//
you're reading...
Sosial Politik

PERAN WIRASWASTA DALAM PEMBANGUNAN

A. Pendahuluan

Pengalaman pembangunan wilayah di indonesia selama ini menunjukkan dua kecenderungan yang berbeda. Pertama, sebagian besar wilayah di jawa sudah dapat mengandalkan sektor swasta sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Hal ini dimungkinan karena berkembangnya infrastruktur pendukung seperti transportasi, pelabuhan laut dan udara, dan komunikasi lebih siap di jawa daripada wilayah lain di tanah air. Kedua, adalah wilayah yang mengandalkan pemerintah sebagai investor utama. Hal ini terjadi karena sektor swasta belum berkembang sehingga proyek pemerintah memainkan peran penting menggerakan roda perekonomian daerah. Kebanyakan daerah di luar jawa terutama di indonesia timur lebih banyak mengandalkan sektor pemerintah. Sektor swasta jika pun ada hanya memainkan peran yang terbatas. Peran sektor pemerintah yang besar di wilayah wilayah ini bukan tanpa sebab. Salah satu alasan yang paling pokok adalah ketersediaan infrastruktur ekonomi yang masih belum memadai. Dengan dana yang terbatas pemerintah membangun infrastruktur yang terbatas pula. Pembangunan infrastruktur seperti ini tidak mungkin mengandalkan swasta.

Selain itu sektor swasta di luar jawa tidak berkembang karena ketersediaan eterpreneur lokal sangat terbatas. Keterbatasan ini bisa disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat lokal terhadap sektor enterpreneur. Masih banyak kelompok masyarakat yang melihat sektor ini secara sosial rendah statusnya. Lebih prestigeous menjadi pegawai negeri daripada menjadi wiraswasta. Hal ini masih banyak kita jumpai di indonesia timur. Banyak keluarga masih bercita-cita agar anaknya kelak menjadi pegawai negeri karena selain kekuasaan, secara finansial mereka yang bekerja di sektor pemerintah merasa lebih aman.

Namun perlu disadari pemerintah daerah mempunyai keterbatasan menyediakan lapangan kerja bagi penduduknya. Tingkat pengangguran cukup tinggi sebagai akibat terus bertambahnya angkatan kerja tiap tahun. Pertambahan angkatan kerja yang tinggi sebagai akibat kegagalan pemerintah membatasi tingkat kelahiran. Tampaknya dalam era reformasi sekarang ini program keluarga berencana (KB) terabaikan, akibatnya tingkat fertilitas penduduk meningkat. Peningkatan fertilitas ini tidak hanya menekan ekonomi lokal namun menekan tingkat kenaikan angkatan kerja di kemudian hari.

Selain itu terjadi pertumbuhan angkatan kerja yang berpendidikan tinggi tapi tidak semua terserap dalam pasar tenaga kerja lokal. Banyak lulusan perguruan tinggi lokal yang tidak terserap ke dalam pasar kerja karena formasi untuk menjadi pegawai negeri sangat terbatas. Jika ini dibiarkan akan menimbulkan masalah sosial yang berkelanjutan. Pengangguran sarjana ini juga mempunyai dampak lain yaitu semakin kurangnya rasa percaya diri dari individu yang bersangkutan. Jika hal ini terjadi maka mereka menjadi apatis dan kehilangan kreativitas. Mereka semakin lama semakin nyaman dengan kondisinya sehingga tidak mau bekerja. Hal ini akan menimbulkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap mereka yang bekerja.

Selain masalah angkatan kerja pemerintah daerah dituntut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini dalam upaya mensejahterakan masyarakat pemerintah mengandalkan anggaran belanja daerah. Padahal pendapatan asli daerah sering tidak mencukupi membiayai berbagai program pembangunan sehingga pemerintah daerah masih sering mengandalkan dana pemerintah pusat. Di sini seharusnya pemerintah daerah sudah harus sadar tentang peran swasta meningkatkan pendapatan rumah tangga.

B. Peran Enterpreneurship Dalam Pembangunan Daerah

Ada satu istilah yang sering dipakai adalah daya saing suatu wilayah. Daya saing yang dimaksud adalah kemampuan suatu wilayah mendominasi pasar wilayah lain. Permintaan produk wilayah tersebut lebih tinggi dibanding permintaan produk lokal terhadap produk dari luar daerah. Dengan demikian yang terjadi adalah surplus perdagangan antar wilayah. Sering dilupakan adalah bahwa produk unggul tidak lepas dari peran enterpreneur.

Peran entrepreneur dalam pembangunan suatu wilayah sebenarnya sudah disadari sejak lama. Schumpeter adalah ahli pembangunan yang memberi perhatian khusus terhadap kegiatan para enterpreneur dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Para entrepreneur adalah agen yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah melalui penemuan dan kombinasi baru. Wilayah yang mampu mendorong penemuan baru, teknologi baru, bentuk organisasi baru, pasar baru, dan bahan baku baru akan lebih maju secara ekonomi di banding wilayah yang tidak memenuhi kriteria di atas (high 2004). Dengan demikian peran para entrepreneur dalam pembangunan tidak dapat diabaikan. Banyak negara eropa mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama setelah abad ke 18, karena mempunyai kelas entrepreneur yang kuat.

Seperti diungkapkan di atas daya saing suatu daerah sangat tergantung pada kekuatan enterpreneur. Daerah yang mempunyai enterpreneur yang kuat kemungkinan besar akan lebih cepat maju dibanding daerah yang mengalami krisis enterpreneur. Transformasi ekonomi suatu wilayah terjadi jika sektor swasta kuat. Selama ini banyak daerah ingin terjadinya transformasi ekonomi dari sektor

pertanian ke sektor industri namun mereka lupa mengidentifikasi enterpreneur sebagai motor penggerak transformasi.

Kekuatan seorang enterpreneur adalah kreatifitas. Mereka selalu punya imajinasi dan menciptakan kesempatan atau memecahkan masalah dengan cara baru, atau seseorang yang menciptakan nice market atau membangun strategi memenuhi kebutuhan pasar (garfield, 1986). Di sini para entrepreneur tidak hanya berhenti sekedar mengidentifikasi pasar, tapi harus mencipta. Dengan demikian enterpreneur adalah sumber perubahan ekonomi dan sumber dinamika dalam masyarakat.

Melalui penemuan baru seorang entrepreneur menikmati monopoli untuk sementara waktu. Situasi monopoli inilah yang akan memberi kesempatan entrepreneur menikmati keuntungan yang nantinya dipakai untuk melakukan inovasi. Inovasi ini pada akhirnya menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Menurut schumpeter, jika suatu wilayah mempunyai kelas entrepreneur yang kuat, wilayah tersebut dapat berperan sebagai pemimpin terhadap wilayah lain dari sisi ekonomi. Namun perlu diingat keunggulan sebagai pemimpin hanya bersifat sementara karena para pesaing akan masuk dengan produk yang sama dan membuat inovasi yang lain.

Kizner melihat para enterpreneur mempunyai peran penting menjadi kekuatan pengimbang dengan memperbaiki pasar agar tetap seimbang (equilibrium) melalui proses penyesuaian harga. Schumpeter sebaliknya melihat para enterpreneur sebagai kekuatan yang selalu mendistorsi pasar (disequilibrium force) yang mendorong pembangunan. Ini yang oleh schumpeter di sebut sebagai “creative destruction” dimana usaha baru akan menghancurkan usaha yang sudah tua.

Para entrepreneur layaknya orang yang revolusioner dan sekaligus visioner dalam bidang pembangunan ekonomi. Keputusan yang mereka buat tidak hanya didasarkan pada signal pasar semata-mata tapi juga insting untuk melihat trend pasar di masa depan. Para entrepreneur sering digambarkan sebagai seorang yang rasional, utilaterian, atau hedonis yang menghamburkan uang untuk kesenangan.

Tentu gambaran ini tidak selamanya benar, lebih dari itu mereka adalah pemimpin yang berhasil membangun kerajaan bisnis, dan selalu bertekad menang dalam medan perang bisnis (Schumpeter, 1952).

Enterpreneur perlu dibedakan dengan manager. Seorang enterpreneur tidak pernah merasa terganggu ketika menghadapi masalah atau kendala. Bahkan mereka melihat masalah sebagai kesempatan melakukan berbagai perubahan dan bila perlu mengambil keuntungan dari kesempatan tersebut. Dalam kaitan dengan inovasi, peraturan pemerintah bisa merupakan pisau bermata dua. Di satu pihak bisa mendorong inovasi tapi di lain pihak bisa mematikan inovasi.

Dalam kaitan dengan proses inovasi, ada beberapa tahap yang perlu diketahui pengambil kebijakan (mcquaid 2003):

  1. Tahap pertama, munculnya perilaku inovative entrepreneur;
  2. Tahap kedua adalah mengidentifikasi peluang yang ada dan membuat keputusan tenang alokasi sumber sumber yang ada;
  3. Tahap terakhir adalah tahap perusahan berhenti melakukan inovasi sehingga perusahan hanya fokus pada memperbaiki efisiensi dan fokus pada persaingan harga dengan pesaingnya.

Setiap tahap membutuhkan kebijakan pemerintah yang berbeda. Misalnya, pada tahap pertama pemerintah perlu mengembangkan penelitian dasar dan mendorong budaya enterpreneur. Pada tahap kedua, pemerintah harus menjamin akses pada infrastruktur information and communication technology (ICT) atau membantu menciptakan pasar dan kebijakan aras mikro yang lain. Pada tahap terakhir peranan pemerintah adalah menjamin kestabilan lingkungan makro ekonomi dan beroperasinya pasar secara efektif.

C. Organisasi Dan Entrepreneurship

Selama ini teori ekonomi neoklasik lebih banyak memberi perhatian pada peran individu dalam kegiatan ekonomi dan mengabaikan peran organisasi atau kelembagaan. Para entrepreneur beroperasi melalui perusahan yang mempunyai aturan main tersendiri. Sebagai suatu organisasi, dunia usaha terdiri atas berbagai struktur yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Teori ekonomi organisasi mencoba menjelaskan hal ini melalui suatu pendekatan evolusioner (van den bergh 2004).

Oganisasi merupakan elemen krusial dalam struktur ekonomi. Pada dasarnya pembuatan keputusan dilakukan secara bersama, baik di dunia swasta dan publik. Hal ini berlangsung dalam organisasi. Organisasi memainkan peranan penting dalam pembuatan keputusan. Ekonomi tradisional mengabaikan organisasi karena mereka percaya bahwa general equilibrium terjadi melalui interaksi antar individu. Peran organisasi ditiadakan atau dengan kata lain dianggap netral, indvidu dianggap paling dominan berinteraksi di pasar. Setiap organisasi punya sejarah, kompleks, adaptif, stabil, kaku, menghimpun individu dan dibentuk oleh individu. Karakteristik dan dinamika organisasi mempengaruhi pola perubahan pada aras makro. (van den bergh 2004).

Peranan organisasi ini semakin penting mengingat berkembangnya teknologi trasportasi dan telekomunikasi telah menyebabkan jarak bukan lagi masalah utama baik dari sisi waktu dan biaya. Semakin lama kualitas transportasi makin baik dengan biaya yang makin murah. Perkembangan teknologi digital saat ini menyebabkan pengeloaan industri berubah (stimson 2002). Banyak usaha dikelola pemiliknya dari jarak jauh dan tidak selalu hadir secara fisik di lokasi usaha. Daerah yang berhasil menyiapkan berbagai fasilitas usaha akan dilirik banyak pengusaha. Tentu setiap wilayah perlu juga menyiapkan infrastruktur sosial seperti keamanan berusaha sehingga perusahan yang beroperasi di wilayah tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra.

Para enterpreneur layaknya petualang yang membangun usaha baru dan tidak selamanya menjadi pengelola seterusnya (gartner, 1988). Mereka membangun perusahan dan setelah itu mereka berada di luar organisasi itu. Peran enterpreneur hanya terbatas pada pembentukan organisasi. Organisasi tersebut mungkin saja terus jalan (tumbuh, dewasa dan menurun) tapi barangkali enterpreneur yang tadi membangun sekarang menjalani peran yang lain. Dia berpindah dari seorang inovator menjadi pemilik usaha kecil, atau manajer senior pada perusahan tersebut jika perusahan tersebut berkembang.

D. Entrepreneurship Dan Kebijakan Pemerintah

Apa yang dimaksud dengan entrepreneur? Ada berbagai definisi yang perlu mendapat perhatian. Cantillon, seorang ekonom perancis, mendefenisikan enterpreneur sebagai orang yang berani mengambil resiko. Ada juga definisi yang melihat enterpreneur sebagai orang yang membuat pertimbangan dan keputusan tentang alokasi penggunaan sumber daya yang ada dan terbatas (mcquaid 2003). Masih ada definisi lain yang melihat entrepreneur hanyalah sebagai pedagang perantara (kizner, 1999). Terlepas dari berbagai definisi tersebut, ada beberapa sifat yang melekat pada seorang enterpreneur yaitu, integritas, belajar sendiri, keberanian, kehati-hatian, sabar, ketahanan, disiplin diri dan kehormatan.

Enterpreneurship dalam kaitan dengan suatu wilayah bisa dilihat dari berbagai aspek. Tingkat entrepreneurship di suatu wilayah dapat dilihat dari sisi penawaran (perspektif pasar tenaga kerja) dan sisi permintaan (perspektif pasar barang/daya dukung pasar). Kadang sering juga dikenal sebagai faktor pendorong (push) dan faktor penarik (pull). Kedua perspektif tersebut akan dijelaskan lebih lanjut.

Dari sisi permintaan, permintaan entrepreneur di wilayah tertentu ditunjukan oleh kesempatan yang tersedia untuk berwirausaha. Khusus untuk pemintaan bisa dilihat dari perspektif konsumen dan perspektif dunia usaha. Dari persfektif konsumen, keragaman permintaan konsumen mendorong kesempatan wirausaha. Semakin tinggi keragaman semakin besar ruang terbuka bagi wirausaha. Sedangkan dari perspektif dunia usaha, struktur industri (outsourcing dan networking) menjadi pendorong berkembangnya entrepreneur. Misalnya, perkembangan teknologi digital memungkinkan pengusaha membuka usaha di mana saja karena koordinasi manajemen menjadi sangat mudah. Ada juga orang yang tertarik memilih memindahkan operasi perusahan ke wilayah tertentu karena peraturan pemerintah yang mendukung.

Dari sisi pasokan, enterpreneurship ditentukan oleh kondisi makro sosial ekonomi seperti: komposisi demografi, sikap masyarakat setempat terhadap pengusaha, lingkungan budaya dan lingkungan kelembagaan yang ada di wilayah tersebut. Wilayah dengan tingkat ketergantungan penduduk (dependency ratio) tinggi mungkin tidak menarik sebagai tempat berusaha karena daya beli masyarakatnya rendah. Begitu pula jika di tempat tertentu sebagian masyarakat memandang rendah terhadap profesi entrepreneur maka ada kecenderungan entrepreneurship tidak berkembang di wilayah tersebut sehingga yang dominan adalah entrepreneur migran (pendatang). Kondisi semacam ini banyak kita temui di wilayah indonesia bagian timur.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang hubungan entrepreneurship dan peran pemerintah lihat gambar 2.1 (verheul 2001):

1. Dalam upaya memahami enterpreneurship paling tidak ada 2 komponen perlu mendapat perhatian, yaitu: komponen makro dan komponen mikro. Kedua komponen tersebut dianggap mendorong tumbuhnya enterpreneurship di suatu wilayah. Komponen makro lebih menekankan pada aspek lingkungan usaha, sedang komponen mikro lebih menekankan pada faktor individual. Kedua komponen tersebut akan dibahas lebih lanjut,

Gambar  Kerangka Kerja Penenentuan Enterpreneurship

2. Pada sisi permintaan (demand), kesempatan berwiraswata terjadi melalui permintaan barang dan jasa. Mengapa seseorang membuka usaha karena ada permintaan terhadap barang dan jasa tertentu yang dianggap sebagai peluang untuk mendapatkan laba.

3. Pada sisi pasokan (supply) kemampuan individu sangat berperan dalam mendorong seseorang menjadi enterpreneur. Salah satu syarat mutlak seorang individu berperan dalam sektor wiraswasta adalah semangat (spirit) berusaha. Hal ini sudah banyak dibahas dalam berbagai buku ataupun artikel. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sifat atau karakter individu yang ingin berusaha sendiri. Dengan kata lain keputusan masuk ke sektor usaha tergantung pada kemauan individu. Di sini keahlian, keterampilan dan semangat individu menjadi sangat penting ketika memutuskan masuk ke sektor entrepreneurial.

4. Faktor luar yang ikut berperan terhadap pengembangan kewirastaan di suatu wilayah adalah perkembangan teknologi, kehadiran lembaga keuangan penyedia modal dan jaringan hubungan antar individu (modal sosial). Perkembangan teknologi pada umumnya merupakan kerja sama antara dunia usaha dengan lembaga pendidikan tinggi. Lembaga keuangan yang memfasilitasi terwujudnya pembayaran antara dua pihak yang terlibat dalam proses transaksi bisnis. Kemampuan membangun jaringan adalah kemamapuan individu membangun relasi dengan orang lain. Khusus tentang modal sosial akan dibahas secara sendiri di bawah.

5. Khusus untuk individu faktor faktor seperti, kemampuan, sifat individu, preferensi, sistem nilai dan sikap mental memainkan peran penting dalam berusaha. Hal ini bisa saja merupakan pembawaan sejak lahir namun tidak tertutup kemungkinan diperoleh melalaui pengalaman. Misalnya, kejujuran bisa saja merupakan watak dasar dan merupakan pembawaan sejak lahir, namun dapat pula diperoleh melalaui ajaran keagamaan atau etika yang ditanamkan di rumah.

6. Ketika masuk ke sektor wiraswasta seseorang perlu mempertimbangkan resiko dan imbalan yang diperoleh nanti (risk-reward profile). Seseorang bisa saja memilih bekerja pada orang lain dari pada membuka usaha sendiri jika dia merasa gaji yang diterima lebih besar dari keuntungan dari berusaha. Namun sebaliknya orang tersebut akan menmggeluti usaha sendiri jika dia merasa keuntungan yang diperoleh dari berusaha jauh lebih tinggi daripada bekerja pada orang lain.

7. Kapan seorang enterpreneur masuk atau keluar dari sektor wiraswasta? Masuk dan keluar (entry/exit) seseorang sebagai pengusaha adalah gambaran tentang resiko dan imbalan yang diperoleh dari suatu usaha. Jika banyak orang masuk ke sektor tertentu maka ini bisa merupakan signal pasar tersebut prospektif sehingga mereka yang sudah ada di dalam mungkin bertahan sedang mereka yang ada di luar ingin masuk. Hal ini biasanya terjadi jika imbalan lebih besar daripada resiko. Namun sebaliknya jika imbalan lebih kecil para pengusaha beramai ramai memilih keluar dari usaha bersangkutan

8. Dalam gambar 1  tadi, pasar entrepreneurship bisa berada pada titik equilibrium (e) atau sebaliknya diseqilibrium (e-e*). Pasar equilibrium tercapai jika kebutuhan entrepreneur di wilayah tertentu dapat dipenuhi dengan pasokan entrepreneur lokal. Namun sebaliknya pasar enterpreneurship mengalami disequilibrium jika pasokan entrepreneur lokal lebih besar dari kebutuhan atau kebutuhan entrepreneur tidak bisa dipenuhi pasokan lokal.

9. Pada saat pasar mengalami disequilibrium (e-e*) maka pemerintah (g) perlu mengupayakan agar pasar kembali ke titik equilibrium. Hal ini bisa dilakukan pemerintah dengan berbagai macam kebijakan dan pendekatan kelembagaan. Pemerintah melakukan intervensi untuk mengembalikan equilibrium. Kebijakan untuk mengoreksi pasar enterpreneur hanya menjadi penting jika pemerintah daerah sadar akan peran penting yang dimainkan para enterpreneur dalam perekonomian daerah.

10. G1 menggambarkan kebijakan pemerintah mendorong tumbuhnya usaha baru di wilayah tertentu. Hal ini dilakukan pemerintah daerah jika mereka melihat kurangnya usaha sehingga menyulitkan masyarakat lokal memenuhi kebutuhan mereka. Dalam situasi seperti ini masyarakat akan pergi ke wilayah lain untuk pergi belanja. Dengan kata lain terjadi permintaan yang tinggi terhadap barang dan jasa tapi tidak dapat dipenuhi oleh pengusaha yang ada sehingga perlu merangsang usaha baru.

11. G2 memberi gambaran tentang kebijakan pemerintah merangsang tumbuhnya entrepreneur di wilayah tertentu melalui pelatihan dan pendidikan untuk calon entrepreneur. Jika pasokan enterpreneur tidak mencukupi maka pemerintah dapat melakukan pelatihan dan pendidikan dalam rangka menumbuhkan enterpreneur lokal. Apakah ini berhasil atau tidak sangat bergantung pada

sistem nilai yang dianut masyarakat setempat. Beberapa masyarakat masih memandang sektor enterpreneur lebih rendah dibanding sektor lain, sehingga pelatihan dan pendidikan belum tentu diminati banyak orang. Dalam kondisi seperti ini pemerintah kemudian mengundang migran dari wilayah lain mengisi kekosongan enterpreneur lokal.

12. G3 adalah kebijakan pemerintah mengembangkan entrepreneur lokal yang ada melalui penyediaan informasi pasar, bimbingan dan penyuluhan, penyediaan modal, dan bantuan modal kepada usaha kecil. Jika sambutan enterprenur lokal cukup bagus maka pada tahap ini pemerintah tinggal memfasilitasi para enterpreneur dengan informasi dan modal. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi sangat penting di sini. Banyak daerah yang belum melihat pentingnya peran teknologi informasi dalam perekonomian sehingga mereka segan melakukan investasi di sini. Modal sangat dibutuhkan terutama oleh usaha kecil dan menengah.

13. G4 adalah kebijakan pemerintah membentuk entrepreneur lokal masa depan melalui poses penyadaran melalui pendidikan dan media masa. Kebijakan ini ditempuh jika ada indikasi penolakan terhadap profesi entrepreneur secara kultural. Memang ini sering terjadi pada masyarakat agraris. Mereka memandang sektor enterpreneur sebagai sektor yang perlu dihindari karena merupakan arena tipu muslihat. Pada masyarakat tertentu yang menganut ajaran fundamental melihat sektor enterpreneur bertentangan dengan keyakinan mereka. Tentu proses penyadaran seperti ini harus melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Proses seperti ini memakan waktu yang cukup lama. Dengan kata lain proses penyadaran harus dilakukan terus menerus dan tidak bisa dianggap program jangka pendek.

14. G5 adalah kebijakan pemerintah mempengaruhi entrepreneurship melalui kebijakan makro seperti: kebijakan fiskal, subsidi, aturan perburuhan, dan aturan kebangkrutan. Kebijakan seperti ini dilakukan oleh pemerintah pusat yang nantinya mempunyai dampak ke daerah. Pemerintah daerah tidak mungkin membuat kebijakan fiskal karena merupakan wewenang pemerintah pusat, terutama dalam bentuk negara kesatuan seperti indonesia. Kebijakan makro sering dibuat dalam rangka mendorong investasi asing. Memang kebijakan makro bisa sangat ironis karena di satu sisi mendorong investasi asing namun di sini lain pemerintah mengabaikan pengusaha lokal. Dalam hal tertentu pengusaha asing bisa menikmati fasilitas dari pemerintah yang tidak mungkin dinikmati pengusaha domesti. Kebijakan seperti ini sering dikenal sebagai foreign investment bias.

Sumber : Diklat Teknis LAN

About these ads

Tentang Ali Sadikin Wear

Tenaga Edukatif Politeknik Perikanan Negeri Tual

Diskusi

Komentar ditutup.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 587 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: