kerja yang kondusif dan norma kelompok kerja (organisasi informal) yang ada.

c. Aliran Kuantitatif

Termasuk dalam aliran kuantitatif ini adalah management science atau ilmu manajemen. Miller dan Starr mendefinisikannya sebagai teori keputusan terapan yang menggunakan matematika, pemikiran logis, dan alat ilmiah yang lain dalam mengatasi masalah secara rasional. Jadi dalam memecahkan masalah, yang dipergunakan adalah metode kuantitatif.

Kelebihan dari teori ini adalah dapat meramalkan masa depan (forecasting) berdasarkan data yang ada, dengan menggunakan metode ilmiah yang ada. Tetapi, seperti teori-teori yang lain, aliran ini memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat dipergunakan untuk menghadapi masalah manusia dalam perusahaan, karena masalah ini tidak dapat diselesaikan secara kuantitatif. Aliran ini paling banyak dan paling baik dipakai untuk mengatasi masalah perencanaan dan pengendalian.

B. Paradigma Baru

1. Perubahan Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan (public management) adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik (public administration) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia (Ramto, 1997). Dengan demikian, manajemen pemerintahan tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemerintah yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga Negara dan masyarakatnya (Kristiadi, 1994).

Perubahan yang terjadi pada manajemen secara umum terjadi pula pada manajemen pemerintahan, seiring dengan adanya berbagai kelemahan dari karakter birokrasi yang telah dipraktekkan selama ini. Birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi modern dengan para birokrat yang bekerja didalamnya, telah banyak mendapat kritikan yang tajam.

Akibat kekecewaan terhadap birokrasi pemerintahan mendorong lahirnya berbagai pemikiran akan perlunya perubahan dalam organisasi dan manajemen pemerintahan. Pemikiran-pemikiran ini berkembang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat lebih mendasar seperti sejauh mana diperlukannya peran Negara atau Pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.

Seberapa jauh organisasi publik diperlukan untuk menyediakan layanan publik?

Apakah ada alternatif lain dalam mekanisme pemberian layanan publik?

Jika ada bagaimana bentuknya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akhirnya melahirkan pemikiran-pemikiran baru tentang pengelolaan layanan publik kepada masyarakat.

Dalam perkembangannya muncul pendekatan yang menamakan dirinya The New Public Management (Farnham, 1993). Aliran pertama dari The New Public Management adalah Managerialism yang didefinisikan oleh Pollitt sebagai berikut :

  • Usaha peningkatan efisiensi secara terus-menerus,
  • Peningkatan penggunaan teknologi canggih secara terus-menerus,
  • Peningkatan disiplin pegawai untuk meningkatkan produktivitas,
  • Implementasi yang jelas terhadap peran manajemen professional.

Aliran pertama ini bertumpu pada teori F.W. Taylor yang didasarkan pada pengadopsian teknik-teknik industrial Production Engineering ke dalam sektor publik. Aliran kedua dari The New Public Management didasarkan pada pemikiran koordinasi berdasarkan pasar (Market Based Coordination). Karakteristiknya adalah sebagai berikut :

  • Perbaikan secara terus-menerus terhadap kualitas.
  • Penekanan pada devolution dan delegation.
  • Sistem informasi yang memadai.
  • Penekanan pada kontrak dan pasar.
  • Pengukuran kinerja.
  • Peningkatan penekanan pada audit dan inspeksi.

Menurut Stewart dan Walsh (1994), tema-tema utama bagi manajemen publik adalah sebagai berikut :

  • Penekanan pada masyarakat sebagai Customer dan pada pilihan konsumen (customer choise),
  • Pembentukan pasar atau quasi markets dan komitmen untuk berkompetisi
  • Ruang lingkup yang lebih luas bagi individu dan provision sector swasta
  • Pemisahan peran “Purchaser” dengan peran “Provider”,
  • Bertumbuhnya kerjasama yang didasarkan pada kontrak atau semi kontrak.
  • Target kinerja yang diakui melalui uji pasar,
  • Fleksibilitas penggajian dengan kondisi-kondisi yang ada.

Perkembangan pemikiran pada aliran kedua saat ini telah mendominasi perkembangan selanjutnya dari The New Public Management. Tatanan hubungan antara pemerintah dengan swasta, dan pemerintah dengan masyarakat menjadi berubah. Konsep Governance didefinisikan kembali sehingga batas-batas antara ruang gerak swasta dan atau masyarakat sekarang telah menjadi objek studi tersendiri. Namun Kooiman mengatakan bahwa pola-pola hubungan antara pemerintah dan atau swasta masyarakat dipengaruhi oleh kompleksitas, dinamika serta diversitas yang ada dalam masyarakat. Pemikiran aliran kedua telah banyak mempengaruhi mekanisme penyediaan layanan publik dan organisasi penyedia layanan publik.

2. Manajemen Pelayanan Masyarakat (New Public Services)

Paradigma baru manajemen pemerintahan banyak diilhami oleh pemikiran David Osborne dan Ted Gaebler yang telah sukses meluncurkan karya terkenal pertamanya berjudul Reinventing Government (19921), ia telah berhasil membuka mata dan pikiran banyak pihak untuk memulai membenahi birokrasi. Dalam buku pertamanya beliau hanya mengurai secara deskriptif karateristik pemerintahan wirausaha melalui sepuluh prinsipnya, yang intinya mengurangi peran pemerintah dengan cara memberdayakan masyarakat serta menjadikan sektor pemerintah lebih efisien. Topik bahasan ini ini telah lama diberikan dalam bentuk Diklat oleh badan Diklat Depdagri maupun Badan Diklat Propinsi. Hal yang disajikan di atas hanya untuk mengingatkan kembali bagi para pejabat yang telah mengikuti diklat ini yang telah diselenggarakan oleh Pusat maupun Daerah Prinsip prinsip tersebut disarikan di bawah ini.

Prinsip Pertama: Pemerintahan Katalis: Mengarahkan ketimbang mengayuh. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan prinsip kemitraan dengan pihak masyarakat dan swast.

Prinsip Kedua; Memberi Wewenang Ketimbang Melayani. Dalam bidang pemerintahan hal ini dapat dilakukan dengan merubah paradigma aparatur yang selama ini masyarakat sebagai objek menjadi subjek, memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan dan pembangunan; menciptakan layanan dan akses dalam menyampaikan aspirasinya.

Prinsip ketiga: Menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan. Hal ini didasarkan pada bahwa persaingan menghargai inovasi, membangkitkan semangat juang dan harga diri. Aplikasi prinsip ini dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakuan dengan mengembangkan daya saing yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; menghilangkan hambatan birokratis misalnya dalam perizinan; memberikan penghargaan dan hukuman terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Prinsip keempat: Pemerintahan yang digerakkan oleh misi dengan mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan. Hal ini mendasari dasar pemikiran bahwa organisasi yang digerakkan oleh misi lebih efisien, lebih efektif, lebih inovatif, dan lebih luwes serta lebih memiliki semangat tinggi dari pada yang digerakkan oleh peraturan; Hal ini dilakukan dimana setiap unit organisasi pemda memiliki misi yang jelas, mengikutsertakan pihak-pihak untuk ikut berpartisipasi memberikan sumbangan dalam merumuskan Visi dan Misi unit organisasi; mengurangi hambatan dalam pencapaian Visi dan Misi, menciptakan sistem anggaran yang digerakkan oleh Misi yang memiliki keunggulan dari pada yang digerakkan oleh peraturan.

Prinsip kelima: Pemerintahan yang berorientasi pada hasil bukan masukan. Prinsip kelima ini diwujudkan dengan cara: mengutamakan hasil dari pada masukan; mengkaji dan memilih kegiatan kegiatan yang membawa hasil dan bermanfaat bagi masyarakat; efsiensi dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan menunjukkan hasil akan mendapat dukungan masyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan pengukuran kinerja untuk membedakan keberhasilan dan kegagalan. Dengan pengukuran kinerjamaka dapat melihat, menghargai keberhasilan dan mengenali kegagalan untuk memperbaikinya.

Prinsip keenam. Pemerintahan berorientasi Pelanggan: Memenuhi pelanggan, bukan birokrasi. Hal ini diwujudkan dengan: mengutamakan kebutuhan masyarakat dan tidak semata-mata kepentingan birokrasi; memberikan kesempatan kepada masyakat dalam mengukur keberhasilan kegiatan pelayanan; memberikan peluang yang luas kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi/kebutuhannya. Oleh karena itu salah satu bentuk pelayanan kepada pelanggan adalah dengan menerapkan Manajemen Mutu Terpadu (MMT).

Prinsip ketujuh. Pemerintah Wirausaha: Menghasilkan ketimbang membelanjakan. Hal ini dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan: mencari sumber keuangan baru dari berbagai kegiatan dan hasilnya diinvestasikan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan kegiatan rutin pemerintahan keperluan birokrasi; Memikirkan kegiatan kegiatan baru tetapi tidak menjadi beban masyarakat; mengembangkan potensi sumber daya dengan tetap menjaga lingkungan dan tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat.

Prinsip kedelapan. Pemerintahan antisipatif: mencegah daripada mengobati. Hal ini dapat dilakukan dengan: Mengantisipatif kemungkinan masalah dengan tanggap, oleh karena itu perlu analisis masalah potensial; mencegah timbulnya masalah, dan menaggulangi masalah yang sudah muncul sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Bentuk kongkrit adalah mengembangkan pencegahan kebakaran, melakukan perawatan kesehatan masyarakat misalnya imunisasi, perlindungan lingkungan yang saat ini masih kurang perhatian dari pemerintah daerah walaupun telah terbentuk unit-unit organisasi lingkungan.

Prinsip kesembilan. Pemerintahan Desentralisasi: Hierarki menuju partisipasi dan tim Kerja. Lembaga yang terdesentralisasi memiliki keunggulan keunggulan: lebih luwes, lebih efektif; lebih inovatif; lebih menghasilkan semangat kerja; lebih banyak komitmen, lebih besar produktivitasnya. Hal ini dapat diwujudkan dengan melakukan: mendesentralisasikan pada unit-unit kerja di bawahnya, atau pihak ketiga yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga; meminimalkan tindakan yang bersifat sentralisasi. Dalam kaitan ini perlu mendesentralisasikan orginisasi publik dengan manajemen partisipatif dengan membentuk tim-tim kerja seperti tim gugus mutu; komite karyawan; survey sikap, evaluasi karyawan dan manajer; kebijakan penemuan; perlombaan inovasi; program pengembangan pegawai dan program penghargaan.

Prinsip kesepuluh. Pemerintahan berorientasi pasar; Mendongkrak perubahan melalui pasar. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan tindakan: melakukan perubahan melalui kewenangannya terhadap mekanisme pasar; mendorong dan memfasilitasi kemajuan ekonomi masyarakat dari pada

pemerintah menjadi pengelola sendiri yang akan menyerap tenaga kerja dan anggaran besar; menyerahkan penilaian kinerja pemerintah kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini haruslah ada kebijakan pengaturan berbasis pasar yang mementingkan insentif bukan perintah. Organisasi yang dikembangkan oleh David Osborne dan Ted Gaebler, juga lebih berorientasi/berwawasan organisasi masa depan atau modern. Hal ini sangat berbeda dengan tipe organisasi birokrasi ideal dari Max Weber, yang lebih mengarah pada tipe organisasi tradisional. Unsur-unsur perbedaan Organisasi Tradisional dan Organisasi Modern dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Unsur unsur perbedaan Organisasi Tradisional dan Modern/Perubahan

Organisasi Tradisional

Organisasi Baru/Modern

Stabil Dinamis
Tidak luwes Luwes
Berfokus pada pekerjaan Berfokus kepada keahlian
Pekerjaan didefnisikan pada posisi

Pekerjaan didefinisikan berdasarkan tugas yang harus dilakukan

Beorientasi idinvidu Berorientasi Kelompok Kerja
Pekerjaan yang tetap Pekerjaan sementara
Berorientasi perintah Berorientasi keterlibatan

Pimpinan unit kerja selalu membuat

keputusan

Karyawan berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan

Berorientasi peraturan Berorientasi kepada pelanggan
Tenaga kerja yang relatif homogen Tenaga kerja yang beragam

Hari kerja ditetapkan dari jam 8 sampai 16

Waktu kerja tidak mempunyai batasan waktu
Hubungan hierarki Hubungan lateral dan jaringan

Bekerja difasilitas organisasi selama

jam kerja

Bekerja dimana saja dan kapan saja

Laporan hasil kerja disampaikan

dalam bentuk tatap muka

Laporan melalui informasi teknologi egovernment

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tentunya akan lebih berorientasi pada peraturan perundangan yang berlaku, tetapi dalam kerjanya harus lebih fleksibel, khususnya dalam melaksanakan pekerjaan dapat menganut pada organisasi yang modern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi.

Pada saat ini tuntutan penerapan “kepemerintahan yang baik” selalu didengungkan kepada birokrasi pemerintah. Beberapa unsur dari organisasi modern dapat dipilih secara selektif pada organisasi perangkat daerah (Dinas/Biro/Badan/Kantor/LPTD) yang sesuai dengan kondisi lokal, berorientasi kepada pelayanan masyarakat, meningkatkan partisipiasi pegawai dalam pengambilan keputusan, dan pembentukan gugus tugas/kelompok kerja. Juga telah sering dibentuk kelompok kerja (pokja) dalam bidang pekerjaan tertentu yang memang harus dilakukan bersama, misalnya kelompok kerja perubahan organisasi suatu unit kerja, atau kelompok kerja sosialisasi perubahan organisasi.

Organisasi abad 21 harus pula menjadi acuan karena terjadinya globalisasi, khusus dalam teknologi informasi sehingga tututan makin meluas dalam segala aspek yang berkaiatan dengan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang jasa.

Rangkuman

Paradigma lama manajemen pemerintahan di Negara kita dipengaruhi oleh sekumpulan konsep tentang pengorganisasian yang telah dikembangkan pada akhir tahun 1800-an, sekarang dikenal sebagai teori klasik. Pengaruh teori klasik yang kuat terhadap pengorganisasian tersebut tetap sangat besar. Efeknya dapat terlihat dalam berbagai seluk beluk organisasi yang sebenarnya. Selain teori klasik, manajemen pemerintahan sedikit banyak juga dipengaruhi oleh perkembangan teori organisasi neo klasik. Teori ini merupakan jembatan peralihan dari teori klasik ke teori organisasi modern.

Dalam perkembangan selanjutnya muncul pendekatan yang menamakan dirinya The New Public Management (Farnham, 1993). Aliran pertama dari The New Public Management adalah Managerialism yang didefinisikan oleh Pollitt sebagai berikut: (1) Usaha peningkatan efisiensi secara terus-menerus, (2) Peningkatan penggunaan teknologi canggih secara terus menerus, (3) Peningkatan disiplin pegawai untuk meningkatkan produktivitas, dan (4) Implementasi yang jelas terhadap peran manajemen profesional. Sedangkan aliran kedua dari aliran ini didasarkan pada pemikiran koordinasi berdasarkan pasar (Market Based Coordination).

Perubahan besar pada manajemen pemerintahan terjadi dengan adanya konsep pemikiran dari Osborne dan Gaebler (1992) melalui paradigma Reinventing Government, yang mana menawarkan perlunya transformasi semangat kewirausahaan pada sektor publik. Osborne dan Gaebler mengemukakan 10 (sepuluh) pokok pikiran yang intinya perlunya mengurangi peran pemerintah dengan cara memberdayakan masyarakat serta menjadikan sektor pemerintah lebih efisien.

Sumber : Diklat Teknis LAN

About these ads

About aliwear

Tenaga Edukatif Politeknik Perikanan Negeri Tual

Diskusi

Komentar ditutup.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 588 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: