//
you're reading...
Manajemen

LINGKUP DAN LANGKAH-LANGKAH PEMBANGUNAN DAERAH

Pendahuluan

Sebagai pengantar kepada pembahasan di dalam modul ini, terlebih dahulu akan dikemukakan kembali tentang pembangunan daerah dari berbagai dimensi, sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang merencanakan pembangunan daerah. Pada prinsipnya pengantar ini memberikan kisi-kisi agar pemahaman, atau ketidaksepahaman yang mungkin ditimbulkan, berada di dalam konteks yang sama. Sejauh ini belum ada yang mendeskripsikan tentang pembangunan daerah secara baku. Hal ini karena pembangunan daerah merupakan sebuah sistem yang terbuka, sesuatu yang tidak terbatas. Tidak seperti matematika, dimana ada persoalan, ada rumus-rumus, dan selanjutnya dapat ditemukan jawaban atas persoalan. Tidak pula seperti mesin, ada input, ada proses baku, ada output.

Matematika dan mesin adalah salah dua dari contoh-contoh sistem tertutup. Oleh karena itu, lebih mudah mengerti pembangunan daerah melalui perspektif-perspektif,  pendekatan-pendekatan, contoh-contoh perbandingan, kasus-kasus keberhasilan atau kegagalan, dan lain sebagainya, sehingga semakin kaya pengetahuan kita, mungkin semakin dekat kita kepada pengertian tentang pembangunan daerah. Mengapa mungkin?; sederhananya, makin banyak kita tahu, bisa jadi kita semakin bingung. Seluruh upaya kita untuk mengerti tentang pembangunan daerah, mungkin bergerak lebih pelan dari dinamika perubahannya sehingga kita jauh tertinggal. Namun yang harus diyakini sebagai kepastian adalah sifatnya yang dinamis. Meyakini pembangunan daerah sebagai sesuatu yang dinamis adalah modal utama dalam konteks pembahasan tentang bagaimana merencanakan pembangunan daerah. Mengerti merencanakan pembangunan daerah masih lebih mudah dari pada mengerti tentang pembangunan daerah itu sendiri, sebab perencanaan yang baik akan mempengaruhi dinamika pembangunan daerah. Singkatnya, dengan perencanaan pembangunan daerah yang baik kita akan mengerti dinamikanya, tanpa perlu tahu mendeskripsikan apa itu pembangunan daerah.

Di dalam bab ini ini akan dibahas kisi-kisi perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

  • Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah
  • Langkah-langkah Pembangunan Daerah
  • Pendekatan Umum Pembangunan Daerah
  • Fokus Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Kisi-kisi ini diharapkan dapat menstrukturkan pikiran tentang perencanaan pembangunan daerah, sebagai topik di dalam modul ini berjudul Merencanakan Pembangunan Daerah.

B. Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah

Ada tiga kategori besar kegiatan membangun di dalam lingkup pembangunan daerah yang mendefinisikan spektrum-spektrum perencanaannya.Masyarakat/manusia adalah inti atau sumber dari seluruh spektrum perencanaan pembangunan tersebut. Ke tiga kategori besar di dalam lingkup pembangunan daerah tersebut, adalah sebagai berikut:

  • Pembangunan Sosial; terkait dengan seluruh kegiatan membangun untuk meningkatkan manusia/masyarakat di dalam tatanan sosial dengan spektrum perencanaan pembangunan segala sesuatu tentangnya, antara lain: pendidikan, peribadatan, kebugaran, kemiskinan, tradisi, budaya, transformasi, komunikasi, keamanan, keselamatan, ideologi, politik, dan lain sebagainya .
  • Pembangunan Perekonomian; terkait dengan seluruh kegiatan membangun untuk meningkatkan manusia/masyarakat di dalam tatanan perekonomian dengan spektrum perencanaan pembangunan segala sesuatu tentangnya, antara lain: mata pencaharian, berusaha, bekerja, produksi, nilai tambah, konsumsi, kompetisi, proteksi, investasi, moneter, fiskal, akses kepada modal, akses ke pasar, perniagaan, dan lain sebagainya.
  • Pembangunan Lingkungan Hidup; terkait dengan seluruh kegiatan membangun untuk meningkatkan kelayakan tempat hidupnya dengan spektrum perencanaan pembangunan segala sesuatu tentangnya, antara lain: air bersih, udara bersih, lingkungan bersih, kemudahan/teknologi, kesehatan, kebersihan, polusi, kerawanan bencana, pemanasan global, perubahan iklim, dan lain sebagainya.

Ke tiga kategori besar tersebut diatas dikenal juga sebagai tiga pilar pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development). Disebut sebagai tiga pilar dengan pengertian bahwa ketiganya diselenggarakan secara bersamaan sebagai satu kesatuan keseimbangan yang utuh. Ketidak- seimbangan atau mendahulukan salah satu dari pilar atau pilar-pilar yang lain akan serta-merta menghilangkan keberlanjutan pembangunannya. Gambar berikut menyajikan hubungan ketiga pilar pembangunan berkelanjutan.

Di dalam prakteknya, secara umum berarti bahwa setiap intervensi pembangunan harus lolos dari kajian-kajian sosial, perekonomian dan lingkungan hidup, agar memberikan hasil pembangunan yang berkelanjutan. Namun untuk jangka pendek atau menegah, sangat boleh jadi terpaksa memilih prioritas, namun harus dengan pemahaman secara terukur atas resiko-resiko ketidak-berlanjutan. Sehingga intervensi pembangunan berikutnya, untuk menjaga keseimbangan dan mengembalikan keberlanjutan, sudah berupa komitmen.

C. Pendekatan Umum Pembangunan Daerah

Karena kompleksitas hubungan keterkaitan antara lingkup, langkah-langkah, dan pelaku-pelaku pembangunan daerah di dalam tatanan penyelenggaraan negara, secara empiris terbentuk pendekatan-pendekatan umum untuk membangun daerah. Pendekatan-pendekatan umum tersebut dilakukan dari tiga perspektif perumusan sebagai berikut:

  • Pendekatan Sektoral; kegiatan pembangunan dirumuskan berdasarkan sektorsektor yang pada prinsipnya merupakan klasifikasi turunan dari ke-3 kategori besar di dalam lingkup pembangunan daerah.
  • Pendekatan Kewilayahan; kegiatan pembangunan dirumuskan berdasarkan wilayah/ lokasi di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
  • Pendekatan Kelembagaan; kegiatan pembangunan dirumuskan berdasarkan kelembagaan pembangunannya. Selain diperlukan adanya pengembangan kelembagaan sebagai basis kepastian hukum pembangunan secara umum, pendekatan ini juga efektif untuk pembangunan yang tidak memanfaatkan sumberdaya pemerintah/pemerintah daerah.

1.Fokus Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah menekankan prasyarat kepada pemerintah daerah untuk bekerja bersama-sama masyarakatnya dalam rangka menemukan daya-upaya yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat seutuhnya dan sekaligus meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan pula. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki visi dan kepemimpinan terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang berperan dalam upaya mencapai dan meningkatkan kesejahteraan daerah secara berkelanjutan. Penyelenggaraan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah adalah untuk menghasilkan dampak yang maksimum terhadap pengembangan sosial masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Sebagai tambahan kepada penyediaan pelayanan tradisional pemerintah daerah, seperti penyediaan air bersih, pengumpulan sampah, dan lain sebagainya. Peran pemerintah daerah sekarang menjadi lebih besar; otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk berperan dalam memimpin, mengelola dan merencanakan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan kepemimpinan, pengelolaan, penganggaran, dan arahan kepada masyarakat secara jernih/transparan dan akuntabel, agar mereka dapat berpartisipasi. Dilihat dari hubungan dengan pembangunan daerah dan pengelolaannya secara kewilayahan, partisipasi masyarakat mencakup:

  • Penyediaan infrastruktur, pelayanan lingkungan dan masyarakat;
  • Perencanaan dan pengaturan land-use;
  • Pengorganisasian perumahan dan pemukiman;
  • Perencanaan pengembangan dan pengembangan ekonomi lokal;
  • Pengelolaan lingkungan hidup, pelayanan kesehatan, dan kesehatan masyarakat;
  • Keselamatan dan keamanan lokal.

Dalam rangka mencapai fokus pemerintahan daerah sebagai pemerintahan pembangunan, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN – UU 25/2004) bertujuan untuk memperkuat tata cara perencanaan pembangunan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh dan terpadu bersama seluruh stakeholder. Introduksi perencanaan pembangunan secara terpadu ini, menempatkan penekanan terhadap rentang siklus perencanaan yang mencakup hal-hal antara lain:

  • Penetapan prioritas strategis;
  • Penyelarasan dengan kebutuhan pembangunan yang kritis;
  • Pemantauan pelaksanaan dan pengukuran pencapaian rencana.

2. Langkah-langkah Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah menyangkut kegiatan yang mengerahkan seluruh sumber daya (manusia, dana, bahan-bahan, peralatan, dan metoda). Keberadaan seluruh sumber daya untuk melakukan kegiatan terbatasi secara ruang, waktu dan kelembagaan. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan kegiatan (manajemen operasi) yang mencakup 4 (empat) langkah besar, dimana perencanaan pembangunan merupakan salah satu instrumennya sebagai langkah pertama. Secara runtut, ke-4(empat) langkah tersebut adalah sebagai berikut:

  • Perencanaan (Planning); merencanakan dan menetapkan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan sasaran-sasaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang melalui pertimbangan prioritas dan ketersediaan sumber daya.
  • Pengorganisasian (Organizing); mengorganisasikan dan mengalokasikan sumber daya dan waktu berdasarkan kegiatan-kegiatan pembangunan, termasuk sistem dan prosedur kerjanya.
  • Pelaksanaan (Actuating); melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, berdasarkan rencana tindak yang disusun di dalam kerangka organisasi dan alokasi sumberdaya.
  • Pengendalian (Controlling); mengendalikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan agar mencapai sasaran-sasaran rencananya, di dalam batasbatas organisasi dan alokasi sumberdaya, sesuai dengan jadwal rencana tindak.

Sebelum penerapan SPPN, tata cara perencanaan pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang lahir secara terkotak-kotak, kemudian dikoordinasikan secara internal pemerintahan. Perilaku perencanaan pembangunan sedemikian itu dan pada akhirnya berujung pada keterbelakangan daripada kemajuan. Oleh karena itu SPPN mengatur tentang proses perencanaan pembangunan bersama-sama dengan stakeholders.

Dalam hal proses perencanaan pembangunan daerah, kata kuncinya adalah konsultasi publik. Untuk memastikan bahwa rencana-rencana pembangunan yang dihasilkan searah dengan kebutuhan yang ditemu-kenali secara jelas dengan basis kenyataan di masyarakat dan lapangan, tiada lain selain melalui konsultasi publik.

Dari persepektif hasil pembangunan, perencanaan pembangunan secara terpadu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  • Memastikan penyediaan pelayanan yang berkelanjutan.
  • Menumbuh-kembangkan peningkatan kehidupan sosial dan perekonomian.
  • Menumbuh-kembangkan lingkungan hidup yang sehat dan aman.
  • Memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.
  • Merangsang partisipasi masyarakat.

Selain itu, perencanaan pembangunan secara terpadu sekaligus merangkum pula sistem pengelolaan pelaksanaan (performance management) dan pengelolaan anggaran (performance budgeting). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah daerah telah secara memadai memprioritaskan anggarannya sekaligus menunjukkan kemampuannya untuk memantau serta menyusun laporan pertanggungjawaban pada akhir periode rencana. Laporan pertanggungjawaban dibuat berdasarkan tolok ukur yang jelas/ eksplisit, terperinci, dan telah disusun dan disepakati sejak tersusunnya rencana pembangunan tersebut.

Rangkuman

Ada empat kisi-kisi dalam merencanakan pembangunan daerah, yaitu: 1) lingkup perencanaan pembangunan daerah; 2) langkah-langkah pembangunan daerah; 3) pendekatan umum pembangunan daerah; 4) fokus penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah dibahas tiga kategori pembangunan, 1) Pembangunan sosial, isu utama pembahasan disini adalah pendidikan, peribadatan, kebugaran, kemiskinan, tradisi, budaya, transformasi, komunikasi, keamanan, keselamatan, ideologi, politik, dan lain sebagainya. 2) Pembangunan ekonomi. Fokus perhatian pembanguan meliputi; kegiatan membangun untuk meningkatkan rakyat/masyarakat di dalam tatanan perekonomian antara lain: mata pencaharian, berusaha, bekerja, produksi, nilai tambah, konsumsi, kompetisi, proteksi, investasi, moneter, fiskal, akses kepada modal, akses ke pasar, perniagaan, dan lain sebagainya. 3) Pembangunan Lingkungan Hidup; terkait dengan seluruh kegiatan membangun untuk meningkatkan kelayakan tempat hidupnya dengan spektrum perencanaan pembangunan segala sesuatu tentangnya, antara lain: air bersih, udara bersih, lingkungan bersih, kemudahan/teknologi, kesehatan, kebersihan, polusi, kerawanan bencana, pemanasan global, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Dalam langkah-langkah pembangunan perhatian utamanya pada tiga pendekatan yaitu: 1) Pendekatan Sektoral; kegiatan pembangunan dirumuskan berdasarkan sektor-sektor yang pada prinsipnya merupakan klasifikasi turunan dari ke-3 kategori besar di dalam lingkup pembangunan daerah. 2) Pendekatan Kewilayahan; kegiatan pembangunan dirumuskan berdasarkan wilayah/ lokasi di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. 3) Pendekatan Kelembagaan; kegiatan pembangunan dirumuskan berdasarkan kelembagaan pembangunannya. Selain diperlukan adanya pengembangan kelembagaan sebagai basis kepastian hukum pembangunan secara umum, pendekatan ini juga efektif untuk pembangunan yang tidak memanfaatkan sumberdaya pemerintah/pemerintah daerah.

Kisi terakhir adalah fokus penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam hal ini pembangunan daerah menekankan prasyarat kepada pemerintah daerah untuk bekerja bersama-sama masyarakatnya dalam rangka menemukan daya-upaya yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat seutuhnya dan sekaligus meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan pula. Dalam rangka mencapai fokus pemerintahan daerah sebagai pemerintahan pembangunan, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN – UU 25/2004) bertujuan untuk

memperkuat tata cara perencanaan pembangunan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh dan terpadu bersama seluruh stakeholder. Introduksi perencanaan pembangunan secara terpadu ini, menempatkan penekanan terhadap rentang siklus perencanaan yang mencakup hal-hal antara lain: 1) Penetapan prioritas strategis; 2) Penyelarasan dengan kebutuhan pembangunan yang kritis; 3 Pemantauan pelaksanaan dan pengukuran pencapaian rencana.

sumber : Materi Diklat Teknis Eselon III  Lembaga Administrasi Negara

About these ads

About Ali Sadikin Wear

Tenaga Edukatif Politeknik Perikanan Negeri Tual

Diskusi

Komentar ditutup.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 588 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: